Jakarta, Obsessionnews.com – Banyak pihak yang mengkritik pendekatan Pemerintah terhadap Papua terlalu mengedepankan militeristik. Sehingga warga Papua dengan aparat keamanan selalu terlibat kontak senjata terutama melawan kaum separatis.
Pendekatan seperti itu diminta untuk dirubah. Bahkan ada pihak yang meminta personel TNI-Polri ditarik dari Papua dan Papua Barat. Namun pemerintah menegaskan, TNI dan Polri tetap akan diperioritaskan untuk menjaga keamanan Papua.
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, penarikan TNI-Polri tak mungkin dilakukan mengingat tugas TNI dan Polri adalah menjaga keamanan negara di seluruh wilayah Indonesia.
Ia pun berpegang pada pertanyaan presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri bahwa ‘seribu kali pejabat gubernur di Papua diganti, Papua tetap di sana. Tetapi satu kali TNI dan Polri ditarik dari tanah Papua, besok Papua merdeka.
“Ini yang jadi acuan kita, karena banyak sekali orang yang menyuruh-nyuruh tentara pulang. Ini ada apa maksudnya?,” kata Ryamizard dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).
Ryamizard mengatakan, TNI memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Ia menegaskan, tidak ada kompromi apapun terhadap musuh yang ingin mencoba mengganggu keutuhan NKRI.
“Perlu kita ketahui, kalau TNI melaksanakan tugasnya, maka tak ada kompromi. Musuh negara harus dihancurkan,” ujar dia.
Selanjutnya, Ryamizard mengatakan, saat ini ada tiga ancaman dalam pertahanan negara, yaitu pertahanan nyata, belum nyata dan sangat nyata.
Ia pun mengatakan, ancaman yang paling berbahaya berupa ancaman pada pola pikir atau mindset seluruh warga negara terkait pemisahan suatu wilayah dari NKRI.
“Dan ancaman ketiga yang paling berbahaya adalah ancaman mindset seluruh rakyat negara Indonesia yang berusaha memecah belah, yakni ancaman terhadap Pancasila dan segala bentuk ancaman pemisahan diri terhadap NKRI,” pungkas dia. (Albar)
