Minggu, 26 Juni 22

Perlindungan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara dalam Menyingkap Korupsi

Perlindungan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara dalam Menyingkap Korupsi

WHISTLEBLOWER SEBAGAI KORBAN PEMBALASAN
Perlindungan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara dalam Menyingkap Korupsi
Oleh: Dr Arif awaludin SH MHum (FH Unwiku Purwokerto)


  1. Latar Belakang

Saat ini terjadi peningkatan pengakuan akan peran para whistleblower yang menyingkap informasi kepada publikkarenaadanya penyimpangan, pelanggaran hukum dan etika, korupsi atau situasi berbahaya lainnya. Beberapa kasus nasional yang mencolok seperti:  terbongkarnya kasus suap oleh anggota KPU, pemilihan Deputi Senior Gubernur BI,  mafia peradilan, kejahatan kekerasan di lingkungan pendidikan,  pelayanan rumah sakit yang merugikan pasien, penyingkapan di bidang perpajakan dll.Fenomena ini tidak hanya mencakup masalah kriminal (pidana) tapi mencakup bidang yang lebih luas.Konferensi Internasional Anti Korupsi ke-13 di Athena Yunani menegaskan arti penting perlindungan terhadap whistleblower yaitu sebagai persyaratan Internasional, konsekuensi logis dari suatu kewajiban dan persyaratan khusus. Saat ini pusat perhatian pemberantasan korupsi masih pada tataran penindakan, sedangkan pencegahan dan deteksi dini adanya korupsi belum mendapat perhatian.  Setelah pemerintah Indonesia  meratifikasi Convention Against Corruption2003 pada bulan Desember 2003 di New York, maka seharusnya ada perubahan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disesuaikan dengan tujuan dan materi konvensi yang telah disepakati.

Korupsi di Indonesia merupakan problem besar dan akut. Bahkan yang mengejutkan, ternyata praktik korupsi ini menyentuh juga sampai elemen masyarakat terkecil yang melibatkan dana relatif kecil, yaitu hanya ratusan ribu rupiah. Mencermati eskalasi korupsi yang semakin tinggi intensitasnya dalam tubuh birokrasi, maka fakta itu (korupsi) seharusnya berani diungkap sehingga dapat dijadikan pengalaman untuk  memperbaiki pola pikir dan perilaku, bukannya ditutupi, ditekan, dan dipaksakan untuk dilupakan.

Birokrasi dan korupsi bisa diibaratkan seperti sekeping uang logam, keduanya tidak terpisahkan, dimana ada birokrasi disitu ada korupsi. Ini tentu mengkhawatirkan, jika korupsi terstruktur dan menjadi kultur dalam proses birokrasi. Korupsi dapat membentuk jaringan sistemik yang sangat kuat dalam lingkaran birokrasi Indonesia. Untuk itu perlu kiranya, mengkaji budaya birokrasi guna mencari formulasi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tidak mudah untuk mengungkap korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi. Butuh adanya petunjuk dari orang dalam yang menyingkap korupsi ini ke publik. Survei yang dilakukan ACFE (Association of Certified Fraud Examiner) antara 2010 hingga  2014terhadap 106 negara menunjukkan bahwa korupsi (sebagai salah satu jenis Fraud)lebih banyak terungkap karena adanya informasi (TIP/petunjuk) yang diberikan oleh orang dalam perusahaan atau organisasi, Tahun 2010 sebanyak 40,2%Tahun 2012 sebanyak 43,3% dan tahun 2014 sebanyak 42,2%. Sedangkan menurut hasil survey Tahun 2014, sumber informasi adanya penyimpangan  diberikan oleh pegawainya sendiri sebesar 49%. Ini membuktikan bahwa petunjuk (TIP) adalah jalan yang paling efektif dalam pemberantasan korupsi  sejak dini.

Ironisnya para penyingkap fakta korupsi atau biasa dikenal sebagai whistleblower sering kali mengalami penderitaan. Menurut Arif Gosita suatu Viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbulan penderitaan (mental, fisik, dan sosial) pada pihak tertentu oleh pihak- pihak tertentu dan demi kepentingan tertentu. Yang dimaksud dengan pihak-pihak tertentu ialah siapa saja yang terlihat dalam eksistensi suatu viktimisasi (individu dan atau kelompok/korporasi).Dalam memahami dan mengerti suatu viktimisasi tidak boleh hanya diarahkan pada korban saja (korban sentris). Sebabnya pihak-pihak lain yang terlibat dalam eksistensi suatu viktimisasi dapat pula menjadi korban. Misalnya pihak pelaku, polisi, jaksa dan hakim. Saksi dapat menjadi korban ketidakpuasan, dan balas dendam pihak korban.

Secara global dan representatif, pengertian korban kejahatan terdapat pada angka 1 “Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power” tanggal 6 september 1985 yang menegaskan, bahwa :

“Victim means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power”.

Pengertian yang dikemukakan ini sangat luas karena meliputi orang-orang yang secara individual atau kolektif yang mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau kerugian hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Erat kaitan antara korban (victim) dan penimbulan korban (victimization). Pengertian Viktimisasi menurut Israel Drapklin dan Emilio C. Viano adalah the action of victimized, in various senses (tindakan pengorbanan atau fakta yang menjadikan timbulnya korban, dalam berbagai pengertian. Viktimisasi terjadi ketika seorang individu adalah target agresi berulang , sebuah ketimpangan kekuasaan ( sosial , fisik , atau dalam kemampuan ) yang dirasakan oleh mereka yang terlibat , dan ada niat untuk merugikan korban atau dianggap seperti itu oleh korban

Para whistleblower sering menjadi korban pembalasan (victim of retaliation). Pembalasan pada dasarnya merupakan konsekuensi negatifsetelah ia menguangkapkan kesalahan atau kejahatan yang terjadi dilingkungan kerjanya.Menurut Rehg dan rekan  pembalasan adalah mengambil tindakan yang tidak diinginkan terhadap whistleblower  atas respon langsung mereka terhadap penyingkapan kesalahan yang dilaporkan secara internal maupun eksternal , di luar organisasi ‘. Berdasarkan definisi ini, terlihat bahwa whistleblower adalah pihak yang menjadi korban pembalasan atas perbuatannya menyingkap kesalahan atau penyimpangan yang terjadi di lingkungan kerjanya.

  1. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka ada dua perumusan masalah yang akan dikaji secara mendalam yaitu:

  1. Bagaimana realita korban pembalasan ketika menyingkap korupsi di Jawa Tengah ?
  2. Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum yang sistemik bagi aparatur sipil negara yang menjadipenyingkapkorupsi ?
  3. Metode Penelitian

Penelitian dengan menggunakansocio-legal studydigunakan untuk menjelaskan fenomena perlindungan hukum terhadap penyingkap korupsi yang dikaitkan dengan budaya hukum serta peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini, posisi informan sangat menentukan keberlangsungan penelitian. Kriteria informan  yang ditentukan oleh Peneliti adalah:

  1. Informan berstatus sebagai pegawai negeri sipil di Jawa Tengah pada saat mengungkap kasus dugaan korupsi di lingkungan birokrasinya.
  2. Kasus dugaan korupsi yang diungkap adalah kasus yang terjadi di lingkungan birokrasinya sendiri.
  3. Kasus dugaan korupsi tersebut menjadi perhatian publik sehingga muncul di media massa.

Dalam  konteks normatifnya penelitian ini akan mengoptimalkan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan studi pustaka atau literatur, yakni:

  • Peraturan perundang-undangan, meliputi:
  1. Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan menjadi UU No.7 Tahun 2006.
  2. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  3. UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diubah menjadi UU No.31 Tahun 2014.
  4. UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu UU No.31 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 20 Tahun 2001.
  5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2000 tentang Tatacara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

  1. Pembahasan
  2. Realita Korban PembalasanPara Penyingkap Korupsi Di Jawa Tengah

Whistleblowing adalah perilaku yang kemunculannya didasarkan atas persoalan etis. Nilai-nilai etika yang menjadi dasar pijakannya adalah nilai kejujuran, keterbukaan, perlindungan terhadap kepentingan umum dan penolakan terhadap penyimpangan aturan dan profesi. Whistleblowing adalah fenomena perilaku yang marak di abad ke 21 ini. Fenomena ini menjadi budaya yang diterima oleh masyarakat Internasional, bahkan mendapatkan pengakuan dan perlindungan sebagai wujud budaya hukum. Fenomena ini menuntut adanya kejujuran dan ketaatan. Para informan yang berstatus sebagai aparatur sipil Negara memiliki tanggunng jawab dan dedikasi untuk bekerja sesuai dengan aturan dan menjunjung tinggi kejujuran.  Mereka adalah:

  1. Sugeng Ibrahim, status sebagai Kepala Puskesmas Pamotan Kabupaten Rembang.
  2. Murdiyanto, status sebagai Guru di SMPN 1 Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
  3. Purwanto, status sebagai Guru di SMAN Sambi Kabupaten Boyolali.

 

Tindakan Penyingkapan Korupsi

  Penyingkap Tindakan Penyingkapan Instansi
1 Sugeng Ibrahim Pemotongan anggaran Pekan Imunisasi Nasional dan Pemberian Makanan Tambahan Dinas Kesehatan Kab. Rembang
2 Murdiyanto Pungli dana sertifikasi guru Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo
3 Purwanto Korupsi Dana BOS Kepala Sekolah SMAdan Dinas Pendidikan Kab. Boyolali

Para informan yang diteliti juga mengalami berbagai perlakuan yang tidak adil. Sugeng Ibrahim mengungkapkan bahwa ketika ia menolak adanya potongan proyek sebesar 20% pada proyek Pekan Imunisasi Nasional (PIN II) dan proyek Pemberian Makanan Tambahan  (PMT) untuk balita. Ia dikucilkan dari pergaulan oleh teman sejawat dan mendapatkan sindiran dengan kata-kata yang tidak bersahabat dari pimpinannya di Dinas Kesehatan Rembang. “Saya bahkan diancam mau dibunuh, ketika kasus pemotongan dana proyek PIN dan PMT ini Saya sampaikan ke Gubernur Jawa Tengah saat berkunjung ke Rembang”, kata Sugeng Ibrahim.

Pengalaman yang dialami oleh Murdiyanto pun tidak jauh berbeda. Ancaman yang diterima ketika mengungkapkan kebenaran sejak Ia menjadi PNS di Bumiayu sudah dirasakan. Ancaman mutasi kerja, kenaikan pangkat yang ditunda hingga pemberhentian dari PNS juga dialaminya. “Saat Saya dengan lantang mengungkap kasus pungli dana sertifikasi guru di Sukoharjo, sebagian besar teman Saya “ngelingke” (memperingatkan) agar tidak melanjutkan kasus tersebut. Kamu bisa dimutasi ngajar  ketempat yang  jauh, kata teman Saya mengingatkan. Di mass mediapun muncul pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sukoharjo yang mengancam akan memecat Saya dari PNS. “Masalah pungutan itu sudah menjadi rahasia umum di kalangan tenaga pendidik di Sukoharjo selama dua tahun terakhir, tapi para guru yang lain takut melapor. Saya berani melaporkannya, akhirnya dipanggil oleh dinaspendidikan. Saya diancam akan dipecat karena dianggap melanggar aturan disiplin pegawai,” ujar Murdiyanto.

Purwanto sebagai guru yang bertugas di Boyolali mengalami berbagai perlakuan yang tidak adil akibat sikapnya yang jelas dan terang-terangan melawan korupsi. Perlawanannya sejak tahun 2004 diawali ketika Dia mengkritik berbagai kebijakan pendidikan yang berlaku di SMA Bhineka Karya Boyolali dan dengan saran yang sifatnya tertulis. Dia menyampaikan agar Kepala SMA Bhineka Karya 2 mengundurkan diri. Kritik tertulis juga disampaikan melalui Forum Komunikasi Guru Boyolali kepada Bupati Boyoloali terkait dengan adanya “Tambahan Penghasilan” untuk guru.  Pada tahun 2005, Purwanto di pindah tugas ke SMA Negeri 1 Sambi Boyolali. Di sekolah baru ini pun Purwanto mengkritisi kebijakan Komite Sekolah dalam pengelolaan dana komite bersama dengan Kepala Sekolah.

Berbagai langkah dan sikap yang dilakukan oleh Purwanto mendapat teguran tertulis, ancaman pembunuhan secara terbuka, pencabutan dari tugas fungsional guru, penghentian pembayaran gaji dan terakhir adalah pemecatan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari pegawai negeri sipil. Perlakuan yang diperoleh oleh Purwanto bukan hanya perlakuan yang berasal dari organisasi birokrasinya, dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga Kabupaten Boyolali, bahkan perlakuan dari masyarakat sekitar, rekan sejawat hingga aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan).  “Berkali-kali intel kejaksaan dan kepolisian “nyambangi” Saya dan menginterograsi Saya. Saya dianggap sebagai musuh bagi masyarakat Boyolali. Seorang Purwanto seolah-olah berhadapan dengan orang sekabupaten, begitu berbahayakah Saya ?, ungkap Purwanto ketika menjelaskan perlakuan yang dialaminya.

Berdasarkan beberapa fakta di atas dapat diketahui bahwa  mereka mengalami pembalasan. Pembalasan yang dialami mereka bermacam-macamseperti:ancaman pembunuhan, diturunkan jabatan, melecehkan, mutasi kerjadan lain-lain. Pembalasan ini tidak hanya dari berasal dari birokrasi dimana mereka bekerja, namun pembalasan yang berasal dari lingkungan social.

PEMBALASAN YANG DIALAMI PENYINGKAP KORUPSI

 

NO NAMA INFORMAN LINGKUNGAN BIROKRASI LINGKUNGAN SOSIAL
1 Sugeng Ibrahim ·     Ditegur lisan oleh atasan

·     Diancam tidak naik pangkat

·      Dijauhi oleh rekan sejawat

·      Disisihkan dari pergaulan

·      Diancam keselamatannya dan keluarganya

2 Murdiyanto ·     Ditegur  lisan oleh atasan

·     Diancam tidak naik pangkat

·     Diancam dipecat oleh atasan

·     Diancam mutasi

·     Dijauhi oleh rekan sejawat

·     Diancam keselamatannya oleh orang tidak dikenal

3 Purwanto ·     Ditegur lisan dan tertulis oleh atasan

·     Dimutasi dari SMA Bhineka ke SMAN 1 Sambi

·     Dilepaskan dari Jabatan Fungsional

·     Dimutasi Dari SMAN 1 Sambi ke Dinas Diknaspora

·     Dihentikan gajinya

·     Diberhentikan dari PNS

·      Dijauhi oleh rekan sejawat dan masyarakat

·      Dianiaya secara fisik

·      Dicaci maki di muka umum

·      Diancam dibunuh

 

Ketiadaan perlindungan hukum dalam birokrasi akan melahirkan pembalasan  terhadap para penyingkap korupsi. Sedangkan ketiadaan perlindungan hukum di dalam sistem peradilan pidana akan melahirkan ketidakadilan hukum. Itulah yang dialami para penyingkap korupsi ini.

 

  1. Perlindungan Hukum Sistemik Untuk Melindungi Penyingkap Korupsi

Mengacu pada pendapatLawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem terdiri dari  tiga komponen, yakni: (1) struktur hukum, (2) substansi hukum, dan (3) budaya hokum, maka perlindunganhukum ini meliputi:

  1. Substansi Hukum

Rekonseptualisasi istilah penyingkap korupsi, sehingga dapat dimasukkan dalam katagori pelapor dan saksi, baik saksi yang terlibat maupun yang tidak terlibat atas kasus yang dilaporkannya. Bahkan dalam Laporan “The Protection of Whistleblower” yang dirilis oleh Committee on Legal Affairs and Human Rights pada 14 September 2009 disarankan agar pendefinisian whistleblowing dalam produk hukum haruslah komprehensif yang melingkupi sektor publik maupun sektor privat, termasuk di dalamnya adalah militer maupun badan-badan negara. Revisi atas UU No.13 Tahun 2006 semakin mengokohkah peran dan kedudukan whistleblower dan justice collaborator dalam sistem hukum perlindungan saksi ini.

UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur sanksi pidana yang diberikan kepada mereka yang melakukan intimidasi kepada  Saksi dan Korban. Saksi dan Korban hanya memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (keamanan), huruf  i (identitas rahasia) dan huruf  j (mendapat identitas baru). UU sementara ini hanya memberikan perlindungan yang masih abstrak dan hanya diberikan  jika masuk dalam proses peradilan pidana.

Fakta yang ditemukan dalam penelitian ini justru, intimidasi dan pembalasan dari pimpinan birokrasilah yang sering terjadi. Tidak adanya jaminan perlindungan hukum baik secara umum yang diatur oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban maupun secara khusus yang diatur oleh UU Kepegawaian atau Ketenagakerjaan.  Purwanto, mantan Guru SMAN 1 Sambi Boyolali mengalami ntimidasi dan pembalasan dari  pimpinan birokrasi dibuktikan dengan adanya surat teguran tertulis, pemindahan tugas, pencopotan dari jabatan fungsional guru hingga pemecatan terhadap dirinya.

Model penempatan pengaturan penyingkap korupsi  ini dapat diketahui dalam dua model. Pertama, ditempatkan dalam UU yang mengaturnya secara khusus yaitu UU No.31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua, tersebar dalam berbagai perundangan terkait seperti: UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU tentang Tindak Korupsi, UU Ketenagakerjaan dan UU Apararatur Sipil Negara. Seharusnya UU Perlindungan Saksi dan Korban dijadikan sebagai UU payung (“Umbrella Act”)  yang mengatur perlindungan saksi di Indonesia, sehingga berbagai peraturan perundangan yang lain harus mengikutinya.

  1. Struktur Hukum

Aspek hukum dan kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan terhadap penyingkap korupsi diwujudkan dalam bentuk interaksi hukum dan kelembagaan. Semuastakeholder yang terlibat dalam kegiatan perlindungan, baik lembaga pemerintah, lembaga swasta, maupun lembaga masyarakat, yang memperoleh mandat hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, hendaknya  melakukan satu tujuan yang sama yaitu melindungi penyingkap korupsi. Ketidaksinergisan kerja antar lembaga dikeluhkan oleh Maharani, Tenaga Ahli LPSK, Dia menyatakan bahwa: “Keberadaan LPSK belum diterima penuh oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Beberapa kali rekomendasi yang dikeluarkan oleh LPSK tidak ditindaklanjuti.

Perlindungan terhadap penyingkap korupsi seharusnya difahami sama oleh para penegak hukum di berbagai lembaga dan birokrasi. Revisi UU No.31 Tahun 2014diperlukan agar LPSK  berada dalam sistem peradilan pidana, bukan sebagai pihak yang berada di luar sistem peradilan pidana.

Pada tanggal 19-20 Juli 2011 dilakukan International Workshop: Whistleblower Protection: Whistleblower as Justice Collaborator. Lokakarya Internasional yang diikuti oleh Jajaran penegak hukum telah membuat kesepakatan kerjasama untuk melindungi Whistleblower as Justice Collaborator. Sementara ini, lembaga penegak hukum  menjadikan perlindungan terhadap participant Penyingkap korupsi sebatas kebijakan internal lembaga masing-masing. LPSK juga mengajukan permohonan kerjasama dengan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka perlindungan hukum bagi participant whistleblower yang diintegrasikan ke dalam kebijakan remisi maupun Pembebasan Bersyarat (PB) sebagai salah satu reward/ insentif bagi participant whistleblower. Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 10 Agustus 2011 telah menerbitkan  Surat Edaran No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator. Kepolisian telah menerbitkan Peraturan Kapolri No.17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, namun untuk Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Korupsi belum diaturnya.

  1. Kultur Hukum

Dikaitkan dengan upaya untuk melindungi penyingkap korupsi maka budaya hukum birokrasi yang ada pun harus direkonstruksi (ditata ulang) menyesuaikan kepentingan nasional (pemberantasan korupsi) dan kepentingan global (berkembangnya budaya etika whistleblowing) serta kepentingan lokal (menyesuaikan dengan budaya Jawa yang menjadi  tempat berpijak). Rekonstruksi tersebut meliputi upaya-upaya:

  • Revitalisasi Kode Etik Aparatur Sipil Negara (PP No. 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil).
  • Menyediakan saluran penyingkapan korupsi(Whistleblowing Mechanism).

Mekanisme whistleblowing dianggap penting karena dianggap sebagai metode yang paling berhasil dalam menemukan adanya korupsi, dibandingkan dengan metode lainnya.

 

  1. Simpulan

Keberadaan peran whistleblower(penyingkapkorupsi) dalam pemberantasan  korupsi semakin dirasakan kepentingannya apalagi di lingkungan birokrasi pemerintah.  Mereka berperan untuk mendeteksi dugaan adanya korupsi yang sudah, sedang atau telah terjadi di suatu birokrasi. Upaya-upaya untuk melindungi mereka pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi.  Seorang aparatur sipil negara dapat berperan sebagai “penyingkap korupsi”, tatkala Dia meyakini adanya perbuatan korupsi yang terjadi di lingkungan kerjanya, kemudian Dia mengungkapkan pelanggaran yang terjadi itu kepada pimpinan birokrasinya atau otoritas publik lainnya dengan harapan agar perbuatan korupsi  tersebut dapat dihentikan.Berdasarkan temuan  penelitian, analisis fakta serta analisis perundangan yang ada maka dapat diperoleh simpulan-simpulan yang dirumuskan sebagai berikut:

  1. Aparatur sipil negara di Jawa Tengahyang menyingkap dugaan korupsi lingkungan birokrasinya tidak memperoleh perlindungan hukum.  Mereka mengalami pembalasan dan  intimidasi yang bersumber dari lingkungan sosial dan lingkungan birokrasinya. Pengasingan, ancaman fisik dan mental hingga penganiayaan merupakan bentuk perlakuan sosial yang sering dihadapi mereka. Adapun perlakuan yang berasal dari lingkungan birokrasi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, mutasi kerja, pencabutan jabatan fungsional dan struktural, penghentian gaji hingga pemberhentian dari pegawai negeri
  2. Perlindungan hukum yang sistemik bagi aparatur sipil negara yang  menjadipenyingkapkorupsi  di Indonesia dilakukan dengan cara  menguraikan unsur-unsur yang ada dalam suatu sistem hukum lalu di konkretisasi dalam wujud sebuah produk peraturan perundangan yang akan menjadi acuan di masa mendatang  (ius constituendum). Hal ini didasarkan pada dalil “law as a tool of  a social engineering”, hukum sebagai sarana perubahan masyarakat.  Adapun uraian rekonstruksinya  dilakukan meliputi: Rekonstruksi unsur substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. (***)

 

*)  Disampaikan pada Seminar Internasional Viktimologi FH Unsoed Purwokerto 22 September 2016.

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.