Sabtu, 14 Desember 19

Kejari Kendari Tabur Koruptor DPO Sejak 2017

Kejari Kendari Tabur Koruptor DPO Sejak 2017
* buron pelaku kejahatan tindak pidana korupsi (Tipikor) La Ode Kamaluddin Als La Inta (yang dilingkari merah). (Foto: Dok Kejagung)

Jakarta, Obsessionnews.com – Tim Intelijen  Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari, Sulawesi Tenggara, menangkap buron pelaku kejahatan tindak pidana korupsi (Tipikor) La Ode Kamaluddin Als La Inta di Jl. Bunga Seroja Kota Kendari, pada Sabtu (16/11/2019). La Inta ditetapkan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejari Kendari sejak 2017.

Dari keterangan tertulis Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (19/11) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mukri mengatakan, setelah Tim Intellijen dan Jaksa Eksekotor Kejari Kendari berhasil menangkap terpidana La Inta, lalu Tim Kejari Kendari membawa terpidana ke kantor Kejari Kendari.

“Selanjutnya di Eksekusi ke Rutan Kendari untuk menjalani masa hukuman,” ujar Mukri.

Dia menjelaskan, penangkapan ini menambah lagi kesuksesan program tangkap buronan (Tabur) pelaku kejahatan yang terkategorikan tersangka, terdakwa, dan terpidana ke – 151 hingga 18 November 2019.  “Dan merupakan pelaku kejahatan yang ke – 358 sejak program tabur 32.1 diluncurkan oleh Kejaksaan tahun 2018 lalu,” bebernya.

Seperti diketahui, buron terpidana ini tersangkut perkara tindak pidana korupsi dana dekonsentrasi satuan Polisi Pamong Praja Prov.Sulawesi Tenggara T.A 2015 dan Dana Pakaian Pembawa Petaka dan Pakaian Dinas Lapangan Satpol PP Prov. Sulawesi Tenggara T.A 2016. Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2008 yang merugikan negara sebesar Rp.445.000.000.

Berdasarkan putusan pengadilan Tipikor Kendari Nomor: 72/Pen.Sus-TPK/2008/PN.K tanggal 10 Juni 2019 terpidana di jatuhi hukuman selama empat tahun dan denda sebesar Rp100.000.000 rupiah subsidiair enam bulan penjara, membayar uang pengganti sebesar Rp205,130.000 rupiah.

Terpidana terbukti melanggar Pasal 3 jo pasal 18 UU RI  No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.