Rabu, 25 November 20

Jawaban Pegadaian Soal Pemberitaan Media Tentang Data Keuangan dan Perpajakan Nasabah

Jawaban Pegadaian Soal Pemberitaan Media Tentang Data Keuangan dan Perpajakan Nasabah
* Humas Pegadaian Basuki Tri Andayani. (Foto: Pegadaian)

Jakarta, Obsessionnews.com – PT Pegadaian (Persero) memastikan data keuangan dan transaksi perpajakan nasabah tetap aman, meski Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) soal data perpajakan.

Hal itu disampaikan oleh Humas Pegadaian Basuki Tri Andayani menananggapi pemberitaan beberapa media yang menulis Kini, DJP Bisa Intip Data Keuangan dan Perpajakan Nasabah Pegadaian.

“Data keuangan dan transaksi perpajakan nasabah tetap terjaga dengan aman,” tegas Basuki dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11/2020).

Dia menjelaskan, integrasi perpajakan ini menyangkut data perpajakan perusahaan atau vendor yang melaksanakan proyek atau pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pegadaian.

Pajak yang timbul dari penghasilan atas pelaksanakan pekerjaan tersebut, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun pajak lainnya langsung dipotong oleh Pegadaian selaku Wajib Pungut atau Wajib Potong Pungut.

Basuki mengatakan, Integrasi yang dilakukan dengan DJP, yaitu implementasi pelaksanaan e-faktur dan e-bupot serta transaksi keuangan yang merupakan objek pajak. E-faktur adalah faktur yang dibuat melalui aplikasi atau sistem yang berbasis elektronik, sedangkan e-bupot (bukti potong elektronik) adalah bukti pemotongan yang dibuat secara digital.

“Dengan implementasi ini maka pihak Pegadaian, perusahaan atau vendor, dan DJP dapat mengakses data pajak terkait pekerjaan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Hal ini akan menjamin akurasi data secara sistem sekaligus mempermudah dalam proses validasi,” jelasnya.

Sedangkan dalam penandatangan nota kesepahaman tahap II mencakup aktivitas verifikasi/pemetaan Chart of Account (COA) yaitu melakukan sinkronisasi ketentuan perpajakan, jenis pajak yang dipungut, serta akun/mata anggaran yang berlaku di Pegadaian. Dengan penandatanganan MOU ini diharapkan dapat memastikan kesesuaian antara ketentuan perpajakan, dengan praktek yang telah dilaksanakan di Pegadaian.

“Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan data perpajakan atau transaksi keuangan nasabah yang memanfaatkan produk atau layanan Pegadaian,” ungkapnya.

Karena itu Basuki menghimbau agar nasabah tidak perlu khawatir bertransaksi dengan Pegadaian. Pegadaian selalu berkomitmen untuk terus memberikan produk dan layanan yang aman, cepat, dan murah serta terus mengimplementasikan pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam berbisnis, pungkas Basuki. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.