Oleh: Al Azzad, Analis Kajian Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik
Indonesia adalah negeri subur bagi para koruptor untuk mendapatkan harta kekayaan dan aset negara. Budaya korupsi menjadi bagian yang lazim bagi para koruptor sebagai bentuk balasan atas jasa kerjasama dalam menyukseskan suatu program serta anggaran. Saling ketergantungan satu sama lain dan saling berbagi menjadi hal utama, apalagi yang dikorupsi jumlah serta angkanya tidak main-main begitu fantastis dan drastis. Semakin besar angka korupsi maka semakin kuat pula kekuatan back up, kekuatan dukungan implisit, kekuatan hukum terselubung, kekuatan institusi yang terjaring dan kekuatan simpatisan alias pengikut sejati.
Setidaknya level koruptor itu menjadi tiga bagian yakni kelas teri alias kelas bawah kelas tongkol alias kelas menengah dan kelas kakap alias kelas atas. Dari korupsi proyek serta anggaran daerah maupun negara yang jumlah dari ratusan juta, miliyaran dan trilunan. Maka sebutan dan level koruptor itu pun bisa disebut koruptor jutawan, koruptor milyoner, dan koruptor tiliyuner. Intinya sama yakni mencuri, mengambil, menyedot, memakai, menggunakan uang kas negara untuk keperluan serta kepentingan individu maupun kelompok jejaringnya.
Hal yang menarik ialah ketika adanya koruptor berjubah para pejabat dan petinggi negara kelas atas atau elit negara dari setiap institusi ataupun lembaga negara. Para koruptor itu selalu saja memiliki wewenang di pundaknya yakni memiliki jabatan, kekuasaan, pangkat, amanah dan posisi strategis. Sehingga bila melakukan korupsi akan menjadi kekuatan yang sulit disentuh bahkan diadili, sebab yang mengadili pun menyadari bahwa mereka barisan lemah yang suatu saat dapat tekanan secara senyap yang akan menimpa dirinya, keluarganya serta seluruh kehidupannya. Koruptor ini tidak berdiri dengan sendirinya, karena ia pun memiliki jaringan yang sangat luas disetiap institusi dan lembaga negara.
Dengan demikian semua aliran dana korupsinya akan dengan mudah hilang, lenyap dan terhapuskan begitu saja dengan adanya tangan-tangan ghaib atau invisible hand para koruptor yang membasi catatan hitam serta jejak kasusnya. Yang pasang badan terhadap koruptor itu pun begitu banyak serta besar, sebab bisa saja mereka satu rantai kekuatan, satu tali kekuasaan, satu jaringan proyek, satu rel tujuan, satu misi perjalanan dan satu kehidupan bersama dalam melakukan korupsi anggaran negara ataupun daerah.
Dari semua kalangan dan tokoh bisa dikendalikannya serta bisa menjadi tameng, bamper sekaligus tempat perlindungan untuk menghapus namanya, menyembunyikan kejahatannya dan menhilangkan jejak kasusnya. Ikatan emosional, kekeluargaan dan kekerabatan menjadi alasan untuk membela mati-matian kepada sang koruptor meski bersalah sekalipun, sehingga logika hukum, logika keadilan, dan logika akal sehat dikubur begitu saja.
Kuatnya koruptor kelas kakap di negeri ini menjadi sejarah serta catatan terburuk sepanjang perjalanan bangsa Indonesia dalam membangun negeri yang carut-marut, compang-camping, hiruk-pikuk, dan huru-hara. Lembaga yang menangani korupsi pun sekan impoten bahkan lembaga yang menjadi penindak hukum pun mandul, serta lembaga penegakan keadilan hukum juga ikut kanker. Akhirnya sibuk menangkap koruptor kelas teri alias kelas bawah itu pun karena alasan yang sangat politis akibat dari kritikan dan tidak adanya dukung–mendukung. Belum lagi agresifitas terhadap koruptor kelas tongkol alias kelas menengah yang alasannya pun demikian sama yakni karena politis sekali, sehingga bila tidak menguntungkan kekuasaan dan kepentingan akan segera tertangkap basah.
Itulah kenapa banyak barisan, kelompok, dan gerombolan pejabat bermasalah ataa korupsi akan berlindung kuat dengan pemilik kekuasaan yang dapat menghapus jejak kasusnya dan dapat memperbaiki nama baik serta citranya sekalipun telah menjadi koruptor atau tersangka atau terbukti bersalah. Apalagi dengan koruptor kelas kakap yang tidak akan pernah dapat disentuh dengan tangan apapun kecuali tangan yang memiliki kekuasaan yang berani menegakkan keadilan meski harus melawan koruptor kelas kakap adalah bagain kawan sendiri, kerabat sendiri, teman sendiri dan bangsa sendiri demi keadilan yang nyata. Bukan justru mencari pembenaran ataupun melakukan propaganda media dengan terus mencoba memunculkan isu baru yang dapat dengan mudah menutupi kasusnya.
Eksistensi para koruptor kelas kakap ini tidak main-main pengalaman, pengaruh dan pengetahuannya. Semua pihak yang berani melawan dan menyuarakan keadilan pun dapat dihadapinya dengan berbagai cara tangan-tangan panjang, tangan-tangan kekuasaan dan tangan-tangan Tuhan atas nama demokrasi dan kebangsaan. Tidak main-main adovaksinya pun begitu kuat, dari pengacara, advokat, bantuan hukum dan segaka unsurnya dapat membentengi kejahatan dirinya walau sebagai koruptor kelas kakap di negeri subur korupsi yang tidak hanya subur alamnya, manusianya dan industrinya. Keluar masuk antar negara sudah biasa, datang pergi ke mana saja pun tidak takut apalagi khawatir, sebab ia telah memiliki kekuatan sehingga kebal hukum, kebal moral, kebal etika, kebal sosial, kebal politik, dan kebal agama sekalipun.
Menjadi koruptor seolah seperti profesi terselubung yang dilakukan sangat profesional layaknya sedang menjalani tugas utamanya sebagai elit atau pejabat dalam sebuah institusi atau lembaga. Kuatnya dukungan, sokongan, jaringan, pertahanan, perlindungan, dan kekuasaan koruptor kelas kakap adalah modal besar layaknya menjadi Tuhan di negeri korupsi. Modusnya ialah untuk membangun negeri serta memberikan bantuan sosial, bantuan politik, dan bantuan partai atau masyarakat sehingga simbol-simbol korupsi adalah bagain dari pencapaian serta pencitraan masa kini membangun reputasi sebagai sang koruptor kelas kakap di negeri antah berantah.
Sudah saatnya rakyat ataupun masyarakat bahkan aktivis serta mahasiswa melawan para koruptor kelas kaka, bila yang dibasmi kelas teria sama aja akar korupsi tidak dicabut. Namun bila yanh dibasmi koruptor kelas kakap maka kelas tongkol dan teri pun akan lenyap dengan mudahnya. Hanya kekuatan rakyat lah yang dapat menghancurkan para koruptor kelas kakap ini, meski sebesar apapun namanya, jabatannya, dukungannya, lembaganya, partainya dan kekuasaannya akan mati ditengah badai keadilan rakyat. Sebab kandang dan penjara para koruptor saja pun layaknya istana dengan ukuran mini dan kecil yang itu justru jauh dari pandangan media.
Sedangkan untuk citra dan nama baiknya dengan kekuatannya media pun dapat dikendalikan sehingga memberi image baik untuk membersihkan serta memulihkan nama baiknya walau telah menjadi bagian koruptor kelas kakap. Tak peduli dari mana latar belakangnya para koruptor kelas kakap ini apakah presiden, polisi, militer, politisi partai, gubernur, bupati, walikota, komisaris, hakim, jaksa, pengacara, ulama, aktivis, dan apapun dia meski pemegang jabatan tertinggi maupun terhormat sekalipun, bila ia adalah sang koruptor apalagi kelas kakap maka keadilan hukum harus ditegakkan untuk mendailinya secara aturan hukum perundang-undangan.
Agar jangan sampai sibuk membunuh benih koruptor teri tapi ternyata diam-diam menternak koruptor kelas kakap yang semakin banyak dan besar. Karena di tangan mereka lah uang negara, anggaran negara, proyek negara, aset negara habis, rugi, terjual dan tergadaikan meski mereka sebangsa dan serumpun sendiri. Maka keberanian untuk melawan adalah kewajiban secara mutlak dan hilangkan ikatan emosional dan kekeluargaan dengan alasan apapun untuk membasmi para koruptor kelas kakap penjahat demokrasi, penjahat negara dan penjahat keadilan di negeri yang luas ini. (***)
