Minggu, 12 Juli 20

Ombudsman: Ada ‘Maladministrasi’ dalam Impor 500 Ribu Ton Beras

Ombudsman: Ada ‘Maladministrasi’ dalam Impor 500 Ribu Ton Beras
* Beras.

Jakarta – Rencana Kementerian Perdagangan mengimpor 500.000 ton beras dari Vietnam dan Thailand dipertanyakan sejumlah pihak. Ombudsman Republik Indonesia menilai ada maladministrasi dalam rencana tersebut.

“Ada beberapa gejala maladministrasi yang kami temukan,” kata anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih, di Jakarta, Senin (15/1/2017).

“Kami kasih warning karena kami punya fungsi pencegahan,” tambahnya seperti dilansir BBC, Selasa (16/1).

Salah satu yang disorot Ombudsman adalah penunjukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai pengimpor beras. Menurut Ombudsman, impor beras seharusnya oleh Bulog.

Ombudsman, kata Alamsyah, tidak anti atau pro kebijakan impor beras oleh pemerintah. Kepentingan Ombudsman adalah agar semuanya dilakukan sesuai aturan dan tertib administrasi.

“Kami itu rezim administratif. Jadi sepanjang sesuai prosedur yang benar, impor itu urusan pemerintah. Kalau tidak benar, Ombudsman harus mengingatkan karena kami pengawas,” kata Alamsyah.

Pemerintah berencana mengimpor 500.000 ton beras. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan itu untuk mencegah kekurangan pasokan beras. “Masalah perut, masalah pangan itu jadi proritas,” kata Enggartiasto pekan lalu.

Alasan memilih PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) adalah agar menghindari hal yang tak diinginkan. “Kenapa tidak Bulog? Supaya jelas. Nanti timbul lagi persoalan, kalau Bulog dioplos dan sebagainya,” kata dia.

Pemerintah, lanjut Enggartiasto, berencana mengimpor beras yang berkualitas premium. Untuk nantinya dijual dengan harga yang kualitas medium. Alasannya beras jenis ini yang banyak dikonsumsi masyarakat.

Untuk memperlancar rencana impor itu, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag Nomor 1/2018 yang mengatur BUMN bisa melakukan impor secara langsung.

Menurut Ombudsman, aturan tersebut dibuat terlalu cepat dan tanpa sosialisasi. Termasuk juga berpotensi mengabaikan prosedur dan mengandung potensi konflik kepentingan.

 

Survei soal pasokan beras yang sebenarnya

Terkait rencana impor itu, Ombudsman melakukan survei di 31 provinsi guna mengetahui fakta soal pasokan seperti yang disebut Menteri Enggartiasto. Mereka mewawancarai pedagang tradisional.

Hasilnya cukup mengejutkan. Bahwa pasokan di tingkat masyarakat pas-pasan dan tidak merata. Bahkan ada juga daerah yang pasokannya minim. “Soal pemerataan stok jadi hal yang penting,” kata Alamsyah.

Di beberapa provinsi, lanjut Alamsyah, didapati pasokan yang menurun dan dibarengi dengan kenaikan harga yang di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan (HET). Misalnya Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Sementara provinsi-provinsi yang aman pasokan dan harganya yang stabil juga banyak didapati. Misalnya Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, hingga Papua.

Temuan Ombudsman itu menepis pernyataan pemerintah, yakni Kementerian Pertanian, bahwa stok beras aman. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Gatot Irianto memastikan produksi beras tidak berkurang.

Stok di Bulog, kata Gatot, juga masih sebesar 1 juta ton cukup sampai panen raya pada Februari mendatang. “Sehingga tak ada argumen sedikit pun harga beras naik,” kata dia.

Pernyataan Kementerian Pertanian bertolak belakang dengan langkah yang diambil Kementerian Perdagangan yang hendak mengimpor beras. Menurut Ombudsman, hal itu karena bedanya kebutuhan masing-masing kementerian.

Kenaikan harga beras sejak akhir tahun kemarin, sudah menyentuh angka tertingga selama dua dekade terakhir, yakni Rp13.000 per kilogram. Harga itu naik secara bertahap sekitar Rp300 hingga Rp500 per pekan.

Menurut para pedagang, kenaikan harga beras ini karena pasokan dari daerah penghasil padi di Jawa Barat dan Jawa Timur menurun. (bbc.com)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.