Muslim India: “Kami menjadi warga negara kelas dua dan harus belajar hidup dengan ketakutan”
–
Ternyata, negara India di bawah Perdana Menteri (PM) Narendra Modi, tidak toleran (intoleran0 terhadap agama lain, dan bahkan ‘menggencet’ kaum minoritas muslim di negara mayoritas Hindu tersebut.
Seperti yang diungkapkan warga muslim India, Rikat Hashmi, dirinya bersama penduduk yang bergama Islam dalam tekanan dan kini merasa cemas hidup sebagai seorang Muslim di India. “Kami menjadi warga negara kelas dua dan harus belajar hidup dengan ketakutan,” ungkap muslimah di India ini.
Betrikut penuturan langsung wanita muslim India, Rikat Hashmi kepada korsponden BBC, Pooja Chhabria :
Sebagaimana banyak Muslim di India, saya kini menghabiskan waktu bertanya tentang masa depan kami.
Akankah saya ditolak kerja karena agama? Akankah saya diusir dari rumah? Akankah saya diserang oleh gerombolan.
Akankah ketakutan ini bakal berakhir?
“Sabar,” kata ibu saya sesudah terjadi kekerasan di kampus, – Jamia Millia Islamia – di ibu kota New Delhi.
Mahasiswa dipukuli, ditembaki dengan gas air mata di perpustakaan dan kamar mandi, dan diteror dengan segala yang ‘dianggap perlu’ untuk menghentikan protes kami terhadap undang-undang yang baru disahkan.
Undang-undang ini memberi kewarganegaraan terhadap enam penganut agama yang dipersekusi di Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan – tapi tidak bagi Muslim.
Muslim secara khusus dikecualikan, dan diskriminasi ini yang menjadi intisari protes mahasiswa itu.
Kenapa polisi kemudian menyerang kami?
Kata mereka, serangan itu adalah akibat dari mahasiswa yang membakar mobil sehingga muncullah respons. Tapi mana buktinya?
Katanya mereka tak menembak, tapi lihat mahasiswa yang terluka di rumah sakit.
Saya kuliah di kedokteran gigi, dan selama kuliah banyak menyaksikan protes damai.
Saya tak pernah jadi bagian dari protes ini, yang kemudian berubah jadi bentrokan dengan kekerasan.
Tapi saya jadi korban sesudah kejadian. Polisi melancarkan serangan besar-besaran kepada mahasiswa.
Saya ingat, saya melolong ketakutan saat polisi menghampiri hostel tempat kami. Kami matikan lampu dan mencoba untuk tak kelihatan.
Malam berlalu dan sukurnya kami selamat. Tapi ada yang jelas sekarang:
Tak peduli apakah kami kritis atau tidak, kami sekarang sudah jadi target.
Kami, Muslim di India yang baru.
Saya ingat ketika masih kanak-kanak sering terbangun mendengar lagu-lagu kebaktian Hindu.
Kami satu-satunya keluarga Muslim di lingkungan yang beragama Hindu di Negara Bagian Odisha (dulu Orissa).
Kami selalu merayakan festival bersama-sama. Mereka akan memakaikan inai di tanganku saat Idul Fitri.
Saya serta kakak dan adik akan ke rumah mereka ikut merayakan festival Navratri (sembilan malam) untuk merayakan kemenangan kebaikan atas kejahatan.
Beberapa teman yang beragama Hindu akan datang makan nasi biryani yang dicampur daging dan rempah berlimpah.
Tak ada masjid di sekitar kami, tapi tak masalah. Ayah tidak terlalu taat beragama, sementara ibu melakukan salat lima kali sehari di rumah.
Saya bersekolah di sekolah Hindu, tapi perbedaan agama tidak pernah jadi masalah.
Hanya sekali seorang anak bertanya kepada saya: ‘katanya Muslim tidak mandi setiap hari ya’ dan saya pun tertawa. Jawab saya: “Kami Muslim tentu saja mandi setiap hari”.
Agama menjadi bagian hidup kami, tapi saya tak pernah terlalu sadar akan identitas sebagai Muslim.
Sampai sekarang.
Kekuatan dari luar sedang memecah belah kami, dan saya tak yakin apakah pengalaman masa kecil ini bisa bertahan.
Kami mulai dapat cap sebagai “pemakan daging”, pemerkosa yang merusak masyarakat, teroris yang membela Pakistan dan senang memualafkan orang Hindu, serta sebagai minoritas akan mengambil alih negara.
Kenyataannya, kami sedang menjadi warga negara kelas dua yang harus hidup dengan ketakutan.
Dalam salah satu cuitannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menyerukan agar protes terhadap Undang-undang Kewarganegaraan yang baru itu dilakukan dengan damai: “Ini saatnya untuk memelihara kedamaian, persatuan dan persaudaraan”.
Sehari sebelumnya, di depan ribuan orang dan puluhan kamera ia berkata: “Orang-orang yang melakukan pembakaran bisa dilihat di TV. Mereka bisa dikenali dari pakaian mereka”.
Ia tidak menguraikan lebih lanjut, tapi serangan terselubung terhadap Islam ini ironisnya, membuat saya makin relijius.
Saya mulai memakai jilbab ketika berusia 16 tahun.
Saya pindah ke Negara Bagian Uttar Pradesh di utara untuk sekolah di Aligarh Muslim University, dan mulai banyak bertemu perempuan berjilbab.
Itu adalah momen penuh inspirasi bagi saya, dan saya putuskan untuk menjadikan jilbab bagian dari kepribadian saya.
Kini saya berusia 22 tahun. Saya merasa terpanggil untuk berdiri melawan misinformasi yang disebarkan terang-terangan terhadap agama saya dan konstitusi negara saya.
Saya ingin menyuarakan kritik terhadap kebijakan diskriminatif dan kondisi ekonomi yang goyah.
Namun tiap kali, saya ditolak dengan alasan ‘antikebangsaan’ atau ‘anti-Hindu’ dan dipaksa mundur ke kegelapan.
Katanya, saya ‘mengobarkan isu Hindu-Muslim’ kalau saya menyatakan pendapat menentang kebijakan yang dibawa oleh PM Modi.
Kami hidup dalam masa yang berbahaya di mana agama dan nasionalisme berkelindan.
Kadang saya merasa orang menatap saya secara tajam di jalan karena jilbab yang saya kenakan.
Mungkin ini ketakutan tak beralasan, tapi suasana Islamofobia tersebar di seluruh negeri. Saya ingin menyerukan keprihatinan soal ini, tapi pandangan ini tersebar dengan kuat di media dan pemerintahan.
Partai yang berkuasa jelas-jelasan mendukung ideologi Hindu nasionalis dan kini banyak hukum yang berlandaskan diskriminasi agama.
Kelompok yang main hakim sendiri jadi mendapat kekuatan untuk mengungkapkan ujaran kebencian mereka terhadap kaum Muslim.
Dalam kondisi yang tidak menguntungkan ini, suara-suara kritis pelan-pelan menghilang.
Ini bukan India yang toleran tempat tumbuh saya. Kami berhak untuk hidup lebih baik.
Kami, 200 juta Muslim di India.
Rasa cemas ini kini menumpuk. Kami bicara berbisik-bisik soal keadaan yang bisa memburuk kalau undang-undang baru disahkan.
Menurut UU ini, penduduk di seluruh negeri akan diminta membuktikan kewarganegaraan mereka.
Menteri dalam negeri berjanji UU ini akan berlaku sebelum pemilu tahun 2024.
Namun masih ada secercah harapan.
Mulai banyak suara dukungan bermunculan di seluruh negeri menandingi kebencian dan fanatisme yang keji.
Mungkin ini bakal menimbulkan inpirasi agar kita semua bisa menyuarakan akal budi dan kemanusiaan.
Kini, saya menunggu dalam diam sementara dunia saya sedang hancur berantakan.
Saya sudah dievakuasi dari hotel dan dipaksa untuk libur kuliah. Pendidikan terpukul karenanya. Saya juga tak bisa menengok keluarga yang tinggal di kota lain, di mana protes sedang memanas.
Maka saya pun berdiam diri di rumah warga setempat sembari mengingat-ingat nasihat ibu: “Sabarlah dan berpeganglah sekuat tenaga pada kekuatan kita sendiri”. (*/BBC)
Sumber: BBC Magazine
