Jumat, 28 Februari 20

Kejagung Kerja Sama dengan Kementerian ATR Soal Hukum Tanah

Kejagung Kerja Sama dengan Kementerian ATR Soal Hukum Tanah
* Jaksa Agung RI Burhanuddin melakukan kerja sama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A Djalil. (Foto: Dok Kejagung)

Jakarta, Obsessionnews.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) soal lintas sektoral tentang hukum pertanahan untuk agenda pembangunan ‘Indonesia Maju’ di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Dalam acara tersebut, Jaksa Agung RI Burhanuddin melakukan penandatanganan kerja sama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A Djalil beserta jajarannya.

Dikesempatan itu juga, Burhanuddin menyampaikan, dengan semangat dan landasan komitmen yang kuat untuk membuat Indonesia yang lebih baik, melalui upaya menjalin hubungan secara strategis dan koordinatif untuk saling menjaga, mendukung yang tertuang dalam Nota Kesepakatan yang dibuat kali ini adalah langkah penting yang menunjukkan jalinan kerjasama lintas sektoral yang merupakan sebuah kewajiban untuk memberi penguatan dan menjaga supaya semua agenda Pembangunan menuju “Indonesia Maju” dapat terlaksana dengan baik.

“Agar hasilnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Burhanuddin dalam keterangan tertulisnya yang diterima obsessionnews.com, Rabu (22/1).

Melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengoptimalkan koordinasi guna lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak

“Dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan aset di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang, yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerjasama pada Bidang Pembinaan, bidang Intelijen, serta Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” jelasnya.

Burhanuddin mengaku optimis dan percaya bahwa jalinan kerjasama ini akan mampu menjadi bagian terintegrasi dan mendukung terlaksananya penegakan hukum khususnya upaya pemulihan aset di Bidang Agraria atau Pertanahan dan Tata Ruang.

“Terlebih pula mencegah adanya penyimpangan pada tahapan-tahapan pembangunan infrastruktur, seperti tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, mulai dari perencanaan hingga penyerahan hasilnya,“ ungkapnya.

Dengan demikian, fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam hal penyusunan dan penetapan kebijakan pertanahan pelaksanaan pengadaan tanah dapat didukung dengan fungsi penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI.

“Oleh karena itu sinergitas antara Kejaksaan RI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjadi sangat diperlukan,” pungkasnya. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.