Jokowi: Ibu Kota Pindah Karena Beban Jakarta dan Pulau Jawa Terlalu Berat

Jakarta, Obsessionnews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan pemindahan ibu kota yang baru. Setelah dilakukan kajian dan penelitian yang mendalam, Jokowi memutuskam ibu kota pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartangera, Kalimantan Timur. Jokowi mengatakan, bahwa rencana pemindahan ibu kota ini sudah mulai bergulir sejak Presiden Pertama RI Soekarno. Hari ini pemindahan baru akan dimulai karena beban DKI Jakarta sudah terlalu berat. "Rencana pemindahan ibu kota sudah digagas sejak lama, sejak presiden pertama Insinyur Soekarno, dan sebagai bangsa besar yang 74 tahun merdeka," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8/2019). Menurutnya saat ini beban Jakarta sebagai ibu kota sudah terlalu berat. Jakarta bukan hanya sebagai ibu kota, tapi kota ini sudah pusat bisnis, pusat keuangan, pusat hiburan, dan segala macamnya. Karena kata Jokowi perlu ada pemisahan agar ibu kota efektif. "Banyak pertanyaan kenapa harus pindah. Yang pertama beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan jasa. Dan airport pelabuhan laut terbesar di Indonesia," jelasnya. Selain itu, kata Jokowi, beban Pulau Jawa juga sudah semakin berat dengan banyaknya penduduk. Karena itu, ibu kota dipindah ke Pulau Kalimantan. Pemindahan ke Kalimantan juga disebut sebagai pemerataan pembangunan. "Kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 155 juta atau 54% dari total penduduk dan 58% PDB ada di Pulau Jawa. Dan pulau Jawa sebagai ketahanan pangan. Beban ini semakin besar kalau pindah tetap di Pulau Jawa," kata Jokowi. Jokowi menambahkan, rencana pemindahan ibu kota dilakukan sekarang karena beban Jakarta dari sisi kemacetan, polusi, hingga air yang sudah semakin parah. Jokowi tak salahkan Pemprov DKI karena hal ini. "Pertanyaan ketiga, kenapa urgent sekarang. Kita tidak bisa terus menerus beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat dalam hal kependudukan, kemacetan parah, polusi, dan air yang semakin buruk. Ini bukan salah Pemprov Jakarta tapi beban yg diberikan ke Jakarta," tuturnya. (Albar)