Pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang viral, Senin (18/9/2023), menyampaikan instruksi kepada komandan satuan bawahan terkait penanganan demo massa di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, yang memerintahkan prajuritnya untuk memiting masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi. Piting adalah teknik menggunakan tangan untuk membuat orang lain tidak bisa bergerak akibat lehernya dikunci.
Ucapan Panglima TNI yang memerintahkan prajurit TNI untuk memiting satu-persatu massa aksi demo dalam konflik di Rempang, bikin heboh dan memunculkan berbagai reaksi komentar di berita media, medsos maupun group WA. Bahkan Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Sunarti menyampaikan kekecewaannya terhadap Panglima TNI tersebut.
Di dalam orasinya di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat bersama dengan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) dalam Aksi Bela Rempang, Rabu (20/9/2023), Sunarti meminta agar Laksamana Yudo mundur dari jabatan Panglima TNI. “Hari ini harus bertanggung jawab, jangan pandai bersilat lidah. Kalau pemimpin salah akui kesalahan dan mundur, itu baru pemimpin,” pintanya.
Perlukan ada budaya pejabat mundur di Indonesia? Yang jelas, mengundurkan diri dari jabatan itu terkait budaya malu dan sebagai pertanggungjawaban moral. Namun, budaya mundur dari jabatan, sudah biasa di negara-negara lain. Berikut antara lain pejabat yang mundur hanya karena pernyataannya kontroversial.
Budaya malu dan mengundurkan diri seorang pejabat selalu terjadi di Negeri Jepang. Seorang Menteri Rekonstruksi Jepang, Ryu Matsumoto, yang baru saja ditunjuk telah mengajukan pengunduran dirinya, Selasa (5/7/2011). Ryu Matsumoto merasa malu telah mengeluarkan pernyataan tidak simpatik kepada rakyat di saat masyarakat tengah bahu-membahu membangun kembali Jepang. Pernyataan itu dinilai tidak simpatik terhadap para korban bencana alam yang sedang menderita.
Matsumoto menuai banyak kritik keras setelah pernyataan yang ia keluarkan saat bertemu dengan Gubernur Miyagi Yoshihiro Murai. Ia mengatakan, bantuan dari pemerintah tidak akan datang kecuali Miyagi melakukan ide-ide rekonstruksi sendiri terlebih dulu. Sebagai daerah yang paling parah akibat gempa, tentu saja Miyagi mengalami kesulitan jika harus membangun sendiri tanpa bantuan pemerintah.
Matsumoto sempat meminta maaf karena kata-kata yang diucapkannya telah menyinggung korban gempa berujung tsunami beberapa waktu silam. Ia menyatakan bahwa ia tetap berkomitmen untuk membangun kembali daerah yang terkena tsunami. Ia tidak berniat menjauhkan diri dari korban bencana.
Contoh lagi, salah satu menteri dalam kabinet Perdana Menteri (PM) baru Inggris Rishi Sunak, Gavin Williamson, mengundurkan diri terkait kasus pernyataan kontroversial perundungan dan ancaman yang menyeramkan. Sebelumnya The Sunday Times dan surat kabar Inggris lainnya melaporkan bagaimana rekan-rekan Williamson menceritakan bagaimana intimidatif pria tersebut. Ia kerap mengirim pesan berisi sumpah serapah dan mengancam seorang pejabat pemerintah lain dengan kata-kata ‘menggorok leher Anda’. Laporan ini akhirnya membuat Williamson mengajukan pengunduran diri. Ia mengatakan mematuhi proses pengaduan yang ditujukan kepadanya dan menyadari bahwa tingkah laku itu bisa menjadi gangguan bagi pemerintahan Sunak.
“Oleh karena itu saya memutuskan untuk mundur dari pemerintah sehingga saya dapat sepenuhnya mematuhi proses pengaduan yang sedang berlangsung dan membersihkan nama saya dari segala kesalahan,” katanya dalam surat yang dia publikasikan di Twitter, dikutip dari Reuters Rabu (9/11/2022).
Ada lagi seorang menteri Jepang mengundurkan diri terkait pernyataan kontroversial terkait gempa tahun 2011. Menteri ini mengatakan sungguh beruntung karena gempa dahsyat yang diikuti tsunami hebat itu melanda kawasan pinggiran Jepang, bukan ibu kota Tokyo.
Seperti dilansir AFP, Rabu (26/4/2017), komentar kontroversial Menteri Rekonstruksi Bencana Jepang Masahiro Imamura itu disampaikan pada Selasa (25/4) malam waktu setempat. Komentar itu langsung memicu kemarahan publik.
Selain itu Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengumumkan rencana pengunduran dirinya usai membuat pernyataan kontroversial bahwa Ukraina harus menunjukkan lebih banyak rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan Barat. Kepada surat kabar Inggris, The Sunday Times pada Sabtu (15/7/2023), Wallace mengungkapkan telah memberitahu Perdana Menteri Rishi Sunak terkait rencananya mundur sejak bulan lalu.
Selanjutnya Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Jumat (11/11/2022), menunda keberangkatannya ke tiga KTT di Asia Tenggara, karena dia mencari pengganti menteri kehakiman yang mundur terkait pernyataannya tentang hukuman mati yang dikritik sebagai tidak pantas.
Menteri Kehakiman Yasuhiro Hanashi mengatakan kepada wartawan bahwa ia mengajukan pengunduran dirinya, Jumat, ke Kishida, dua hari setelah ia membuat komentar pada pertemuan partai bahwa pekerjaannya hanya menjadi sorotan berita siang hari bila ia menyetujui eksekusi hukuman mati pada pagi harinya.
Pernyataan itu dengan cepat memicu kecaman dari oposisi dan bahkan dari dalam partai pemerintahan Kishida sendiri. Pernyataan itu juga mengguncang pemerintahan Kishida, yang sudah terperosok dalam kontroversi atas hubungannya selama puluhan tahun dengan Gereja Unifikasi, sebuah sekte agama yang berbasis di Korea Selatan yang dituduh di Jepang melakukan perekrutan bermasalah dan pencucian otak para pengikutnya agar memberikan sumbangan besar.
“Saya sembarangan menggunakan istilah eksekusi sebagai contoh dan membuat masyarakat dan pejabat kementerian merasa tidak nyaman,” kata Hanashi. “Saya memutuskan mundur (sebagai menteri kehakiman) sebagai bentuk permintaan maaf kepada rakyat dan tekad saya untuk membangun kembali karir politik saya.”
Hanashi mengatakan ia telah berkonsultasi dengan Kishida selama dua hari terakhir tentang kemungkinan pengunduran dirinya tetapi disarankan untuk meminta maaf dan menjelaskan. Hanashi telah meminta maaf setelah dikecam karena memberi kesan bahwa ia menganggap ringan eksekusi, pada saat Jepang telah menghadapi kritik internasional karena mempertahankan hukuman mati. ”Saya minta maaf dan menarik kembali pernyataan saya yang seolah memandang remeh tanggung jawab,” katanya Kamis. Tetapi laporan-laporan media kemudian mengungkapkan bahwa ia telah membuat pernyataan serupa pada pertemuan-pertemuan lain dalam tiga bulan ini
Menteri Kehakiman Mesir Mahfouz Saber mundur dari jabatannya. Keputusannya untuk mundur diambil usai mengatakan hal yang tak pantas dalam sebuah wawancara di sebu.ah stasiun televisi. Dalam wawancara itu Mahfouz menyebut jika calon hakim harus memiliki martabat dan status serta harus datang dari lingkungan terhormat. Seorang anak pemulung, dinilainya tak pantas menjadi hakim. Ucapan Mahfouz sontak menimbulkan reaksi keras. “Menteri Kehakiman Mesir mengatakan jika anak seorang pemulung tak bisa menjadi hakim. Ini salah satu bukti baru jika hukum di Mesir hanya sebuah lelucon,” ujar blogger Mina Fayek, seperti dikutip BBC, Senin (11/5/2015).
Menteri Olimpiade Jepang Yoshitaka Sakurada mengundurkan diri setahun jelang Olimpiade dan Paralimpiade 2020 di Tokyo, setelah ia mengeluarkan pernyataan kontroversial yang dianggap menyakiti korban gempa bumi dan tsunami 2011 silam. Pengunduran diri Sakurada dikabulkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe pada Rabu setempat, demikian dilaporkan Reuters (11/4/2019). “Menteri Sakurada mengajukan pengunduran diri setelah komentarnya yang menyakiti para korban area terdampak bencana,” kata Abe.
Seorang menteri Jepang mengundurkan diri terkait pernyataan kontroversial terkait gempa tahun 2011. Menteri ini mengatakan sungguh beruntung karena gempa dahsyat yang diikuti tsunami hebat itu melanda kawasan pinggiran Jepang, bukan ibu kota Tokyo. Seperti dilansir AFP, Rabu (26/4/2017), komentar kontroversial Menteri Rekonstruksi Bencana Jepang, Masahiro Imamura, itu disampaikan pada Selasa (25/4) malam waktu setempat. Komentar itu langsung memicu kemarahan publik.
Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Panca Sila Prihandoyo Kuswanto mengungkapkan, Rempang adalah contoh kasus kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyatnya apalagi menggunakan kekerasan dengan mengerahkan gabungan TNI Polri. Dan menembakan gas air mata yang menyasar sekolah akibat nya beberapa siswa terpapar gas Air Mata yang harus dilarikan ke UGD.
Pertanyaan yang harus diajukan pada Panglima TNI UU apa dan pasal berapa TNI boleh ikut melakukan perampasan tanah rakyat apalagi menggunakan kekerasan. Pemerintah Pusat berperan besar dalam memfasilitasi kebijakan-kebijakan yang top-down, tidak partisipatif, kapitalistik, dan abai terhadap hak masyarakat atas tanah,melanggar kinstitusi dan melanggar HAM.
Korporasi dengan kekuatan ekonomi-politiknya berperan penting dalam menentukan orientasi kebijakan yang kapitalistik ini dan dengan kekuatan uang bisa membeli kedaukatan partai politik bahkan bisa mengerahkan polisi dan TNI untuk memaksa rakyat menyerahkan tanahnya. Contoh kasus Rempang akan menjadi preseden buruk dan akan merambat keseluruh pelosok negeri.
Meski tidak mundur dari jabatannya, namun akhirnya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta maaf ke warga Rempang, atas pernyataan piting dalam menanggapi demo penolakan proyek Rempang Eco City. Menurut Yudo, ucapan yang ia sampaikan disalahtafsirkan oleh masyarakat. “Tentunya pada kali ini saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf atas pernyataan kemarin yang mungkin masyarakat menilai seolah dipiting,” kilah Yudo di Dermaga Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, kepada wartawan, Selasa (19/9/2023).
Panglima berdalih ucapan tersebut kerap ia gunakan yang dimaksudkan tanpa ada kekerasan. Ucapan itu juga lumrah digunakan oleh dirinya yang berasal dari desa. “Itu saya nggak tahu, karena bahasa saya itu orang deso, yang biasa mungkin melaksanakan, dulu waktu kecil kan sering piting-pitingan dengan teman saya tuh, saya pikir dipiting lebih aman karena memang kita tak punya alat,” katanya. “TNI sejak Orde Baru itu, tidak ada, sejak UU, TNI tidak dilibatkan untuk tadi memakai alat seperti yang zaman dulu, tidak ada,” katanya.
Di negeri beradab, salah bicara berujung pada pengunduran diri. Apalagi sudah dikecam masyarakat. Di sini, cukup menyalahkan masyarakat salah tafsir, masyarakat mungkin dianggap masih bodoh, sambil minta maaf. Selesai.
Tampaknya budaya mundur dari jabatan/menteri tidak dikenal di Indonesia. Yang ada malah “maju terus, pantang mundur”. Namun, kalau saja Panglima TNI mundur, maka akan tercatat dalam sejarah sebagai pelopor bahwa ada pejabat di Indonesia yang mengundurkan diri karena pernyataannya kontroversial. (Obsessionnews/Red)
