Rabu, 3 Juni 20

Mahfud: Enggak Ada Pembahasan Perppu, Ini Hari Antikorupsi

Mahfud: Enggak Ada Pembahasan Perppu, Ini Hari Antikorupsi
* Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Twitter Kemenko Polhukam)

Jakarta, Obsessionnews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tak mau berkomentar saat ditanya mengenai perkembangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Enggak ada pembahasan Perppu, ini Hari Antikorupsi,” kata Mahfud di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Pada momen Hari Antikorupsi Sedunia ini, Mahfud berharap bisa menjadi momentum bagi semua pihak untuk menyadari bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus dilawan. Sebab, dengan korupsi negara semakin menderita, negara bisa menjadi hancur karena uang dirampok.

“Karena sebenarnya korupsi itu memotong urat nadi kehidupan bangsa,” ujar Mahfud MD.

“Kekayaan negara itu kan nadi, tubuh bangsa Indonesia, tubuh negara Indonesia. Kalau korupsinya banyak berarti nadinya dipotong-potong,” kata dia.

Hari Antikorupsi Sedunia diperingati di Gedung Penunjang KPK. Acara tersebut dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua KPK Agus Rahardjo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, dan sejumlah pejabat lainnya.

UU KPK yang kini berlaku banyak diprotes karena dinilai mengandung banyak pasal yang dapat melemahkan kerja KPK. Misalnya, KPK yang berstatus lembaga negara dan pegawai KPK yang berstatus ASN dapat mengganggu independensi.

Dibentuknya Dewan Pengawas KPK dan penyadapan harus seizin dewan pengawas juga bisa mengganggu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK.

Kewenangan KPK untuk bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun juga dinilai bisa membuat KPK kesulitan menangani kasus besar dan kompleks.

Atas dasar itu, para aktivis dan penggiat anti korupsi mengusulkan penerbitan perppu yang bisa membatalkan UU KPK.

Presiden Jokowi sempat mempertimbangkan penerbitan perppu tersebut. Namun, kemungkinan besar Perppu tidak akan dikeluarkan. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.