Jakarta – Seratus hari pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo ditandai dengan rendahnya efektifitas pemerintahan. Untuk bisa efektif memerintah, Jokowi harus bergulat melawan ragam kepentingan dari kekuatan-kekuatan politik yang mendukungnya. “Sayangnya, Jokowi belum memenangi pergulatan itu,” ungkap Anggota DPR RI Bambang Soesatyo kepada Obsession news, Kamis (29/1/2015).
Akibatnya, lanjut Bambang, negara kembali dibayang-bayangi ketidakpastian, yang ditandai dengan memanasnya rivalitas Polri versus KPK. Menurut dia, friksi Polri vs KPK saat ini sebenarnya bisa dengan mudah diselesaikan oleh Presiden Jokowi. “Cukup gunakan hak prerogatif-nya, Presiden bisa menyudahi rivalitas dua institusi itu. Namun, presiden tidak leluasa menggunakan kekuasaannya itu,” ungkap Politisi Partai Golkar.
Sebab, beber dia, Presiden dipaksa harus mendengar dan memenuhi kepentingan para pendukungnya. “Persoalan pun berkembang menjadi makin rumit. Dan, bertele-telenya penyelesaian friksi Polri vs KPK menjadi indikator utama rendahnya efektivitas kepemimpinan Jokowi. Hanya dalam 100 hari sejak dilantik, sinar pemerintahan ini telah redup,” paparnya.
Ia pun menilai, kepemimpinan Jokowi tidak efektif karena semua kekuatan politik pendukungnya termasuk para relawan dan LSM, terang-terangan merampas hak prerogatif presiden. “Mereka memaksa dan juga menekan Jokowi agar memenuhi kepentingan mereka. Di sisi lain, Jokowi terlihat tidak berdaya karena takut kehilangan dukungan,” ungkapnya pula.
Bambang mengingatkan, keadaan akan terus memburuk jika kekuatan politik pendukung Jokowi dan relawan serta LSM tidak mau menahan diri. “Para pendukung Jokowi itu harus legowo, membiarkan Jokowi mewujudkan soliditas pemerintahannya. Sebaliknya, kalau hak prerogatif presiden terus dirampas utk memenuhi kepentingan tertentu, pemerintahan Jokowi akan menjadi bahan olok-olok public,” tutur Vokalsi DPR ini.
Menurut Bambang, situasi negara tidak akan pernah kondusif jika publik mulai menilai pemerintahan Jokowi tidak berwibawa. “Hari-hari ini, publik sudah sangat yakin bahwa kepemimpinan Jokowi dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan politik dan para pendukungnya. Artinya, publik tahu bahwa hak prerogatif presiden sering dirampas,” bongkarnya.
“Kita tentu tidak ingin bangsa yang besar ini tiba-tiba berubah menjadi Negeri Komedi Republik Jokowi (NKRI),” canda Bambang berkelakar sembari ketawa. (Ars)
