Rabu, 18 September 19

PBNU Bela Ma’ruf Amin Soal Jabatannya di Dua Bank Syariah

PBNU Bela Ma’ruf Amin Soal Jabatannya di Dua Bank Syariah
* Ma'ruf Amin. (Foto: Instagram Ma'ruf Amin)

Jakarta, Obsessionnews.com – Posisi calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin di Dewan Pengawas Syariah (DPS), yakni di Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah, kini tengah dipersoalkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

 

Baca juga:

Ma’ruf Amin Pimpin Salat Jenazah Ani Yudhoyono

Ma’ruf Amin Jenguk Ani Yudhoyono

Cawapres Ma’ruf Amin dan Kapolri Besuk Usamah Hisyam

 

BPN minta Mahkamah Konsititusi (MK) mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Pasalnya Ma’ruf disebut menjabat di bank milik BUMN. Posisi Ma’ruf menjadi polemik karena sebagian ada yang mengatakan kedua bank itu bukan milik BUMN.

Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas salah satu pihak yang menyatakan, bahwa Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melainkan anak perusahaan BUMN.

Sehingga, lanjut Robikin, posisi Ma’ruf sebagai DPS di dua Bank Syariah tersebut tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Secara hukum, anak perusahaan BUMN berbeda dan bukan merupakan BUMN. Pengunduran diri sebagai pemenuhan syarat capres-cawapres sebagaimana ditentukan Pasal 227 huruf p UU Pemilu (UU 7/2017) adalah berlaku bagi karyawan BUMN atau BUMD, bukan anak perusahaan BUMN atau BUMD,” kata Robikin, di Jakarta Rabu (12/6/2019).

Lebih jauh, ia menjelaskan, berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang dimaksud BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Sedangkan Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Sementara, lanjut Robikin, tentang anak perusahaan BUMN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara menyatakan, anak perusahaan BUMN sebagai perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.

“Perbedaan mendasarnya, BUMN adalah perusahaan yang modalnya dimiliki negara melalui penyertaan (modal) secara langsung. Sedangkan Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas, bukan penyertaan secara langsung yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, tim hukum BPN pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dikabarkan telah memperbaharui dokumen gugatan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan presiden di MK.

Salah satu dokumen yang disertakan oleh tim hukum BPN itu adalah dokumen yang mempersoalkan posisi cawapres KH Ma’ruf Amin yang ketika mencalonkan diri sebagai cawapres masih tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.