Selasa, 9 Agustus 22

Listrik Padam, HIPMI Minta Menteri BUMN Dicopot

Listrik Padam, HIPMI Minta Menteri BUMN Dicopot
* Suasana Jakarta gelap tanpa listrik. (Foto; I News)

Jakarta, Obsessionnews.com – Padamnya listrik secara massal di Pulau Jawa sejak kemarin siang telah membawa kerugian yang besar bagi masyarakat khususnya para pengusaha. Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pun menyesalkan insiden tersebut dan meminta menteri terkait yang mengurusi listrik dan PLN, serta direksi PT PLN dicopot.

 

Baca juga: Meski Listrik Padam, Layanan Operasional IPC Tetap Berjalan

 

“HIPMI merekomendasikan agar menteri-menteri terkait dicopot. Begitu juga dengan pimpinan dan direksi PLN yang bertanggungjawab langsung,” ujar Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Yaser Palito dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Senin (5/8/2019)

Yaser mengatakan, pemadaman massal tersebut sudah sangat memalukan dan mencoreng wajah pemerintah dan dunia usaha. Sebab bukan hanya di Indonesia, pemadaman listrik juga telah menjadi sorotan negara luar. Apalagi terjadi di Ibu kota negara.

“Tentu ini sangat memalukan. Pemadaman massal dan sangat lama justru terjadi di ibu kota negara dan Pulau Jawa, jantungnya perekonomian negara kita,” ujar dia.

HIPMI meminta insiden pemadaman massal ini diinvestigasi. Sebab ditengarai ada motif-motif tertentu. “Kami minta pemerintah investigasi. Kenapa sampai insidennya sampai separah ini. Tidak mungkin hanya masalah teknis,” ucap dia.

Terlepas dari semua itu, HIPMI meminta kedua menteri yang bertanggungjawab dan pimpinan PLN dicopot. PLN sendiri masih di bawah kendali Menteri BUMN Rini Soemarno. “Kalau di negara lain, menterinya mundur sendiri. Di sini, kita tunggu apa masih punya rasa malu,” ucap Yaser.

Yaser mengatakan, dunia usaha tentu sangat dirugikan dengan insiden listrik padam tersebut. Pihaknya masih menghitung secara kasar berapa kerugian pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang terdampak matinya listrik. Yaser mengatakan, pelaku UKM merupakan pihak yang sangat dirugikan. Sebab pelaku UKM tidak sanggup membeli genset atau menyediakan generator listrik sendiri.

“Kalau usaha-usaha besar itu kan ada backup power-nya. Pelaku UKM semata-mata bergantung kepada listrik PLN. Bayangkan saja hari ini bahan baku dan jualan mereka sudah busuk semua dan tidak bisa dijual atau diolah kembali,” ucap dia.

Yaser mengatakan, HIPMI merasa aneh dengan padamnya listrik sejak kemarin. Pasalnya, selama ini PLN mengklaim pasokan listrik untuk Pulau Jawa mengalami oversupply. “Katanya, cadangan listrik di Pulau Jawa berlebihan. Sehingga proyek 35 ribu MW sampai di undur terus penyelesaiannya. Anehnya disini,” imbuh dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII F-Golkar, Ridwan Hisjam, juga menyebut Rini Soemarno bertanggung jawab atas pemadaman listrik yang terjadi di sebagian wilayah Jawa. Sebab, ia bertangung jawab atas jajaran direksi PLN yang kini menjabat.

“Saya melihat ini bukan tanggung jawab direksi PLN, tapi tanggung jawab Menteri BUMN. Menteri BUMN harus bertanggung jawab terhadap kejadian PLN,” kata Ridwan kepada wartawan, Senin (5/8/2019).

Menurutnya selama ini, Rini terkesan membiarkan manajemen PLN morat-marit setelah Dirut PLN Sofyan Basir terjerat kasus hukum di KPK. Saat ini posisi tersebut masih kosong dan sementara telah ditunjuk Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani.

“Kenapa saya bilang ini tanggung jawab Menteri BUMN, karena dia membiarkan direksi PLN yang sudah kehilangan nakhkoda tidak melakukan perombakan signifikan. Dirut PLN harusnya diganti. Ini kan sekarang Plt Dirut, kewenangannya terbatas. Ini tanggung jawab Menteri BUMN, jadi bukan direksi PLN yang disalahkan ya. Menteri BUMN yang harus disalahkan karena tidak mengantisipasi,” sebutnya.

Ridwan menjelaskan jajaran direksi PLN terlihat kehilangan arah dalam tiap rapat dengan Komisi VII DPR. Kejadian listrik padam massal, menurut dia, akibat PLN saat ini tidak berani mengeksekusi program-program yang telah direncanakan.

“Ini saya melihat sejak 12 bulan terakhir, sejak dirut PLN Sofyan Basir jadi saksi di KPK, direksi PLN sudah tidak fokus kerjanya. Ini terlihat kalau rapat dengan Komisi VII DPR. Saling lempar-melempar, tidak ada yang berani ambil keputusan. Inilah akibatnya jaringan seharusnya sudah dikerjakan, ditenderkan tapi nggak ada berani yang mengerjakan,” kata Ridwan.

“Seandainya dikerjakan itu kerjanya cuma 3 bulan. Paling lambat 6 bulan. Harusnya sudah selesai dan tidak mesti sampai terjadi blackout seperti ini kalau dikerjakan dari kemarin. Padahal ini RUPTL 2019,” imbuh dia.

Karena itu, Ridwan menegaskan agar jajaran direksi PLN dirombak. Dia meminta Rini menempatkan orang-orang yang kompeten.

“Jajaran direksi PLN saya lihat nggak ada yang punya background menguasai jaringan transmisi, kan ada 12 orang ya tapi tidak ada. Rata-rata background-nya untuk distribusi, jadi untuk cari duit,” sebutnya.

“(Menteri BUMN) sekarang harus melakukan perombakan secara total dan mengangkat orang yang sesuai. The right man in the right place. Harus segera,” tegas Ridwan. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.