Padang, Obsessionnews- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) mengikuti seleksi terbuka terbatas dalam rangka rekrutmen calon penjabat bupati dan walikota. Seleksi terbuka terbatas yang diselenggarakan pada Jum'at (28/8) malam diadakan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pejabat eselon II golongan IV B. Disamping itu untuk menjamin akuntabilits, transparansi dan tata kelolanya. Peserta seleksi terbatas yang dilaksanakan di Auditorium Gubernuran itupun menjawab sejumlah pertanyaan diantaranya, apa yang dilaksanakan apabila ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah dan sebaliknya bagaimana sikap bersangkutan apabila tidak lolos seleksi. Kemudian, peserta seleksi juga ditanya bagaimana pemahaman mereka terhadap pemerintahan daerah serta manajemen pemerintahan dan azas-azas pemerintahan. Pertanyaan lain terkait netralitas bagi aparatur sipil negara menjalang pilkada. "Penilaian akan semakin baik, kalau mereka bisa menyebutkan semua landasan dan dasar hukum. Sejauh peserta seleksi bisa menyebutkan landasan dan dasar hukumnya, berarti anda membaca," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Sumbar, Reydonnizar Moenek kepada wartawan usai proses seleksi terbuka, Jum'at (28/8). Disamping itu, pertanyaan lain yang diajukan bagi peserta seleksi terbuka terbatas bagimana pemahaman mereka tentang pemimpin dan kepemimpinan serta kepemimpinan yang transformatif, adaftif dan responsif. "Pemerintahan tidak bisa lagi dibangun dengan kekuasaan. Pemerintahan harus dibangun dengan proses dialogis, diskursus. Tentu cara pandang, cara berfikir, cara merasa, cara bertindak yang ditulis dalam lembar jawaban akan terlihat, tingkat kedalaman, substansi, betul ngak mereka ini faham," kata Moenoek. Donny mengatakan, meskipun seleksi terbuka terbatas yang dilakukan sebagai suatu instrumen, pemerintah harus terbuka terhadap publik. Siapapun yang punya kompetensi, kemampuan dan memahami ilmu pemerintahan serta menjaga netralitas, harus diberikan ruang. "Inilah salah satu cara negara ini. Faham ngak dia. Baca ndak aturan," kata Moenoek. Reydonnizar Moenoek mengatakan, seleksi terbuka terbatas dilakukan bagi pejabat eselon II sebagai salah satu upaya untuk mengukur derajat kompetensi bersangkutan sebelum ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah. Hasil seleksi terbuka terbatas selanjutnya akan diumumkan dengan tetap tidak menyebutkan nama peserta. Hal itu dilakukan untuk menjaga kerahasiaan seseorang terhadap kemampuan peserta seleksi, karena kemampuan masing-masing tidak semuanya sama. (Musthafa Ritonga)