Nias, Obsessionnews.com – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Sebanyak 22 LKS PWU telah ditetapkan dan siap menerima layanan per 31 Agustus 2020.
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kemenag, Muhammad Fuad Nasar, mengatakan penetapan ini tertuang dalam 22 Keputusan Menteri Agama (KMA). Penunjukkan LKS PWU, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun ada beberapa di antaranya yang menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama, melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum serta memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia.
“Yang terpenting harus bergerak di bidang keuangan syariah dan memiliki fungsi menerima titipan (wadi’ah),” ujar Fuad, Jumat (4/9/2020).
Fuad menjelaskan setelah syarat terpenuhi seperti termaktub dalam PP No. 42/2006 pasal 24, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memberikan pertimbangan kepada Menteri Agama paling lambat 30 hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan dan meminta rekomendasi dari OJK terkait aspek kinerja keuangan perbankan tersebut. Setelah menerima saran dan pertimbangan dari BWI, Menag paling lambat selama 7 hari kerja sudah bisa memutuskan, apakah menunjuk LKS tersebut sebagai PWU atau justru menolak permohonan.
“LKS yang telah ditunjuk Menag sebagai PWU mempunyai tugas-tugas yang harus dikerjakan sebagaimana telah diamanatkan dalam PP No. 42/2006, pasal 25,” ujarnya.
Fuad mengatakan tugas LKS PWU pertama adalah mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang, kedua menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang, ketiga menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazir dan keempat menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi’ah) atas nama Nazir yang ditunjuk Wakif.
“Kelima Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif, keenam menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazir yang ditunjuk oleh Wakif, ketujuh mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazir,” katanya.
Berikut adalah 22 daffar LKS PWU sesuai keputusan Menteri Agama:
1. Bank Muamalat Indonesia
2. BNI Syariah
3. Bank Syariah Mandiri
4. Bank Mega Syariah
5. Bank DKI Syariah
6. BTN Syariah
7. BPD Yogyakarta Syariah
8. Bank Syariah Bukopin
9. BPD Jawa Tengah Syariah
10. BPD Kalimantan Barat Syariah
11. BPD Kepri Riau Syariah
12. BPD Jawa Timur Syariah
13. Bank Sumatera Utara Syariah
14. Bank CIMB Niaga Syariah
15. Bank Panin Dubai Syariah
16. Bank Sumsel Babel Syariah
17. Bank BRI Syariah
18. BJB Syariah
19. Bank Kaltim Kaltara Unit Usaha Syariah
20. BPRS HIK (Harta Insan Karimah)
21. Bank BPD Syariah Kalimantan Selatan
22. Bank Danamon (unit usaha syariah). (Has)
