Pancasila, Alat Politik Rezim Jokowi Untuk Bungkam Keyakinan Ibadah Umat Islam

Pancasila, Alat Politik Rezim Jokowi Untuk Bungkam Keyakinan Ibadah Umat Islam
Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H., Advokat, Pemerhati Politik dan Kebangsaan  [Catatan Pengantar Agenda Konpers Melawan Tindakan Inkonstitusional BPIP, Kamis 15 Agustus 2024] Jilbab itu bukan sekadar mode, bukan cuma aksesoris. Jilbab adalah aktualisasi keimanan bagi seorang muslimah, sebuah amal yang bernilai ibadah, wujud ketaatan dalam rangka meraih ridlo Allah SWT. Siapa pun tak boleh dan tak punya hak untuk melarang, menghalangi, apalagi melucuti jilbab seorang muslimah, apa pun dalihnya. Jilbab bagi seorang muslimah tidak boleh ditanggalkan saat dirinya diruang publik, meskipun hanya satu hari. Tapi sayang, berdalih aturan dan disiasati secara licik dengan lembaran pernyataan di atas materai, BPIP memaksa muslimah anggota Paskibraka menanggalkan jilbabnya. Dalihnya untuk mentaati peraturan, agar seragam, hanya saat pengukuhan dan acara 17-an. Yudian Wahyudi kepala BPIP menganggap enteng keyakinan umat Islam. Entah apa agama orang satu ini. Jilbab bukan soal sehari atau dua hari ditanggalkan. Tetapi jilbab adalah kewajiban bagi setiap muslimah yang baligh, untuk selalu menutupi auratnya saat berada diruang publik. Acara 17-an, itu pesta di ruang publik. Bukan acara di kamar, yang hanya dipandang kaum wanita. Dulu Yudian Wahyudi menyatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama. Saat remaja terancam kondom karena PP Jokowi yang melegalisasi perzinahan, Yudian Wahyudi bungkam. Begitu muslimah yang sudah taat menutup aurat, malah dibuatkan Peraturan BPIP yang memerintahkan Muslimah membuka jilbabnya, mengumbar auratnya. Lagi-lagi dalih Pancasila dijadikan alasan untuk berbuat maksiat. Mungkin saja BPIP menganggap jilbab itu aib, tidak Pancasilais, sehingga harus ditanggalkan. Dari dulu Pancasila memang hanya digunakan untuk membungkam umat Islam. Sejak rezim Soekarno, Soeharto hingga rezim Jokowi. Di era Soekarno, Masyumi dibungkam dengan dalih anti Pancasila. Di era Soeharto, HMI dibungkam dengan dalih anti Pancasila. Di era Jokowi, HTI dan FPI juga dibungkam dengan dalih anti Pancasila. Saat budaya Barat merusak moral bangsa, free seks merajalela, judi online, pinjol, miras, dan berbagai maksiat lainnya, BPIP tidak bicara meskipun sepatah kata. Tapi begitu muslimah taat berjilbab, BPIP malah mencopotnya. Karena itu kita sebagai umat Islam tidak perlu lagi percaya apa pun yang didalihkan atas nama Pancasila. Pancasila hanya alat politik, untuk membungkam umat Islam dan mengebiri keyakinan ibadah umat Islam. Mereka yang ngaku Pancasilais, malah koruptor dan yang merusak negeri ini. Pesta pora di IKN dengan anggaran puluhan miliar, sementara rakyat banyak yang lapar tidak diperhatikan. Bahkan ada tukang ojek online yang meninggal karena kelaparan. Rezim Jokowi, rezim Pancasila ini, tidak peduli. Mereka hanya sibuk pesta dan berfoya-foya. Mereka tak mau dikritik, tak mau umat Islam menerapkan ajaran Islam. Khilafah Islamiyyah dituduh merusak. Dikriminalisasi, distigma jahat. Sementara kelakuan Jokowi yang zalim, anak-anak dan mantunya bebas main tambang, mengeruk kekayaan negeri ini bersama oligarki. Hanya ada satu kata: Lawan! []