Selasa, 11 Agustus 20

KPK Diminta Klarifikasi Isu Novel Baswedan di Gerindra

KPK Diminta Klarifikasi Isu Novel Baswedan di Gerindra
* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (foto: twitter KPK)

Jakarta, Obsessionnews.com – Nama Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali disebut-sebut. Namun kali ini nama Novel disebut bukan lantaran kasusnya, yakni penyiraman air keras. Pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, 22 Juni 1977 ini diisukan akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto jika nanti capres nomor urut 02 ini terpilih menjadi Presiden.

 

Baca juga:

Debat Pilpres Diminta Bahas Kasus Aktivis ’98 dan Novel Baswedan

Polisi Akui Kasus Novel Baswedan Cukup Pelik

Setahun Lebih Polisi Masih Selidiki Kasus Novel Baswedan

 

Wacana ini muncul dari juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade mengatakan, ada beberapa nama yang masuk menjadi kandidat Jaksa Agung jika pasangan Prabowo-Sandi menang Pilpres. Salah satunya ialah Novel. Hal ini diungkapkan oleh Andre saat ditemui di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Jumat (29/3/2019) lalu.

“Ada beberapa nama yang akan menjadi calon Jaksa Agung Pak Prabowo. Tapi semua berpulang pada beliau. Tapi saya kasih bocoran nih ada wacana mas Novel Baswedan. Dia akan menjadi Jaksa Agung,” jelasnya.

Selain Novel Baswedan, kandidat Jaksa Agung lainnya ialah mantan komisioner KPK Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas. “Tapi semuanya berpulang kepada Pak Prabowo sebagai presiden. Tapi yang jelas Jaksa Agung Prabowo adalah orang bersih, yang punya integritas, tidak mungkin menyapu itu kita pakai sapu yang kotor,” jelasnya.

Selain Andre, Fadli Zon juga membenarkan Novel sudah lama dekat dengan Prabowo. Begitu juga dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Piuyono yang mengatakan Novel adalah “orang kita”, orang Partai Gerindra. Pernyataan ketiga tokoh itu harus disikapi pimpinan KPK agar independensi lembaga itu tetap terjaga.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane angkat bicara. Neta menilai KPK perlu menjelaskan dan mengklarifikasi adanya isu Novel sebagai orang Partai Gerindra di lembaga anti rasua itu. Sebab klarifikasi itu menjadi penting karena menyangkut independensi KPK dalam hal pemberantasan korupsi dan KPK tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu dalam pemberantasan korupsi di tahun politik 2019 ini. Sehingga KPK tidak ditunggangi dan diperalat kekuatan partai politik tertentu untuk mengkriminalisasi lawan-lawan politiknya dengan isu atau kasus kasus korupsi.

Selain itu, IPW mendesak Polri agar segera mendata anggota maupun penyidiknya di KPK, yang terindikasi berada dalam “barisan” Novel sebagai “orang” Partai Gerindra.

“Jika memang ada, Polri perlu menarik anggotanya itu. Sebab pemihakan pada partai tertentu melanggar TR Kapolri tentang netralitas Polri di Pilpres 2019,” ujar Neta dalam keterangan tertulisnya yang diterima obsessionnews.com, Senin (1/4).

Menurut pria kelahiran Medan, 18 Agustus 1964 ini, bangsa Indonesia harus mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, baik yang dilakukan KPK, kejaksaan maupun kepolisian. Namun upaya pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih, yakni menjadikan satu pihak sebagai sasaran dengan berbagai OTT dan melindungi pihak lain akibat adanya “orang kita” di KPK. Dua kasus OTT yang dilakukan KPK terakhir ini terhadap partai pendukung koalisi Jokowi makin mengindikasikan kebenaran adanya “orang kita” di KPK.

Untuk itu pimpinan KPK harus menjelaskan adanya indikasi “orang kita” ini, yang membuat KPK tidak netral di Pilpres 2019. Mengingat Novel adalah mantan penyidik Polri dan mengingat cukup banyaknya penyidik kepolisian di KPK, institusi Polri perlu juga mengusut isu “orang kita” ini hingga diketahui seberapa banyak penyidik kepolisian terlibat dalam isu “orang kita”.

Dengan demikian Polri bisa menarik semua anggotanya yang terlibat dalam isu “orang kita” di KPK atau Polri bisa menghentikan sementara semua kegiatan penyidiknya di KPK sepanjang proses Pilpres 2019 ini agar netralitas Polri terjaga dan penyidik Polri di KPK tidak diperalat untuk menghabisi satu kelompok politik tertentu dan melindungi kelompok politik lainnya. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.