Jakarta, Obsessionnews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menyatakan dirinya menolak amandemen UUD 1945 yang mengusulkan jabatan presiden bisa sampai tiga periode. Usulan itu kata dia, sama menjerumuskan dirinya.
“Saya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Posisi saya jelas: tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden tiga periode. Usulan itu menjerumuskan saya,” ujar Jokowi dalam akun Twitternya, Senin (2/12/2019).
Dari pada sibuk mengurusi masalah amandemen. Jokowi mengingatkan agar elit politik lebih memikirkan tekanan dan tantangan Indonesia dari luar. “Saat ini lebih baik kita konsentrasi melewati tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan,” jelasnya.
Untuk diketahui, usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode muncul setelah adanya rekomendasi MPR periode 2014-2019 mengamendemen UUD 1945. Namun awalnya rekomendasi tersebut hanya sebatas soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dalam amandemen terbatas UUD 1945 menuai reaksi beragam tanggapan di masyarakat. Sejumlah kalangan mempertanyakan kepentingan di balik mencuatnya isu tersebut.
Guru Besar Hukum Tata Negara IPDN Juanda heran dengan wacana tersebut. Dia menganggap tidak ada urgensi mengenai penambahan masa jabatan presiden.
“Tiga periode argumentasinya apa? Argumentasi mendasarnya apa?” kata Juanda di Jakarta, Sabtu (30/11/2019).
Sementara Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengungkapkan, usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tersebut datang dari anggota DPR Fraksi Nasdem. (Albar)
