Morotai, Obsessionnews – Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa penyebab kekurangan listrik yang terjadi sejumlah daerah karena ijin pengurusan pembangunan pembangkit listrik berbelit. Untuk urusan yang satu ini saja menurut Presiden membutuhkan izin sebanyak 59, dengan kirasan waktu 4-6 tahun.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi ketika memberikan sambutan pada peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Selasa (5/4/2016).
“Bayangkan, ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” ujar Presiden Jokowi dengan nada heran.
Namun kini pemerintah telah dipangkas dari 59 peraturan menjadi 22 peraturan, dan akan diselesaikan selama 255 hari. Presiden juga meminta kepada Gubernur, Bupati, Walikota dan jajaran di bawahnya, termasuk Camat agar memberikan kemudahan dalam perizinan.
“Masalah yang berkaitan dengan izin apapun tolong dipercepat. Pangkas yang sulit, beri kemudahan kepada masyarakt kita,” ucap Presiden.
Kekurangan listrik tidak hanya terjadi di satu provinsi di Indonesia, tapi hampir terjadi di semua provinsi di tanah air. Ketika berkunjung ke daerah Presiden seringkali menerima keluhan dari masyarakat, tidak terkecuali masyarakat di Indonesia bagian timur.
Dalam era kompetisi seperti saat ini, Presiden mengatakan bahwa yang lamban akan ditinggal, tentunya dalam proses perizinan seperti ini, maka proses perizinan yang memakan waktu lama tidak akan menarik investor.
“Tidak bisa lagi mengurus izin sampai bertahun-tahun. Zaman IT, ngurus izin dalam hitungan kecepatan jam,” katanya.
“Kalau tidak, sekali lagi, bisa kalah bersaing dengan negara di sekitar kita. Negara kita harus memenangkan persaingan itu. Kalau tidak dibenahi jangan berharap memenangkan pertandingan itu,” tambah Presiden. (Has)
