Jakarta – Meski sudah membentuk formasi kabinetnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum mau mengumumkan siapa orang yang akan menduduki jabatan sebagai Jaksa Agung dan juga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Pengamat hukum tata negara Refly Harun menilai, Jokowi masih membutuhkan waktu untuk memilih orang yang dianggap tepat untuk mengisi pos-pos tersebut.
Menurutnya, Jaksa Agung dan juga Kepala BIN, memang bukan masuk dalam anggota kabinet. Namun, jabatan yang mereka emban, setingkat dengan menteri. Oleh karenanya, Jokowi diminta harus lebih hati-hati memilih seseorang untuk ditempatkan di posisi tersebut, sehingga mampu bekerja sama dengan KPK.
“Tentu Jokowi ingin mencari sosok yang tepat. Tapi justru kita ingin tunggu Jaksa Agung. Mudah-mudahan Jaksa Agung adalah orang yang kredibel yang profesional yang bisa bekerja sama dengan KPK,” ujar Rafly saat dihubungi Obsession News, Senin (27/10/2014).
Persoalan penegakan hukum termasuk persoalan penting yang harus disoroti oleh Jokowi selaku presiden. Untuk itu, lanjut Harun, Jokowi juga harus bisa mensinergiskan lembaga-lembaga hukum seperti Polri, Jaksa Agung dan juga Kementerian Hukum dan HAM, dalam membantu KPK memberantas korupsi.
”Karena kalau kita bicara masalah penegakkan hukum terutama dalam bidang korupsi sebenarnya kan tiga pejabat ini sangat penting. Pertama Jaksa Agung, kedua Kapolri, ketiga Menteri Hukum dan HM. Nah ketiga itu harus bersinergi untuk menegakkan hukum terutama hukum anti korupsinya. Mereka harus punya irama yang sama dengan KPKn,” terangnya.
Dalam membentuk kabinet, Jokowi juga dinilai masih lemah, bagi Rafly ,tidak ada hal yang luar biasa dalam kabinet Jokowi yang diumumkan pada Minggu kemarin (26/10/2014) di Istana Merdeka. Hal itu disebabkan lantaran banyak orang-orang tidak dikenal dan belum tahu rekam jejaknya.
“Penilaian yang ingin saya lakukan adalah kesan perasaan pribadi saja. Jadi kesan saya yang pertama dalam kabinet ini tidak ada yang wow,” ucapnya.
Yang ada, kesan utama dalam penyusunan kabinet ini kata Rafly, akomodasi politik kiri kananya sangat kuat. Seperti, banyaknya jabatan menteri Koordinator yang diduduki oleh kalangan politisi. Kemudian ada juga menteri yang dianggap tidak layak karena sudah mendapatkan cap stabilo dari KPK tapi tetap masih dipilih oleh Jokowi.
”Saya katakan adalah kesannya ya kabinet ini biasa-biasa saja. Knp jadi biasa-biasa saja, karena harapan orang terhadap Jokowi ini tinggi sekali. Beda dengan kabinet SBY jilid 2,” terangnya.
Menurut Refly, hampir semua orang memiliki harapan yang besar kepada Jokowi untuk memilih orang-orang yang terbaik untuk ditempatkan sebagai menteri. Namun, tetap saja, kata Refly tidak bedanya, karena Jokowi juga masih memilih orang-orang lama yang sudah usang untuk dipilih lagi menjadi menteri seperti, Rini Soemarno, dan juga Ryamizard. (Abn)
