Rabu, 21 April 21

Moeldoko: KLB Deli Serdang Konstitusional dan Sesuai Dengan AD/ART

Moeldoko: KLB Deli Serdang Konstitusional dan Sesuai Dengan AD/ART
* KSP Moeldoko Ketum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. (Foto: jawapost.com)

Jakarta, Obsessionnews – Kepala Staf Presiden Moeldoko, perdana menyampaikan pidato politiknya setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/21).

Dalam pidatonya, Moeldoko mengatakan bahwa KLB di Sumatera Utara itu berlangsung secara konstitusional. Semua perpedoman pada apa yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

“KLB ini adalah konstitusional, seperti yang tertuang dalam AD/ART,” kata Moeldoko dalam keteranganya dikutif Tribunnews.com, Sabtu (6/3/21)

Menurut mantan Panglima TNI tersebut, tentu ia terlebih dahulu memastikan bahwa KLB sesuai pada AD/ART dengan menanyakan kepada peserta kongres sebelum menerima amanah sebagai Ketum Demokrat.

Moeldoko mengatakan setelah mendapat kepastian ia langsung menuju lokasi kongres.

Kemudian, Moeldoko mengatakan bahwa keterpilihannya sebagai Ketum Demokrat dalam KLB merupakan bagian dari Demokrasi.

Karena dalam kongres tersebut ada juga yang memilih calon Ketum lain yakni Marzuki Ali sehingga tidak paksaan untuk memilihnya sebagai Ketum Demokrat.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut KLB di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang Sumatera Utara itu ilegal

Menurut AHY, KLB itu sama sekali tidak memenuhi syarat yang tertuang di dalam AD/ART Partai Demokrat.

“Ada yang mengatakan bodong, abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. Mengapa? karena KLB ini tidak sesuai dengan tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui Kemenkumham,” kata AHY saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Selatan, Jumat (5/3/2021).

AHY mengatakan, Partai Demokrat memiliki AD/ART yang jelas dan konstitusiona. “Syarat untuk menyelenggarakan KLB di Partai Demokrat setidaknya harus memiliki persetujuan 2/3 DPD dan DPC”, kata AHY.

Tidak cukup sampai di sana, AHY menyebut peserta KLB juga harus mendapatkan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

AHY menyatakan KLB itu sama sekali tidak memenuhi ketiga pasal tersebut. “KLB tersebut ilegal karena tidak memiliki dasar hukum Partai Demokrat yang sah”, terang AHY. (Has)

 

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.