Surabaya, obsessionnews.com – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmadji mengeluarkan pernyataan yang bikin Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti tersentak. Sutarmadji mengatakan, 20 persen aliran listrik di daerahnya dipasok dari negara tetangga Malaysia. Bahkan dia memaparkan sebanyak 332 desa di wilayahnya belum teraliri listrik.
Baca juga:
LaNyalla Tegaskan Pentingnya Daerah Jadi Kekuatan Ekonomi
Bernilai Ekonomi Tinggi, LaNyalla Ajak Masyarakat Manfaatkan Porang
Temui Kapolda Jatim, LaNyalla Apresiasi 6.000 Babinkamtibmas yang Tegakkan Prokes di Lapangan
“Pernyataan Gubernur Kalbar itu membuat kita miris. Saya menyesalkan mengapa hal tersebut luput dari pengetahuan pemerintah pusat dan baru sekarang disampaikan,” kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Kamis (25/2/2021).
Dia menilai listrik merupakan kebutuhan mendasar dan amat vital bagi kehidupan masyarakat.
“Setiap aktivitas pasti memerlukan listrik. Selain itu menerangi juga untuk energi rumah tangga dan aktivitas produksi lainnya,” kata alumnus Universitas Brawijaya Malang ini.
Menurutnya, wilayah yang belum teraliri listrik sama dengan daerah tertinggal. Otomatis hal tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah.
“Saya meminta agar kebutuhan dasar ini segera diselesaikan oleh pemerintah,” tegas senator dari daerah pemilihan Jawa Timur ini.
LaNyalla berpendapat ada banyak solusi alternatif yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik. Ia percaya Kalbar memiliki sumber daya alam melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk dikonversi menjadi energi listrik.
“Tinggal sekarang political will pemerintah untuk merealisasikannya. Kita miris mendengar pasokan kebutuhan listrik di Kalbar dipasok dari Malaysia. Jadi saya minta pemerintah harus segera memenuhi kebutuhan listrik di daerah tersebut,” tegas mantan Ketua Umum PSSI ini.
Sebelumnya Gubernur Kalbar Sutarmidji menyebutkan bahwa 20 persen listrik di Kalbar masih membeli dari Malaysia. Selain itu, ada 332 desa yang belum teraliri listrik alias gelap gulita. Dalam kesempatan itu, Sutarmijdi mengusulkan proyek pengadaan listrik pada 332 desa di Kalbar agar menjadi prioritas nasional pada 2022 mendatang. (red/arh)
