Kamis, 12 Desember 19

Mengapa Pidato Pertanggungjawaban Habibie Ditolak MPR?

Mengapa Pidato Pertanggungjawaban Habibie Ditolak MPR?
* Presiden ketiga RI BJ Habibie. (Foto: Instagram/b.jhabibie)

Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, dan Direktur Eksekutif Global Future Institute

Ada pertanyaan yang menarik  dari seorang warganet, Beyb Joewono, yakni mengapa pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak MPR pada 1999 lalu, sehingga pria kelahiran Pare pare ini terhempas dari pentas politik?

Saya kira mewakili pertanyaan jutaan warga masyarakat yang punya respek dan simpati besar pada Presiden ketiga RI itu. Namun tergolong awam politik, apalagi dunia pergerakan.

Jawaban paling sederhana adalah Habibie punya pendukung dan simpatisan, namun tak punya barisan. Itulah akar penyebabnya.

Kedua, di ring satu internal Habibie sendiri, baik yang di Golkar maupun yang di parpol lain namun terajut dalam kaukus politik Irama Suka (Irian, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan),  terperangkap pada fantasi bahwa Habibie bukan sekadar presiden transisi, melainkan presiden penerus Soeharto.

Atas dasar dua kondisi objektif itu, tim strategis Habibie dalam menghadapi aliansi besar menggusur Habibie di parlemen, salah tafsir dan salah hitung.

Untuk membendung arus besar koalisi mencegah terpilihnya Habibie sebagai presiden definitif hasil Pemilu 1999, Habibie mengandalkan partai Golkar sebagai kekuatan kunci

Nah, di sinilah salah tafsir dan salah hitung bermula. Golkar di atas permukaan memang terkesan solid dukung Habibie. Namun pada waktu itu kalau jeli, Golkar sekadar pendukung. Bukan barisan Habibie. Golkar sebagai sebuah barisan, terbelah dalam dua formasi barisan.

Formasi pertama, yang dimotori Ginandjar Kartasasmita, pada hakekatnya menunggu momentum tersingkirnya Habibie, untuk kemudian mengerahkan formasi barisan mendukung Megawati.

Formasi kedua, yang dimotori Akbar Tanjung, menunggu momentum tersingkirnya Habibie, untuk mendukung Gus Dur sebagai presiden.

Inilah kompleksitas politik yang tidak dibaca secara cermat oleh tim strategis Habibie. Cara pandang Habibie yang khas Jerman dan pada umumnya orang-orang Barat, memandang dukungan partai berarti dukungan solid dari sebuah barisan.

Hal ini berbeda dengan Golkar di era Soeharto. Presiden kedua RI itu berhasil memaksa Golkar berfungsi sebagai sebuah barisan. Begitu Soeharto lengser, Habibie menyangka Golkar masih sebuah barisan. Padahal Golkar sudah menjelma menjadi konfederasi beberapa klub yang mana kesetiaannya adalah pada klub dan kepala kepala suku masing masing.

Habibie dalam memandang Golkar sebagai tumpuan utama dukungan agar bisa jadi presiden yang masih dipayungi UUD 1945 asli itu, gagal mengenali pergeseran watak Golkar dari barisan kemudian berubah menjadi gerombolan dan kerumunan.

Pada waktu Soeharto memaksa Golkar jadi barisan dan berhasil berkuasa 32 tahun, karena dia punya ideologi, jaringan terorganisir, dan komunitas. Sekali lagi komunitas. Bukan klub.

Jadi ketika melakukan hostile take over, meminjam istilah akuisisi sebuah perusahaan, Soeharto membawa masuk basis ekonomi dan basis budaya ke dalam Golkar. Bukan sekadar main tanam oknum-oknum di g?Golkar. Tapi menyusun strategi dan sistem. Bahkan aturan main. Penempatan orang-orang yang setia pada Soeharto juga sesuai keahlian dan talenta masing masing.

Ada model Akbar Tanjung. Ada model Siswono Yudhohusodo, dan Cosmas Batubara. Ada orang model Sudharmono dan Moerdiono. Intinya melalui Golkar Soeharto menyusun barisan berikut sistem dan aturan mainnya.

Habibie waktu mengambil alih Golkar merasa hanya meneruskan sistem dan aturan main yang sudah dirancang bangun oleh Soeharto.

Di sinilah Habibie salah tafsir dan salah hitung. Sebagaimana salah hitung dan salah tafsirnya Bupati Tumapel Tunggul Ametung ketika dikadalin oleh Ken Arok.

Pada saat berangkat berperang menumpas pemberontakan, Ken Arok memimpin barisan bala tentara Tunggul Ametung. Namun, di tengah jalan barisan Tunggul Ametung yang ditumpas habis oleh barisannya Ken Arok.

Setelah itu Ken Arok kembali ke Tumapel dengan barisan baru. Barisannya sendiri.

Hikmah dari kisah ini adalah pemimpin tidak cukup hanya punya cita cita dan ideologi. Tapi juga harus punya jaringan terorganisir dan komunitas. Karena dari situlah kita bisa menilai apakah seorang pemimpin benar-benar punya barisan. Atau sekadar pendukung dan simpatisan.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.