Jumat, 2 Desember 22

Mau ke Mana Muktamar IV Parmusi?

Mau ke Mana Muktamar IV Parmusi?
* Chavchay Syaifullah. (Foto: dok. pribadi)

Oleh: Chavchay Syaifullah, Budayawan, dan Aktivis Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi).

Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) akan menggelar hajatan akbar dan paling strategis, yakni Muktamar IV di Jakarta, 27-29 Maret 2020. Selain akan digelar pertanggungjawaban pengurus periode 2015-2020 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Usamah Hisyam dan Sekretaris Jenderal Abdurahman Syagaff, Muktamar IV juga akan melaksanakan pemilihan pucuk pimpinan baru untuk periode 2020-2025, serta menggelar banyak pembahasan konsolidasi organisasi dan rencana aksi lima tahun ke depan.

Akankah para pengurus dari daerah hingga pusat seIndonesia mengonsolidasikan gerakan dakwah yang semakin mengakar rumput ini? Atau justru akan mengevaluasinya dan melompat pada penguatan strategi politik Islam keIndonesiaan 2024 nanti di tengah menghangatnya manuver kelompok Masyumi Reborn akhir-akhir ini? Setidaknya dua kepentingan ini akan bergesekan keras dalam Muktamar IV nanti.

Masyumi Reborn yang dalam berbagai aktivitasnya melibatkan banyak kader Parmusi, tentu bukan mustahil, jika benar akan lahir partai Islam baru dari gerakan Masyumi Reborn, Parmusi bisa saja akan bersentuhan langsung dengan rencana kelahiran partai baru itu. Sejauh mana dan sebatas apa persentuhan itu, Muktamar IV tentu akan menjadi forum yang tepat untuk mengantisipasi rencana tersebut dalam konstelasi politik menuju pemilu 2024 nanti.

Rencana pendirian partai baru oleh kelompok Masyumi Reborn, di tengah rencana partai-partai besar dan menengah di DPR saat ini yang sedang bersiasat agar parliamentary threshold meningkat jadi 7%, haruslah didukung oleh kekuatan politik yang besar, termasuk dalam hal ini dari Parmusi dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).

Masyumi Reborn tidak bisa hanya mengandalkan persekutuan dari anak cucu ideologi Natsirian, bahkan klaim kekuatan massa veteran 212 dalam berbagai varian organisasi barunya. Kepentingan politik yang semuanya disandarkan hanya pada asumsi kekuatan moral, tidak lagi relevan. Persyaratan administratif partai peserta pemilu cukup ketat dan berat, belum lagi besarnya kekuatan logistik yang dibutuhkan untuk menyalakan sistem perapian mesin partai.

Halaman selanjutnya

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.