Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengaku sudah pusing melihat konflik di internal Partai Golkar yang tak kunjung selesai. Sebab, kedua kubu antara Agung Laksono (AL) versus Aburizal Bakrie (ARB) sama-sama merasa punya wewenang untuk mengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Padahal menurut Mahyudin, Kementerian Hukum dan HAM sudah memberikan keputusan mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono. Karena itu, ia meminta agar pihak Aburizal mengalah, menerima surat keputan tersebut secara dewasa tanpa perlu mengajukan gugatan lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
”Urusan gugat ke PTUN itu soal lain lain lah. Jadi, maksud saya kenapa kita nggak legowo saja. Jangan menghantam terus, ini kan nggak sehat,” kilah Mahyudin kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Rabu (25/3/2015).
Sebagai politisi senior di Partai Golkar, Mahyudin sendiri mengaku mau mengalah. Ia sebelumnya berada dalam gerbong Aburizal Bakrie, kini berbalik arah merapat ke kubu Agung Laksono. Ia membantah dirinya sebagai penghianat. Namun Mahyudin beralasan bahwa dia sebagai pimpinan MPR yang tahu hukum maka dirinya harus taat dengan keputusan Kemenkumham yang telah mengesahkan kubu Agung Laksono.
”Apa sih susahnya jadi kita harus pasang otot berantem. Kita ini orang terhormat. Kalau kita sendiri kerjanya berantem mau jadi apa bangsa ini?” kilahnya pula.
Terkait dengan adanya rencana kubu Agung merombak pengurus Fraksi Golkar di DPR, menurut Mahyudin, itu hal yang wajar. Pasalnya, Agung sudah punya legitimasi yang kuat untuk mengurus DPP Partai Golkar. Karena itu, kata dia, tidak ada salahnya jika kubu Agung akan mencopot Ade Komarudin sebagai Ketua Fraksi Golkar DPR dan Bambang Soesatyo sebagai Sekretaris Fraksi.
Lagipula, lanjut Mahyudin, Ade dan Bambang diangkat menjadi pengurus fraksi berdasarkan hasil Munas Golkar di Riau. Keduanya sudah lama menjadi pengurus. Sedangkan saat ini sudah ada Munas Golkar yang baru. “Otomatis pengurus yang saat ini sudah tidak berlaku,” tutur Wakil Ketua MPR dari Golkar ini.
Jadi, menurut Mahyudin, tidak ada salahnya bagi kubu Agung Laksono untuk melakukan perombakan pengurus. ”Mestinya karena sekarang legitimasi Menkum HAM sudah mengesahkan Pak Agung maka Pak Agung sudah boleh mengeksekusi kebijakannya,” jelas Politisi Golkar yang melompat dari kubu ARB pindah ke kubu Agung ini.
Sementara itu, Agung Laksono sudah menyiapkan nama-nama untuk pengurus Fraksi Golkar. Untuk ketua Fraksi di jabat oleh Agus Gumiwang Kartasamita, Sekretaris Fraksi, Fayakhun Andriadi, Bendahara Umum Eni Maulani Saragih. Agus sendiri sudah mengancam kepada Ade dan Bambang untuk meninggalkan ruang Fraksi Golkar. Ruang itu kata Agus akan segera diambil alih olehnya. Agus memberikan tengang waktu kepada Ade dan Bambang sampai tanggal 29 Maret 2015. (Albar)
