Oleh: Arief Sofiyanto, Wartawan Senior
Belakangan ini hingga kini menjelang Pemilu/Pilpres 2024, opini ataupun berita media yang meluncur menarasikan bahwa (seolah-olah) Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berseteru dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena sang “petugas partai” PDIP itu dianggap “berkhianat” dengan menjagokan Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres), dan bahkan anaknya Jokowi yang kader PDIP, Gibran Rakabuming Raka, dijadikan calon wakil presiden (cawapres) pendamping capres yang ketua umum Partai Gerindra tersebut. Padahal Megawati menjagokan Ganjar Pranowo sebagai capres.
Masyarakat pun masih bingung membaca berita atau opini yang menyebut bahwa sedang terjadi ”perang” antara Megawati vs Jokowi itu beneran atau sekadar pura-pura atau cuma drakor (drama Korea) untuk mengangkat citra PDIP yang “seolah-olah” melawan rezim penguasa Jokowi yang belakangan kebijakannya mendapat kecaman dan perlawanan dari kalangan masyarakat?
Tak hanya netizen atau warga biasa, sebagian wartawan teman-teman saya pun hingga kini masih menganggap perseteruan Megawati vs Jokowi itu hanya sebagai drakor, meski sebagian wartawan lainnya menganggap pertikaian antara Megawati vs Jokowi tersebut beneran.
Kayaknya pula seperti benar bahwa capres Ganjar Pranowo yang ditunjuk Megawati menyerang Jokowi yang menjagokan Prabowo sebagai capres. Dalam berita media, sederet serangan Ganjar kepada Jokowi adalah menyindir Jokowi sebagai kader PDIP yang tidak loyal, kritik program Food Estate Jokowi yang dilakukan Prabowo, kritik impor sektor pangan, cerita tangisan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, ungkap warga ogah keluar saat Jokowi ke Gianyar, sindir Jokowi dan keluarga soal IKN, dan Ganjar tak lagi pakai baju garis-garis bikinan Jokowi. Benarkah serangan Ganjar kepada Jokowi ini pertanda bahwa capres yang diusung PDIP tersebut meninggalkan Jokowi?
Tapi ternyata Ganjar masih tetap mendukung dan bahkan bertekad mempercepat program Ibu Kota Nusantara (IKN) Jokowi. Dalam kunjungannya ke IKN di Kalimantan, Kamis (7/12/2023), Ganjar menyatakan pembangunan IKN sudah diatur dalam UU No. 21/2023 sehingga ia akan mempercepat pembangunan IKN jika terpilih jadi presiden. Jika terpilih pada Pilpres 2024, Ganjar memastikan akan berkantor di IKN. Cawapres Mahfud MD pun, Jumat (8/12/2023), menyatakan dirinya bersama Capres Ganjar berkomitmen untuk perceat dan perjuangkan keberlanjutan pembangunan IKN. Artinya, Ganjar masih dukung Jokowi.
Padahal Capres Anies Baswedan dalam kampanyenya di Banjarmasin, Selasa (5/12/2023), mengkritisi tingginya biaya pembangunan IKN. Menurut Anies, sebaiknya anggaran untuk pembangunan IKN dialihkan untuk hal-hal lebih mendesak dan menjadi persoalan yang harus segera diatasi. “Rakyat kita hari ini membutuhkan tambahan puskesmas, membutuhkan tambahan sekolah,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Selain itu Anies berpendapat biaya pembangunan IKN sebaiknya digunakan untuk menyelesaikan nasib guru yang masih honorer, ini jauh lebih penting untuk disikapi ketimbang melakukan pembangunan IKN.
Akan tetapi, ada pula yang menganggap bahwa konflik Megawati vs Jokowi adalah beneran alias benar. Buktinya, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono, diperiksa Polda Metro Jaya, Selasa (5/12/2023), terkait tuduhan ‘polisi tak netral’ dan mendukung pasangan Prabowo-Gibran jagonya Jokowi.
Aiman membawa sejumlah bukti untuk diserahkan kepada polisi oleh tim hukum TPN Ganjar-Mahfud. Mantan jurnalis/presenter Kompas TV ini mengkhawatirkan potensi intervensi aparat dalam Pilpres 2024, terutama intervensi demi mendukung pasangan Prabowo-Gibran yang dijagokan Presiden Jokowi. Aiman menyoroti baliho Prabowo-Gibran yang diduga dipasang oleh polisi di berbagai daerah. Dia mengklaim informasi itu didapatnya sejumlah sumber polisi yang mengaku tidak nyaman diperintah atas untuk membantu memenangkan pasangan tersebut.
Ada pula sikap pihak Partai Gerindra yang mengusung capres Prabowo yang dijagokan Jokowi, menyentil capres Ganjar yang dijagokan Megawati. Waketum Gerindra Habiburokhman SH melawan pernyataan Capres Ganjar yang mengecam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang loloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Anak buah Prabowo itu pun meminta Ganjar bersikap negarawan, tidak mengecam keputusan MK yang loloskan Gibran sebagai cawapres Prabowo .
Publik jadi bingung. Ganjar percepat IKN yang berarti pro Jokowi. Tapi Aiman protes baliho Prabowo-Gibran yang dipasang polisi yang kabarnya sudah disetujui atasan polisi. Berarti pro Megawati karena Aiman tim sukses Ganjar-Mahfud. Aiman mengaku ada bocoran dari polisi juga bahwa pemasangan baliho oleh polisi tersebut atas intruksi atasan.
Ada satu lagi bukti bahwa PDIP di bawah komando Megawati sekarang tidak dukung Jokowi, yakni dulu tim hukum PDIP menggugat pengamat politik vokal Rocky Gerung karena pernyataannya menyerang Jokowi. Namun begitu Jokowi membuat Prabowo-Gibran sebagai capres-cawapres 2024 sebagai tandingan Ganjar-Mahfud yang dijagokan Megawati, maka PDIP resmi mencabut laporan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri terkait dugaan penyebaran ujaran kebencian ke Jokowi. Laporan tersebut sudah dicabut oleh Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP yakni Johannes Lumban Tobing mencabut laporan itu dengan menyerahkan surat kepada kepolisian pada Senin (4/12/2023).
Apakah ini berarti pertanda bahwa benar PDIP sudah “muak” terhadap Jokowi, bukan sekadar pura-pura atau main drakor untuk mengangkat citra PDIP yang menjadi ikut terpuruk akibat sikap dan kebijakan presiden Jokowi yang diusungnya, banyak mendapat kritik dan kecaman publik?
Sebaliknya dugaan adanya kekecewaan Jokowi terhadap Megawati terlihat dari pernyataan politisi senior PDIP FX Hadi Rudyatmo. Mantan Wali Kota Solo ini menyebut bahwa Jokowi keluarganya sempat meminta PDIP untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi tiga periode. Namun, kata dia, permintaan Jokowi tidak dikabulkan oleh PDIP pimpinan Megawati yang taat kepada konstitusi.
Di sisi lain FX Rudy mengungkap bahwa konflik antara PDIP dan Jokowi juga dilatarbelakangi karena sikap Iriana, istri Jokowi. Anak buah Megawati ini mengatakan, Iriana kecewa karena Jokowi disebut petugas partai oleh pimpinan PDIP. Soal sifat Iriana, FX Rudy pun menyebut istri Jokowi tak menghadiri pemakaman ibu mertuanya, Sudjiatmi, pada tahun 2020.
Kalau tidak menghormati ibunda Jokowi, lanjutnya, tidak heran jika Iriana juga tidak menghormati ketum partainya, Megawati. Namun, tuduhan FX Rudy soal Iriana yang tak hadir di pemakaman mertua karena kecewa langsung dibantah Gibran. “Emang ibu saya pernah bicara seperti itu? Kapan ngomongnya?” tanya Gibran ketika ditemui di Balai Kota Solo pada Kamis (30/11/2023), seperti diberitakan media online.
Beranikah pentolan PDIP Megawati melawan Presiden Jokowi? Pasalnya, PDIP tersandera kasus Harun Masiku yang bisa berisiko gawat terhadap eksistensi partai pimpinan Megawati itu.
Harun Masiku yang menghilang sejak tahun 2020, namun Ketua KPK Firli Bahuri mengaku sudah menandatangani surat penangkapan Harun Masiku pada tahun 2023. Ini tampaknya hanya ‘gertakan’ begitu PDIP gencar melawan pencapresan Prabowo dan cawapres Gibran yang disodorkan Jokowi.
Maklum, dengan UU KPK yang terakhir di periode kedua era rezim Jokowi, terjadi pelemahan KPK. Lembaga superbodi anti korupsi itu dijadikan lembaga di bawah eksekutif dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK yang ditunjuk Presiden Jokowi. Sejak saat itu diduga KPK menjadi alat penguasa, di antaranya menundukkan para ketua umum partai politik yang tidak sejalan dengan kemauan/kepentingan Jokowi. Sehingga para ketua umum partai harus menurut/manut pada kemauan Jokowi akibat tersandera dugaan kasus korupsinya yang bisa diseret oleh KPK yang kini menjadi “eksekutif” di bawah presiden sebagai pimpinan eksekutif.
Jadi, apakah benar Megawati berani melawan Jokowi di saat elite pimpinan PDIP tersandera kasus dugaan korupsi yang terancam bisa diseret KPK yang sekarang di bawah “kekuasaan” Jokowi?
Semua permainan politik hanyalah rekayasa manusia, namun keputusan siapa yang akan menjadi presiden adalah ketetapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Apakah benar sedang terjadi drakor, yang tahu hanya Megawati atau Jokowi. Namun, Tuhan adalah yang Maha Memiliki Kerajaan sehingga penguasa sekuat apa pun jika ditakdirkan tumbang pasti tumbang. Demikian pula pihak yang ditakdirkan kalah pasti kalah dalam Pilpres 2024 meskipun menggunakan berbagai kecurangan dan dukungan cuan berlimpah.
Kita harapkan Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang jujur, adil, membawa kerukunan, kedamaian, dan kejayaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)
