Minggu, 3 Maret 24

Mahfud MD: Tidak Mungkin Kabinet Tanpa Menteri dari Partai Politik

Mahfud MD: Tidak Mungkin Kabinet Tanpa Menteri dari Partai Politik
* Cawapres Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri Musyawarah Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta Utara, Jumat (1/12/2023). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

Obsessionnews.com – Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan, membentuk kabinet tanpa menyertakan menteri dari partai politik adalah hal tidak mungkin.

 

“Bisakah tidak merekrut orang partai untuk menjadi menteri? Enggak bisa. Saya katakan tidak bisa, kalau itu diminta kepada saya, saya takluk, enggak bisa jadi presiden,” kata Mahfud saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Majelis Ulama Indonesia (MUI)di Jakarta Utara, Jumat (1/12/2023).

 

Baca juga: FOTO Duet Ganjar Pranowo-Mahfud MD Daftar sebagai Peserta Pilpres 2024 di KPU

 

 

 

Mahfud mengatakan, partai politik adalah tempat pengaderan untuk melahirkan pemimpin nasional yang nantinya akan menduduki jabatan strategis mulai dari menteri hingga menjadi presiden.

 

“Kalau partai itu adalah tempat pengaderan, persemaian pemimpin nasional untuk menjadi menteri, untuk menjadi presiden ya dari menteri itu. Kalau tidak karena partai, tidak pilih jadi menteri bagaimana?” ujar Mahfud.

 

Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa sistem politik Indonesia sama dengan yang sebagian besar sistem di negara-negara di dunia, yang menterinya adalah kader partai.

 

Namun Mahfud berencana akan membentuk zaken kabinet, yakni kabinet yang diisi oleh tokoh yang kompeten dan berkualitas.

 

“Kita lihat dulu, saya perlu menteri keuangan, kualifikasinya ini, partai mana yang punya? Sudah teruji belum? Kalau sudah, masuk. Jangan malah orang masuk, begitu masuk korupsi, baru 6 bulan ditangkap,” lanjutnya.

 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menambahkan pihak yang menjanjikan kabinet tanpa menteri dari partai adalah hal yang tidak mungkin dan bohong.

 

“Saya kira kalau nanti ada orang menjanjikan itu pasti bohong. Partai politik itu justru menurut konstitusi untuk kaderisasi, tidak boleh dilarang, tapi tidak harus masuk juga karena ada orang yang dari birokrasi,” tuturnya. (Antara/arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.