Senin, 4 Juli 22

Perseteruan Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi

Perseteruan Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi
* Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto : Twitter @Anies Baswedan)

Jakarta, Obsessionnews.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan marah pada Pemkot Bekasi yang meminta proposal dana hibah sebesar Rp 2,09 triliun, karena menggunakan isu penanganan sampah di TPST Bantargebang yang menjadi kewajiban Pemprov DKI Jakarta.

Anies menyatakan, TPST (Tempat Pengelolalan Sampah Terpadu) Bantargebang merupakan milik DKI Jakarta tetapi berada di wilayah Kota Bekasi. Pemprov DKI tetap menunaikan kewajibannya.

“Ini bukan masalah persampahan. Ini masalah APBD Kota Bekasi yang sebagian tanggung jawabnya dilimpahkan ke Pemprov DKI Jakarta, tetapi cara menyampaikannya menggunakan isu sampah,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (21/10/2018).

Anies menyampaikan, dana Rp 2,09 triliun yang diajukan Pemkot Bekasi termasuk kategori bantuan keuangan yang bersifat kemitraan tidak ada hubungannya dengan penanganan sampah di Bantargebang.

Dana kemitraan itu berbeda dengan kewajiban Pemprov DKI membayar dana kompensasi bau sampah atau community development sesuai perjanjian kerja sama (PKS) tentang pengelolaan TPST Bantargebang.

“Saya harap Bekasi jangan dicampurkan ini. Urusan kompensasi itu memang ada perjanjiannya. Ada soal kemitraan, itu adalah sesuatu yang tidak ada perjanjiannya. Sekarang ini kesannya seperti menjadi satu, padahal enggak ada urusannya. Makanya saya katakan, ini bukan urusan persampahan sebetulnya,” kata Anies.

Anies menambahkan, Pemprov DKI Jakarta sudah menunaikan kewajiban yang terkait dengan sampah, yakni dengan membayar dana kompensasi bau. Tahun 2018, dana kompensasi yang dibayarkan sebesar Rp 138 miliar plus utang tahun 2017 sebesar Rp 64 miliar. Dana kompensasi itu sudah dibayarkan pada Mei 2018.

Dana kompensasi yang dibayarkan Pemprov DKI ke Pemkot Bekasi dihitung berdasarkan tonase sampah dari Jakarta yang dibuang ke TPST Bantargebang.

Anies menyampaikan, dana Rp 2,09 yang kini dipersoalkan Pemkot Bekasi bukanlah soal kewajiban Pemprov DKI, melainkan permohonan dana kemitraan yang diajukan pada Mei 2018. Namun, proposal yang diajukan tidak rinci sehingga Pemprov DKI tidak bisa memproses proposal itu.

Pemprov DKI mengembalikan proposal itu agar dilengkapi dengan rincian dana yang diajukan. Revisi proposal itu baru diterima Pemprov DKI pada Oktober ini.

“DKI menunaikan semua yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian. Lalu, DKI menerima permintaan bantuan keuangan dan bantuan keuangan itu belum ada perinciannya. Karena itu, tidak bisa diproses,” ucap Anies.

Anies marah, dan meminta Pemkot Bekasi menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Ia bahkan menantang mau membawa persoalan ini secara baik-baik atau ramai-ramai di media.

“Ini mau menyelesaikan baik-baik, dikomunikasikan, atau mau ramai di media? Kalau mau baik-baik, pertemuan-pertemuan itu datangi dan bawa datanya. Jangan malah ramai di media. Sudah gitu diramaikan yang bukan menjadi kewajiban kami pula,” kata Anies.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebelumnya meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tidak mempersoalkan besaran nilai proposal yang diajukan Pemkot Bekasi.

Dia mengatakan, pihaknya hanya meminta Pemprov DKI melaksanakan kewajiban sebagaimana yang sudah disepakati dalam PKS tentang pengelolaan TPST Bantargebang. Menurut dia, Pemprov DKI harus bertanggung jawab atas persoalan lingkungan di sekitar lokasi TPST Bantargebang. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.