Selasa, 22 September 20

KPK Tak Setuju dengan Ide Prabowo Beri Uang Pensiunan terhadap Koruptor

KPK Tak Setuju dengan Ide Prabowo Beri Uang Pensiunan terhadap Koruptor
* Para pimpinan KPK menggelar konfrensi pres. (Foto: Twitter KPK)

Jakarta, Obsessionnews.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang ikut berkomentar soal gagasan Prabowo Subianto yang berencana memberikan uang pensiunan kepada para koruptor. KPK pun tak sependapat dengan gagasan Prabowo itu

Menurutnya kasus korupsi tak bisa dimaklumi karena merupakan kejahatan luar biasa. Ide pemberian pensiunan terhadap koruptor dinilai bertentangan dengan semangat pembrantasan korupsi. “Kita tidak boleh mentoleransi, walaupun 1 dolar pun,” kata Saut di kantornya, Senin (8/4/2019).

 

Baca juga:

ICW Tolak Gagasan Prabowo Soal Pemberian Pensiunan Koruptor

Kuatnya Koruptor Kelas Kakap

Daftar Lengkap 49 Caleg Eks Koruptor

 

Dalam kampanye Akbar di Gelora Bung Karno, Minggu, 7 April 2019, Prabowo mengatakan akan segera memanggil para koruptor bila terpilih menjadi presiden. Prabowo akan meminta mereka bertaubat agar tak korupsi lagi.

Prabowo berujar telah menyiapkan penawaran bagi para koruptor itu, bahwa sekian dana hasil korupsi boleh disimpan para koruptor sebagai uang pensiun mereka.

Menurut Saut, pemberantasan korupsi bukan perkara mudah. Dia mengibaratkan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dengan cara hit and run. Namun harus tetap berkelanjutan.

“Anda enggak bisa hit and run saja, penjarain orang lalu disuruh pulang, tidak bisa,” katanya.

Saut menuturkan karena tingkat kesulitannya tinggi, pemberantasan korupsi butuh inovasi hukum. Salah satunya dengan memasukan unsur pencegahan korupsi dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada. Tidak hanya fokus pada penindakan.

Dia menganggap aturan antikorupsi saat ini sudah ketinggalan zaman karena masih bermetode hit and run. “Tipikor kita masih kayak gitu,” kata Saut.

Sebelumnya Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz juga tak sependapat dengan ide Prabowo. Ia menilai sikap toleran yang dimiliki Prabowo itu justru tidak akan mengurangi prilaku korupsi di negeri ini. Sebaliknya korupsi tambah subur.

“Sikap toleran kayak begitu justru tidak akan mengurangi perilaku korupsi. Justru koruptor itu adalah dihukum badannya dan disita asetnya. Kok malah memaafkan kayak begitu,” ujar Donal saat dihubungi, Senin (8/4/2019).

Donal melanjutkan, pemberantasan korupsi di Indonesia sudah ada tataran dan aturannya yang tertera dalam undang-undang. Ada akibat hukum yang akan diberikan kepada para koruptor, salah satunya disita asetnya disiksa badannya. Sehingga bisa membuat efek jera.

“Sehingga justru itu (sikap toleran memberi koruptor pensiun) bertentangan dengan semangat yang sudah dibangun selama ini, bahwa pemberantasan korupsi itu menghukum badan pelakunya dan kemudian merampas atau menyita asetnya,” ujarnya.

“Nah konsep kayak begitu bertentangan dengan desain pemberantasan korupsi di dalam undang-undang 31 tahun 1999 yang kemudian menghukum badan, merampas aset pelaku kejahatan korupsi itu, bukan justru menafkahinya dalam bentuk uang (pensiun), apalah begitu seperti bahasa dia (Prabowo),” lanjut Donal.

Menurut Donal, masalah tobat adalah urusan pribadi masing-masing koruptor. Ketika undang-undang sudah mengatur mekanisme hukuman untuk koruptor, maka tidak ada mekanisme tobat dalam undang-undang. Hukum kata dia, harus tetap dijalankan.

“Kalau taubat itu kan mekanisme urusan dia dengan Tuhan, jadi menurut saya mekanisme taubat seperti apa? Menurut saya masih terlalu kabur tawaran seperti itu. Justru harusnya dikongkretkan saja seperti memperkuat KPK, kemudian melakukan pembersian di sisi penegak hukum, kepolisian, kejaksaaan, itu menurut saya lebih tegas dan lebih kongkret, daripada konsep-konsep yang masih menerawang dan akan menimbulkan perdebatan,” imbuhnya.

Donal pun meminta Prabowo untuk lebih kongkret dalam memaksimalkan konsep pemberantasan korupsi yang sudah ada di negara ini. Seperti memperberat hukuman koruptor. Hal ini lebih baik daripada memberi tawaran yang masih kosepnya masih kabur seperti memberi dana pensiun bagi koruptor.

“Definisi taubat itu membingungkan. Definisi taubat seperti apa yang dimaksud. Jadi ketika ada kasus korupsi diproses secara hukum, kemudian pelaku dipidana, aset dirampas, menurut saya itu justru lebih efektif daripada tawaran-tawaran lain yang belum teruji dan apalagi tidak diterapkan di banyak negara,” jelasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.