Obsessionnews.com - Pemerintah Indonesia memfokuskan perpindahan menuju Kota Nusantara bukan hanya sebagai perpindahan fisik, melainkan sebagai perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan yang terpadu secara nasional.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan perlunya strategi untuk mewujudkan Smart Government yang mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan pendekatan agile (lincah).

"Hardware-nya sedang disiapkan, sementara software-nya sedang diuji terus. Jadi perlu diatur pola kerja baru yang kolaboratif dan lincah melalui fleksibilitas waktu dan lokasi," ujar Anas dalam pertemuan dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Sentralitas digitalisasi diperkuat oleh strategi penyediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Government Technology (GovTech). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam masa transisi perpindahan ke Kota Nusantara.

Anas mendorong agar budaya kerja digital diterapkan di IKN, sehingga IKN dapat menjadi smart city yang nyaman untuk semua orang, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Pesan Presiden agar semua di Kota Nusantara ini berbasis digital, termasuk penilaian kinerja ASN. Kebetulan Presiden telah menandatangani Perpres SPBE. Ini adalah babak baru bagi Indonesia dalam hal transformasi digital dengan GovTech ini," tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PANRB tidak hanya membahas strategi pemindahan ASN dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga membahas fasilitas pendukung pemindahan ASN.

"Kebutuhan ASN bukan hanya gedung, tapi juga sekolah anak. Perlu sekolah yang bagus dan berkualifikasi tinggi, dan kita akan berkoordinasi dalam penyiapannya. Sehingga bukan hanya menjaga penghasilan, tapi juga menjaga buah hatinya untuk menjadi anak yang hebat," ungkapnya. (Poy)