Kamis, 12 Desember 19

Mabes TNI Bentuk Tim Bantuan Hukum untuk Kivlan Zen

Mabes TNI Bentuk Tim Bantuan Hukum untuk Kivlan Zen
* Mayjen TNI Sisriadi

Jakarta – Mabes TNI segera membentuk Tim Bantuan Hukum yang akan bekerjasama dengan Tim Penasehat Hukum Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen. Hal ini ditegaskan Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/7/2019).

Menurut Kapuspen TNI, pembentukan Tim Bantuan Hukum untuk Kivlan Zen berdasarkan tindak lanjut dari Tim Penasihat Hukum Kivlan Zen yang telah mengajukan surat permohonan kepada Panglima TNI beberapa waktu lalu.

“Isi dari surat tersebut mengajukan dua permohonan yaitu permohonan penjaminan penangguhan penahanan dan permohonan bantuan hukum bagi Kivlan Zen,” jelasnya.

Kapuspen TNI memaparkan, setelah berkoordinasi dengan Menteri-Menteri Bidang Polhukam, permohonan penjaminan untuk penangguhan penahanan terhadap Kivlan Zen tidak diberikan. “Namun demikian, permohonan bantuan hukum akan diberikan,” tandasnya.

Ia menegaskan, bantuan hukum tersebut merupakan hak bagi seluruh anggota keluarga besar TNI termasuk Purnawirawan. “Hal itu diatur dalam Petunjuk Teknis tentang Bantuan Hukum Pidana yang diatur dalam Keputusan Panglima TNI nomor Kep/1447/XII/2018,” tuturnya.

Perlu dipahami bahwa bantuan hukum yang diberikan sifatnya advokasi dan pendampingan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. “Artinya, bantuan hukum kepada Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen tidak hanya pada saat Praperadilan saja, namun juga selama proses hukum berlangsung sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap,” bebernya.

13 Perwira TNI Aktif Bantu Kivlan Lawan Gugatan ke Polri
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan atas status tersangka Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, yang dikaitkan atas kasus dugaan makar dan kepemilikan senjata api ilegal oleh Polri.

Penasihat Hukum Kivlan, Tonin Tachta Singarimbun, mengungkapkan bahwa kliennya telah memberikan kuasa kepada sejumlah anggota TNI aktif untuk membantu menyelesaikan kasus dugaan makar yang menjeratnya.

Berikut daftar 13 nama perwira TNI aktif yang dipilih Kivlan sebagai kuasa Tim Pembela Hukum:

1. Mayor Jenderal TNI Purnomo SH. MH,

1. Mayor Jenderal TNI Purnomo SH. MH,

2. Brigadir Jenderal TNI Dr. Wahyu Wibowo SH. MH.,

3. Kolonel Chk. Subagya Santosa SH. MH.,

4. Kolonel Chk. Azhar SH. M.Kn.,

5. Letkol Chk. Wawan Rusliawan SH.,

6. Letkol Chk (K) Mesra Jaya SH.,

7. Letkol Laut (Kh) Marimin SH.,

8. Letkol Laut (Kh). Sutarto Wilson SH.,

9. Letkol Chk. Purwadi Joko Santoso SH.,

10. Mayor Chk. Dedi Setiadi SH. MH.,

11. Mayor chk. Marwan lswandi SH. MH.,

12. Mayor Chk. Ahmad Hariri SH. MH.,

13. Mayor Sus. Ismanto SH.

(Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.