Oleh: Dr. Serian Wijatno, Pengamat Sosial Kemasyarakatan/Ketua Umum PITI
Sering kita mendengar istilah dari Ken Blanchard — seorang konsultan dan motivator — yang bunyinya; “Leadership begins with a clear vision” atau “kepemimpinan bermula dengan sebuah visi yang jelas”.
Apa yang dikemukakan Ken Blanchard sepertinya tepat. Karena pemimpin yang memiliki visi selalu jitu dalam menilai dan mampu membaca serta memahami tanda-tanda kehidupan meskipun kondisi dan situasinya serba sulit.
Tanpa bermaksud berlebihan, tapi begitulah kepemimpinan yang diperlihatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang Oktober tahun ini akan segera menyerahkan estafet kepemimpinan kepada presiden berikutnya.
Kenapa saya contohkan Jokowi, karena ia memang memiliki filosofi dalam mengabdi dan strategi implementasi yang kuat. Ia fleksibel, siap menerima masukan, nasihat dan bahkan kritikan. Ia juga optimis, tidak reaktif, termasuk terhadap pendapat yang berbeda dari lawan-lawan politik. Sehingga ia mampu fokus sepenuhnya menjalankan kepemimpinannya ke arah yang benar untuk meraih yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Karena itu segala program strategi nasional yang dikerjakan pemerintah Presiden Jokowi, bukan hanya karena ia ingin meninggalkan legacy tapi membuktikan ia memiliki a clear vision, memiliki sebuah kepastian visi dalam kepemimpinannya. Misalnya pola pembangunan dengan pola dari Desa, Daerah Terdepan dan Terluar serta Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) itu membuktikan Jokowi punya falsafah pembangunan dengan visi pemerataan yang berkeadilan. Begitupun revolusi mental yang digaungkannya tidak hanya jargon tapi agar negara dan aparat pemerintah, aparatur sipil negara (ASN) memiliki etos kerja, bebas dari mafia dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dengan demikian, jargon “Kerja, kerja, kerja” tidak hanya “tagline” belaka tapi karena Jokowi ingin pelayanan harus gerak cepat untuk rakyat.
Demikian juga dengan pembangunan infrastruktur yang masif dan intensif, itu tak lain karena Jokowi ingin percepatan mobilisasi masyarakat dan distribusi barang dan jasa.
Di bidang energi, contohnya adalah Freeport yang dibuat lebih menguntungkan negara dan kemudian Petral yang dibubarkan di era kepemimpinannya. Sementara Uni Eropa kelabakan ketika ekspor bahan dasar nikel disetop dan kita membangun pabrik nikel dalam negeri.
Inilah bukti bahwa Jokowi telah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Jokowi juga tak segan menggelontorkan banyak uang negara untuk membangun berbagai sarana prasarana dan fasilitas mulai dari desa seperti waduk, jalan desa, jalan tani, pembangunan jalan tol dan trans, perbatasan negara, bandara, pelabuhan, tempat destinasi pariwisata, pabrik, listrik, dan lain-lain. Hal ini dilakukan karena visi pemerataan, keadilan dan kesejahteraan selain kedaulatan dan kesetaraan dengan bangsa-bangsa lainnya.
Karena itu tak ada salahnya jika kita menilai Jokowi adalah salah satu presiden terbaik, yang pernah ada di NKRI. Pemimpin yang mampu merumuskan mimpi-mimpi besar itu dalam sebuah visi yang jelas sebagai target yang harus dicapai. Ia patut dicatat dalam sejarah sebagai sosok legendaris dan dikenang sepanjang masa oleh rakyat Indonesia.
Karena itu bangsa ini sangat berharap pemimpin pengganti berikutnya mampu meneruskan sikap, visi dan keberaniannya dalam memimpin. Dan dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin kita semakin yakin bahwa pemegang estafet kepemimpinan berikutnya yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mampu mewujudkan target pembangunan Jokowi berikutnya. Semoga!
