Selasa, 16 Agustus 22

PPP Siap Berkolaborasi dengan Pemprov DKI untuk Wujudkan Kota yang Ramah bagi Warga Difabel

PPP Siap Berkolaborasi dengan Pemprov DKI untuk Wujudkan Kota yang Ramah bagi Warga Difabel
* Politikus muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Najmi Mumtaza Rabbany. (Foto: dok. PPP)

Jakarta, obsessionnews.com –  Politikus muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Najmi Mumtaza Rabbany menegaskan, PPP DKI Jakarta siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah bagi warga difabel. Dalam keterangan persnya, Minggu (5/12),  Najmi mengapresiasi tindakan Pemprov DKI dalam upaya perwujudan ruang inklusif bagi seluruh warga ibu kota, utamanya warga difabel.

Baca juga: Bentuk Dukungan Difabel, Humas Polri Libatkan Juru Bahasa Isyarat Saat Konfrensi Pers

“Bangsa kita menghadapi tantangan untuk mempertahankan dan menjaga cita-cita reformasi, yaitu demokrasi. Selama empat tahun kepemimpinan Pak Anies Baswedan, indeks demokrasi Jakarta terus meningkat. Kita musti apresiasi ini dan berjalan menuju praktik baik selanjutnya,” tegas pemuda yang sedang menempuh studi S2 ilmu politik di Universitas Indonesia ini.

PPP menggelar kegiatan serial diskusi “PPP Ramah Difabel dan Peresmian Rumah Kerja Difabel” yang dihadiri oleh Suharso Monoarfa (Menteri Bappenas), Surya Sahetapy (Aktivis Difabel), dan Nur Amelia (Perludem), Sabtu (4/12/2021). (Foto: dok. PPP)

Salah satu perwujudan dari praktik demokratisasi, lanjutnya, yaitu terciptanya ruang-ruang yang aman serta inklusif bagi seluruh warga negara.

“Kami, PPP DKI, menaruh perhatian khusus pada terciptanya akses dan ruang yang ramah untuk warga difabel. Kesetaraan akses ini bukan hanya bentuk kedermawanan pemerintah, tapi hak seluruh warga negara yang musti dijamin,” tutur pria yang akrab disapa Gus Najmi ini.

Dalam kacamata kebijakan publik, keadilan untuk warga difabel perlu menempatkan mereka pada partisipasi dan keterbukaan ruang, sehingga warga dapat bersuara dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan. Ruang-ruang pengambilan kebijakan perlu diisi dan terbuka bagi warga difabel. Sehingga baik pemerintah maupun partai politik tidak bias dan dapat menghasilkan kebijakan yang tepat guna.

Secara infrastruktur, ruang terbuka bagi difabel misalnya taman ramah difabel, tidak bisa menjadi patokan. Lebih dari itu, ketersediaan aksesibilitas yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya; seperti bus, angkutan kota, ketersediaan lift pada gedung bertingkat, lampu merah bicara, dan lain-lain. Pada dasarnya aksesibilitas yang adil bagi warga difabel berarti memberikan hak yang sama kepada warga difabel untuk dapat mandiri dalam melakukan aktivitas termasuk aktivitas di ruang terbuka.

“Paradigma pembangunan demokrasi kita hari ini, utamanya partai politik, juga memiliki andil besar dalam membangun gagasan-gagasan inklusif. Oleh karenanya PPP siap berkolaborasi dengan Pemprov DKI untuk mewujudkan gagasan tersebut. Kami siap untuk memberi ruang bagi warga difabel menjadi bagian dari PPP dan melalui infrastruktur, kami sedang mengawalinya dengan menciptakan rumah-rumah ibadah (masjid) yang ramah terhadap difabel,” ujar Sekretaris DPW PPP  DKI ini.

Sebelumnya dalam kegiatan serial diskusi Ramah Difabel bertajuk “Mengoptimalkan Kartu Penyandang Difabilitas”, Kamis (2/12/2021). Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengapresiasi komitmen dan langkah PPP memberikan perhatian terhadap kaum difabel atau penyandang disabilitas.

Pada Sabtu (4/12) PPP menggelar kegiatan serial diskusi “PPP Ramah Difabel dan Peresmian Rumah Kerja Difabel” yang dihadiri oleh Suharso Monoarfa (Menteri Bappenas), Surya Sahetapy (Aktivis Difabel), dan Nur Amelia (Perludem). (arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.