Jakarta, Obsessionnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memutuskan kasus Mafia migas yang direkomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas masuk dalam ranah penindakan, sebab hingga saat ini kasus tersebut masih dalam proses telaah.
“Kalau ada laporan ataupun pengaduan dari masyarakat itu pasti akan kita tindaklanjuti tapi kita akan telaah dulu,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dihubungi, Jakarta, Senin (18/5/2015).
Hasil dari proses telaah itu akan menentukan apakah kasus mafia migas akan ditindaklanjuti dengan cara menggabungkan dengan kasus lama yang sedang ditangani KPK, membuka penyelidikan baru atau bahkan kasus tersebut hanya diprioritas pada sektor pencegahan.
“Jadi akan ditelusuri dulu, kalau masuk penanganan perkara tentu mestinya ada informasi pendukung yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi di dalamnya,” kata Priharsa.
Selain proses penindakan KPK juga menggalakan upaya pencegahan melalui gerakan penyelamatan Sumber Daya Alam. Keberhasilan KPK melakukan pencegahan ini adalah menyelamatkan potensi kerugian negara yang nilai sangat besar mancapai ratusan miliar.
“Artinya potensi kerugian negara bisa dihilangkan kemudian PNBP atau pajak dari sektor Sumber Daya Alam itu bisa meningkat,” lanjut dia.
Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi atau biasa disebut Tim Anti Mafia Migas telah resmi dibubarkan setelah 6 bulan terbentuk. Tim ini telah memberikan nama-nama dalang mafia migas yang selama ini mengacaukan dunia migas di Indonesia ke penegak hukum
Keberadaan mafia migas ini diduga ada kaitannya dengan orang-orang yang berkutat di SKK Migas. Penegak hukum sebagai pihak yang berwenang harus mengungkap mafia ini.
“Jadi operasinya di SKK Migas dan hilir juga. Ini serahkan lah ke penegak hukum karena harus sesuai kaidah hukum yang berlaku. Kita bukan mengumbar sesuatu yang belum bisa ditanggung jawabkan,” ungkap eks Ketua Tim Anti Mafia Migas Faisal Basri. (Has)
