Obsessionnews.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menggelar rapat koordinasi hari ini untuk membahas pembentukan e-Government di Indonesia. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Azwar Anas, e-Government memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan di Indonesia. Rapat ini merupakan langkah awal sebelum pembahasan lebih lanjut di Rapat Paripurna Kabinet yang dijadwalkan akan berlangsung minggu depan. "Hari ini kita membahas satu hal yang penting bagi pemerintah Indonesia, yang nanti Minggu depan akan dibahas dalam Rapat paripurna kabinet. Salah satunya dengan Kemenkominfo sebagai penindak informasi," kata Azwar Anas di kantornya, Rabu (3/1/2024). Pria yang akrab disapa Anas ini juga menyebut, pemerintah akan segera mengoperasikan Government Technology (Govtech) dalam waktu dekat, sebagai langkah menuju pembentukan portal nasional. Portal ini akan mengintegrasikan berbagai layanan, terdiri dari digital ID, data exchange, dan data digital payment. Dalam hal interoperabilitas data, Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab. Pihak Kementerian PAN-RB juga telah mendorong percepatan portal administrasi pemerintahan, melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). "Mendagri sudah sepakat dalam waktu dekat akan ada SE dimana di setiap Kabupaten/Kota akan membuat portal layanan umum masing-masing, begitu juga dengan kementerian lembaga tadinya ada ratusan aplikasi dijadikan satu aplikasi layanan," jelas Anas. Menurut target yang ditetapkan, Januari hingga Februari akan menjadi periode penyelesaian masalah terkait SPBE dan Govtech. Hal ini juga akan bersamaan dengan upaya Kementerian atau Lembaga untuk menyatukan berbagai aplikasi internal dalam waktu tiga bulan. Menkominfo Budi Arie Setiadi menambahkan, transformasi digital di Indonesia menjadi keniscayaan, dan pemerintahan digital harus diwujudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Dengan kemajuan teknologi digital ini mewajibkan kita semua juga harus melakukan adaptasi dan juga penyesuaian dalam cara kerja dan berpikiran," ujarnya, menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan dalam pelayanan kepada masyarakat. (Poy)