Selasa, 6 Desember 22

Korban Salah Tangkap Polisi Mengadu ke Jokowi

Korban Salah Tangkap Polisi Mengadu ke Jokowi

Semarang, Obsessionnews – Tak kunjung mendapat ganti rugi karena dituduh menjadi tersangka eksploitasi anak di karaoke ACC, Sri Mulyati mengadukan masalahnya tersebut ke presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam surat yang dikirimkannya pada Maret 2016 lalu.

Sri merupakan korban salah tangkap dan menjadi tumbal saat Polisi Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang merazia karaoke ACC pada 8 Juni 2011 lalu, dimana tempat karaoke itu kedapatan memperkerjakan anak berumur 17 tahun sebagai pemandu karaoke.

Ganti rugi sebesar Rp 7 juta yang diberikan negara atas kesalahan tangkap aparat penegak hukum tidak membuatnya berhenti mengajukan aduan ke Jokowi. Selain karena ganti rugi belum dieksekusi, dirinya mengaku bukan sekedar nilai uang, tapi juga menjadi pelajaran agar aparat penegak hukum lebih profesional dalam menjalankan tugas.

“Tujuannya agar tidak adalagi ‘Sri-Sri’ yang lain. Kalau ditanya apakah nilai ganti rugi itu adil atau tidak, tentu menurut saya tidak adil. Kerugian yang saya alami bukan hanya sebatas materi, tetapi juga berupa kehilangan waktu bersama keluarga, trauma, serta mendapatkan sanksi sosial hingga kini,” kata Sri bersedih didampingi kuasa hukumnya dari LBH Mawar Saron Semarang, Jhony Mazmur, Selasa (12/4/2016).

Sementara Direktur LBH Mawar Saron Semarang, Ester Natalya menilai pembayaran ganti rugi kepada Sri yang merupakan warga Semarang ini, menjadi tonggak bersejarah proses penegakan hukum di Indonesia. Kasus Sri Mulyati telah menjadi bahan kajian yang sangat dibutuhkan dalam merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1983.

Lebih jauh, Sri Mulyati bahkan pernah mendatangani Kementerian Hukum dan HAM RI guna mendorong revisi PP Nomor 27 tahun 1983 hingga melahirkan PP Nomor 92 tahun 2015 yang disebut sebagai hadiah dalam peringatan hari hak asasi manusia (HAM).

“Tapi hadiah tersebut tak dapat dirasakan oleh Sri Mulyati sebab PP tersebut tidak dapat lagi diberlakukan bagi perkaranya. Meski telah memberikan kontribusi bagi lahirnya PP Nomor 92 tahun 2015 namun hingga saat ini belum juga mendapat keadilan bagi Sri sendiri,” ungkapnya.

Ester mengaku, pihaknya bersama Sri telah memperjuangkan putusan tersebut untuk dilaksanakan sesegera mungkin, dengan bersurat ke Kemenkum dan HAM serta Kementerian Keuangan. Namun sampai dengan saat ini, ganti rugi dari negara tak kunjung diterima Sri.

“Sayang ganti kerugian yang telah Sri peroleh melalui putusan Pengadilan Tinggi (PT) Semarang pada 2013 lalu belum juga dieksekusi dan diberikan,” tandasnya.

Sebelumnya, setelah menghadapi persidangan yang panjang, dan smerasakan dinginnya sel penjara selama 13 bulan, Sri akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Agung (MA) RI karena tidak terbukti melakukan tindak pidana eksploitasi anak.

Sebagai korban peradilan, Sri Mulyati kemudian mengajukan ganti kerugian. PT Semarang lantas mengabulkan permohonannya. Ia memperoleh imbalan ganti rugi dari Negara sebesar Rp 5 juta dan pengembalian uang denda yang dikeluarkan Sri sebesar Rp 2 juta. (Ekern)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.