Jumat, 9 Desember 22

Pengamat NSEAS: Ahok Gagal Urus Pembangunan Infastruktur

Pengamat NSEAS:  Ahok Gagal Urus Pembangunan Infastruktur
* Pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap.

Jakarta, Obsessionnews.com – Pengamat politik  Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok gagal mengurus pembangunan infrastruktur.

Muchtar tentu tak asal berbicara. Penilaian itu berdasarkan data yang merupakan hasil penelitian NSEAS.

Ia menyebut APBD 2013 mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan umum sebesar Rp 5,86 triliun. Dari anggaran tersebut yang terserap sebesar Rp 4,53 triliun.

“Pemprov DKI gagal mencapai target 100%, kata Muchtar dalam keterangan tertulisnya yang diterima Obsessionnews.com, Kamis (2/3/2017).

APBD 2014 mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan umum sebesar Rp 11,84 triliun. Dari anggaran tersebut yang terserap Rp 4,66 triliun atau 39%. “ Pemprov DKI  semakin gagal mencapai target 100 %,” tegas Muchtar.

APBD 2015 mengalokasikan untuk pekerjaan umum sebesar Rp 9,69 triliun. Dari anggaran tersebut yang terserap Rp 5, 34 triliun atau 55,13%. “Pemprov DKI  juga gagal, jauh dari target 100%,” tandasnya.

Alumnus  Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1982 ini mengungkapkan DKI di bawah kepemimpinan Ahok terdapat sekitar 40 proyek  infrastruktur (sarana dan prasarana) mangkrak, terhenti atau bahkan dicoret dari APBD-P. Contohnya  proyek Waduk, SWRO (Sea Water Reverse Osmosis), stadion olahraga, trotoar, terowongan, pembangunan simpang,  Mass Rapid Transit  (MRT),  Light rail Transit  (LRT), sodetan kali, kampung deret, kampung susun, dan lain-lain.

Menurut Muchtar, penyebab mangkraknya proyek-proyek tersebut antara lain perhitungan alokasi risiko tak matang, dan pembangunan infrastruktur lebih banyak dilakukan  pemerintah melalui  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Muchtar mengatakan, intinya di bawah kepemimpinan  Ahok pembangunan infrastruktur stagnan atau terhenti.

“Kalaupun ada kemajuan, hal itu pekerjaan pemerintah  pusat,” tegasnya.

Selain itu Muchtar juga mengkritisi pembangunan perumahan rakyat. APBD 2013 mengalokasikan anggaran untuk peremuhan rakyat sebesar Rp 1,05 triliun. Adapun yang terserap sebesar Rp 714,74 miliar atau 67,94%.

“Data ini menunjukkan kinerja Pemprov DKI Jakarta tergolong buruk karena hanya mampu menyerap 67, 94 % anggaran alokasi APBD,” ucap Muchtar.

Tahun 2014 APBD mengalokasikan anggaran untuk untuk perumahan rakyat sebesar Rp 3,13 triliun, dan yang terserap sebesar Rp 1,29 triliun atau 41,45%.

“Data ini menunjukkan kinerja Pemprov DKI  sangat buruk, karena penyerapan anggaran alokasi APBD tak sampai 50%,” kata Muchtar.

APBD 2015 mengalokasikan anggaran untuk perumahan rakyat sebesar Rp 3,34 triliun. Total penyerapan sebesar Rp 1,99 triliun 59,50%.

“Kinerja Pemprov DKI  tahun 2015  tergolong buruk karena penyerapan anggaran  APBD jauh dari capaian 100 %,” tandas Muchtar.

Menurutnya, saat Jokowi menjadi Gubernur DKI dan era Gubernur Ahok  tak menyediakan rumah bagi rakyat, karena mereka tak  pernah membangun Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami). Mereka hanya membangun  Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Sebaliknya,  kata Muchtar, DKI saat dipimpin Fauzi Bowo membangun Rusunami untuk masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR).

”Dari kebutuhan atas  rumah, jelas Fauzi jauh lebih  pro rakyat. Sedangkan Ahok justru anti rakyat, kaena menggusur paksa rakyat  di kawasan kumuh,” ujar Muchtar.

Ia menambahkan, slogan Ahok dan pendukung buta Ahok,  yakni kerja…kerja…kerja nyata, hanyalah fiksi belaka. Hanya ada dalam kampanye pilkada, tapi tidak dalam realitas objektif dan implementasi.

“Data, fakta dan angka membuktikan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok tak mampu dan gagal mengurus pembangunan infrastruktur.  Adalah sangat rasional jika rakyat DKI membutuhkan  gubernur baru untuk menciptakan kondisi masa depan yang lebih baik. (arh)

Baca Juga:

Sangat Strategis Parmusi Gugat Jokowi Terkait Ahok

Pengamat: Ahok Tak Berprestasi, Dibutuhkan Gubernur Baru yang Mampu Raih Adipura

Ahok Dinilai Tak Mampu Atasi Pengangguran

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.