Rabu, 3 Juni 20

Perusahaan Kartu Kredit Didesak Blokir Pembayaran ke Situs Porno

Perusahaan Kartu Kredit Didesak Blokir Pembayaran ke Situs Porno
* akses situs porno - ilustrasi

Perusahaan kartu kredit besar sebaiknya memblokir pembayaran biaya langganan situs-situs porno di internet, menurut sejumlah kelompok dan aktivis antieksploitasi seksual internasional.

Situs-situs porno “memandang kekerasan seksual, inses, dan rasisme secara erotik” dan memuat konten yang menampilkan kekerasan dan perdagangan seksual, demikian kata 10 aktivis dan kelompok antieksploitasi seksual tersebut dalam sebuah surat yang isinya telah dibaca BBC.

Salah satu situs porno terkemuka, Pornhub, mengatakan “surat itu tidak hanya tidak faktual namun juga sengaja menyesatkan.”

MasterCard mengatakan kepada BBC bahwa mereka tengah menginvestigasi situs-situs porno terkait klaim yang disebut dalam surat itu dan akan “mengakhiri hubungan mereka dengan jaringan kami” jika mereka membuktikan adanya aktivitas ilegal yang dilakukan oleh nasabah.

Ini pertama kalinya aktivis dan kelompok antieksploitasi seksual di lima benua bekerja sama dengan mengirim surat ke perusahaan-perusahaan kartu kredit besar dunia terkait industri film dewasa.

Surat itu telah dikirim ke 10 perusahaan, termasuk tiga operator kartu kredit terbesar yakni Visa, MasterCard dan American Express. Aktivis yang menandatanganinya berasal dari berbagai negara seperti Inggris, Amerika Serikat, India, Uganda dan Australia. Mereka menyerukan pemblokiran pembayaran ke situs-situs porno dengan segera.

Salah satu penandatangan surat tersebut adalah organisasi nonprofit konservatif asal AS bernama National Center on Sexual Exploitation (NCOSE) dan beberapa kelompok kepercayaan lain atau kelompok advokasi hak-hak perempuan dan anak.

Dalam suratnya, mereka mengatakan tidak mungkin “mengetahui atau memverifikasi konsen di setiap video yang diunggah di situs porno, apalagi video yang berasal dari webcam” yang “berarti menjadikan situs-situs porno sebagai target untuk pedagang seksual, peleceh anak, dan oknum-oknum lainnya untuk mengunggah video-video nonkonsensual.”

“Kita telah melihat jumlah kritik yang meningkat dari berbagai negara di dunia tentang bahaya situs-situs berbagi video porno, dari berbagai aspek, dalam beberapa bulan belakangan,” kata Haley McNamara, direktur International Centre on Sexual Exploitation, divisi internasional dari NCOSE dan salah satu penandatangan surat.

“Kami, komunitas antieksploitasi seksual dan penggiat hak-hak anak internasional, meminta institusi keuangan untuk menganalisa peran dan dukungan mereka kepada industri pornografi secara kritis, dan menghentikannya,” kata Haley kepada BBC.

Sebuah laporan yang menganalisis permintaan atas video-video pelecehan anak di situs-situs pornografi dirilis pada bulan April oleh Lembaga Dana Perlindungan Anak India, atau ICPF. Organisasi itu mengatakan permintaan video pelecehan anak naik drastis di situ-situs porno di India, terutama setelah negara itu menerapkan lockdown akibat wabah koronavirus.

Pengawasan situs pornografi
Pornhub, situs streaming video porno terpopuler di dunia, disebut dalam surat tersebut. Pada tahun 2019, situs itu dikunjungi lebih dari 42 miliar kali, atau 115 juta kali dalam satu hari.

Pornhub terkena kasus tahun lalu ketika salah satu penyedia kontennya, Girls Do Porn, diselidiki Biro Investigasi Federal AS (FBI).

FBI menjatuhkan tuntutan terhadap empat karyawan rumah produksi di balik kanal tersebut yang diduga membujuk dan merekayasa alasan agar perempuan berpartisipasi dalam video porno. Pornhub lantas menghapus kanal Girls Do Porn setelah tuntutan itu dijatuhkan.

Pornhub mengatakan ia punya kebijakan “untuk menghapus konten yang tidak sesuai aturan sesegera mungkin setelah mereka mengetahuinya, dan itulah yang kita lakukan dalam kasus ini,” kata perusahaan kepada BBC pada Februari.

Oktober tahun lalu, seorang pria berusia 30 tahun asal Florida, Christopher Johnson, dikenai tuntutan pelecehan seksual atas seorang perempuan berusia 15 tahun. Video pelecehannya diunggah ke Pornhub.

Dalam pernyataannya kepada BBC bulan Februari lalu, Pornhub menegaskan kebijakannya untuk “menghapus konten yang tidak sesuai aturan sesegera mungkin setelah mereka mengetahuinya, dan itulah yang kita lakukan dalam kasus ini.”

Yayasan Pengawasan Internet (IWF), sebuah organisasi asal Inggris yang fokus mengawasi pelecehan seksual, khususnya kepada anak-anak, mengonfirmasi kepada BBC bahwa mereka telah menemukan 118 kasus pelecehan dan perkosaan anak di Pornhub dari tahun 2017 sampai 2019.

Organisasi tersebut bekerja sama dengan polisi-polisi dan pemerintahan di seluruh dunia untuk menemukan konten-konten ilegal.

Dalam pernyataannya kepada BBC, juru bicara Pornhub mengatakan mereka memiliki “komitmen yang tegas untuk menghapus dan memerangi semua konten ilegal, termasuk video nonkonsensual dan video yang melibatkan anak di bawah umur. Klaim yang mengatakan sebaliknya sangat tidak akurat.”

“Sistem moderasi konten kami merupakan yang terdepan dalam industri ini, kami memakai teknologi dan teknik-teknik moderasi terdepan sehingga menciptakan sebuah proses deteksi yang komprehensif yang dapat menghapus setiap konten ilegal dari platform kami.”

Mereka mengatakan surat tersebut dikirim oleh organisasi-organisasi “yang mencoba mengatur orientasi dan aktivitas seksual orang lain, dan surat tersebut tidak hanya salah fakta tapi juga sengaja menyesatkan.”

Sejak tahun 2000, American Express telah menerapkan sebuah kebijakan global yang melarang transaksi pembayaran untuk konten dewasa digital yang resikonya dinilai tinggi. Perusahaan itu juga melarang sepenuhnya pembayaran untuk konten porno.

Dalam sebuah wawancara dengan situs Smartmoney pada tahun 2011, juru bicara American Express saat itu mengatakan kebijakan ini diambil karena tingginya level sengketa serta salah satu tindakan tambahan untuk memerangi pornografi anak.

Meski demikian, aktivis mengirim surat tersebut untuk American Express karena menurut mereka, opsi pembayaran dengan memakai American Express masih tersedia di situs-situs porno, termasuk di sebuah situs khusus konten porno remaja.

Juru bicara American Express mengatakan kepada BBC bahwa meski kebijakan global tersebut masih berlaku, American Express tengah menjajaki kerjasama dengan sebuah perusahaan yang memfasilitasi pembayaran untuk situs streaming porno tertentu jika nasabah membayarnya dengan kartu kredit yang diterbitkan di AS dan transaksi dilakukan di AS.

Perusahaan kartu kredit besar lainnya, termasuk Visa dan MasterCard, mengijinkan nasabahnya, baik kartu kredit atau debit, untuk membeli konten pornografi di internet.

Dalam pernyataannya kepada BBC yang dikirim melalui surat elektronik, juru bicara MasterCard mengatakan mereka “tengah menginvestigasi klaim yang disebut dalam surat tersebut.

“Cara kerja jaringan kami adalah sebuah bank menghubungkan pedagang ke jaringan kami untuk menerima pembayaran memakai kartu.

“Jika kami mendapati aktivitas ilegal atau pelanggaran aturan kami (oleh pemegang kartu), kami akan bekerja sama dengan bank pedagang untuk membuat pemegang kartu menaati aturan kami atau memutus koneksi mereka ke jaringan kami.

“Ini konsisten dengan cara kerja kami selama ini dengan lembaga penegak hukum dan kelompok seperti National and International Centers for Missing and Exploited Children.”

Beberapa perusahaan penyedia jasa pembayaran online telah mengambil tindakan untuk menjauhkan usahanya dari industri pornografi.

Pada November 2019, Paypal, perusahaan pembayaran online global, mengumumkan akan memberhentikan jasanya untuk situs-situs seperti Pornhub karena kebijakan perusahaan melarangnya mendukung “penjualan barang-barang atau jasa-jasa tertentu yang berorientasi seksual.”

Dalam blognya, Pornhub mengatakan mereka “kecewa” dengan keputusan tersebut dan hal itu akan membuat ribuan model dan penampil di Pornhub kehilangan pelanggannya dari layanan premium yang ditawarkan situs tersebut.

Salah satu bintang porno yang membagikan kontennya di Pornhub, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan pembekuan opsi pembayaran tersebut akan menghancurkan pendapatannya.

“Jujur saja, hal itu akan berpengaruh buruk pada saya,” katanya, “itu akan sangat mengurangi pendapatan kami dan saya tidak tahu lagi harus bekerja apa, terutama sekarang di tengah lockdown.”

Meningkatnya tekanan untuk akuntabilitas bagi situs-situs porno mendorong senator Ben Sasse dari negara bagian Nebraska di AS untuk mengirim surat kepada Departemen Kehakiman AS pada bulan Maret untuk meminta Jaksa Agung William Barr untuk menyelidiki Pornhub yang diduga memuat konten perkosaan dan eksploitasi seksual.

Pada bulan yang sama, sembilan anggota parlemen dari berbagai partai politik di Kanada mengirim surat kepada Perdana Menteri Justin Trudeau untuk menyerukan penyelidikan terhadap MindGeek, perusahaan pemilik Pornhub, yang berkantor pusat di Montreal.

Penandatangan surat: International Centre on Sexual Exploitation, Inggris; National Center on Sexual Exploitation, AS; Collective Shout, Australia; European Network of Migrant Women, Belgia; Word Made Flesh Bolivia, Bolivia; Media Health for Children and Youth, Denmark; FiLiA, Inggris; Apne Aap, India; Survivor Advocate, Irlandia; African Network for the Prevention and Protection against Child Abuse and Neglect, Liberia; The Reward Foundation, Skotlandia; Talita, Swedia; The Boys’ Mentorship Programme, Uganda. (*/BBC)

Sumber: BBC Magazine

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.