Senin, 17 Januari 22

Politisi PKS Sebut IKN Berpotensi sebagai Kota Paling Buruk di Dunia

Politisi PKS Sebut IKN Berpotensi sebagai Kota Paling Buruk di Dunia
* Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota DPR RI Suryadi Jaya Purnama. (Foto: Humas Fraksi PKS DPR RI)

Jakarta, obsessionnews.com – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota DPR RI Suryadi Jaya Purnama menanggapi pernyataan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang mempertanyakan rancangan final Istana di Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang diklaim seniman Nyoman Nuarta telah mendapat persetujuan Presiden.

 

Baca juga: 

PKS Nilai IKN Pindah pada Semester I Tahun 2024 Sangat Terburu-buru

MIPI Nilai Pemindahan IKN Solusi Tepat Bagi Pemerataan Ekonomi

 

Suryadi menilai profesi perancang istana yang seorang perupa, bukan arsitek, dianggap telah menyalahi UU No. 6/2017 Tentang Arsitek dan Peraturan Pemerintah No.15/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2017 yang mengatur bahwa Praktik Arsitek, yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, merupakan tanggung jawab dan wewenang dari seorang Arsitek.

“Hal ini semakin menguatkan pendapat Fraksi PKS DPR, bahwa Rencana Induk IKN yang di dalamnya juga memuat desain dan konsep arsitektur seharusnya dibahas sejak awal dengan melibatkan para ahli konstruksi, terutama arsitek, ahli teknik bangunan gedung, ahli perencanaan wilayah dan kota, dan lainnya,” tutur Tim Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN ini, dikutip dari keterangan tertulis Humas Fraksi PKS DPR, Sabtu (15/1/2022).

Sejauh ini, lanjut Suryadi, IAI ataupun asosiasi arsitek lainnya belum pernah terlihat dilibatkan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan ahli dan akademisi untuk membahas RUU IKN. Rencana Induk IKN yang dalam salah satu draft pasal RUU tersebut dinyatakan diatur nantinya dalam Peraturan Presiden, belum juga jelas pembahasannya.

“Malahan semakin kacau dengan adanya pernyataan Bappenas yang akan menggunakan metaverse agar bentuk awal ibu kota baru dapat dilihat secara interaktif,” terang anggota DPR asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Menurutnya, hal ini semakin membuktikan bahwa keterlibatan ahli adalah lebih kepada pengaturan UU, bukan konsep IKN, dan itu pun belum melibatkan para ahli kontruksi.

“Pada bulan Agustus 2021, sebuah platform arsitektur, Rethinking The Future (RTF) memberikan peringkat kepada 10 kota dengan perencanaan tata kota paling buruk di dunia. Di antaranya dua ibu kota baru, yaitu Brasilia, ibu kota Brasil dan Naypyidaw, ibu kota Myanmar. Yang mengejutkan, ada juga Dubai, ibu kota Uni Emirat Arab (UEA) yang kabarnya akan berinvestasi Rp 142 triliun untuk IKN baru,” sebut anggota Komisi V DPR ini.

Ia menjelaskan, di antara para perencana kota Dubai disebut sebagai ‘sarangnya’ gedung pencakar langit dan memiliki kawasan perumahan yang tidak rapi dan tidak dilengkapi dengan ruang publik yang memadai.

“Dengan Rencana Induk IKN yang tak jelas, pada masa depan IKN baru berpotensi ‘berprestasi’ menyusul dua ibu kota baru tersebut sebagai kota dengan perencanaan tata kota paling buruk di dunia,” paparnya.

Dan ‘prestasi’ IKN baru ini, kata Suryadi, sudah terlihat pada masa sekarang dengan tertangkapnya Bupati Penajam Paser Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan suap dari proyek jalan hingga perizinan.

“Oleh karena itu kembali FPKS mendorong agar Rencana Induk IKN ini dibahas sejak awal dalam RUU IKN, tidak perlu menunggu sahnya RUU ini untuk diatur dalam Peraturan Presiden,” tandas Suryadi. (red/arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.