Jumat, 2 Desember 22

Jaksa Agung Perintahkan Jampidum Bentuk Kampung Restoratif Justice

Jaksa Agung Perintahkan Jampidum Bentuk Kampung Restoratif Justice
* Jaksa Agung RI Burhanuddin. (Foto: Kejagung)

Jakarta, obsessionnews.comJaksa Agung RI Burhanuddin menyampaikan, penegakan hukum yang dilakukan bukan hanya memenuhi nilai kepastian untuk mencapai keadilan, namun juga kemanfaatan dari penerapan hukum itu sendiri untuk mencapai keadilan yang hakiki.

Untuk itu, dia menginginkan kehadiran jaksa di tengah masyarakat tidak hanya memberikan kepastian dan keadilan, tetapi juga kemanfaatan hukum.

“Penegakan hukum harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena hukum ada untuk menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga apabila penegakan hukum dipandang tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, maka itu sama dengan hukum telah kehilangan rohnya,” ujar Burhanuddin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/1/2022).

Baca juga: Perkuat Sinergitas, Jaksa Agung Sambut Kunjungan Panglima TNI

Salah satu contoh, kata dia, penegakan hukum yang tidak mampu menyerap rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Karawang, di mana tuntutan jaksa tersebut nampak sekali telah mengabaikan rasa keadilan dan kemanfaatan sehingga menimbulkan kegaduhan.

“Oleh karenanya saya minta kepada Kajati dan Kajari untuk mencermati rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Salah satu tolok ukur terpenuhinya rasa keadilan adalah ketika penegakan hukum yang dilakukan diterima dan dirasa manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Selanjutnya mengenai penerapan keadilan restoratif, Burhanuddin menyampaikan, sejak diterbitkan sampai dengan 21 Januari 2022 tercatat sebanyak 13 perkara berhasil diselesaikan dengan restorative justice (RJ) di lingkungan Kejati Jawa Barat, dan disambut baik oleh masyarakat.

“Namun saya ingatkan agar saudara juga perlu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan mekanisme RJ, dan penegakan hukum harus berjalan objektif dan profesional meskipun mendapat tekanan,” ucap Burhanuddin.

Apabila terdapat perkara yang menarik perhatian masyarakat dan berpotensi menimbulkan kegaduhan, segera ambil langkah taktis secara cepat dengan mengedukasi dan menjelaskan duduk perkara melalui media massa.

“Sehingga masyarakat mengerti dan mendukung langkah Kejaksaan menuntaskan perkara tersebut di pengadilan,” tambahnya.

Baca juga: Berantas Mafia Pupuk, Jaksa Agung Perintahkan Jajarannya Lakukan Operasi Intelijen

Kebijakan RJ sebagai salah satu alternatif penyelesaian hukum menuai respon masyarakat yang sangat positif. Oleh karena itu, dengan pertimbangan kemanfaatan bagi masyarakat. Burhanuddin menilai ruang lingkup dan cakupan RJ dirasa perlu diperluas, sehingga kemanfaatan penegakan hukum yang berhati nurani dapat dirasakan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas lagi, dan telah memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) untuk membentuk Kampung Restoratif Justice.

Sementara itu, Jampidum Fadil Zumhana menyampaikan, Jaksa Agung memberikan perintah untuk mengedepankan keadilan restoratif (restorative justice). Restorative justice ini adalah kemampuan Jaksa mengasah kearifan lokal, di mana setiap daerah memiliki kearifan lokal dan harus diasah dalam mewujudkan keadilan.

“Jaksa harus bisa mengasah kearifan lokal dalam hal memberikan keadilan restoratif pada suatu perkara itu atau belum jadi perkara. Lalu peran Jaksa dalam kampung restorative justice haruslah proaktif dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dialami rakyat kita. Selesaikan melalui kearifan,” ujar Fadil.

Dia juga mengatakan, atas seijin Bapak Jaksa Agung bahwa Kejaksaan harus menumbuhkan kearifan lokal dalam hal penyelesaian pidana dengan membangun Kampung Restoratif Justice. Maka, dengan adanya kampung restorative justice, diharapkan 1/3 masalah dapat Kejaksaan selesaikan dengan mengasah kearifan lokal.

Baca juga: Jaksa Agung: Tanpa Pandang Bulu, Pelanggar Prokes Dikenakan Sanksi Tegas

Selain itu pula, institusi Kejaksaan RI dapat berkontribusi untuk memberikan keadilan yang terasa, cepat, tanpa biaya, dan sederhana kepada masyarakat serta juga kontribusi kepada Pemerintah dalam mengatasi over crowded dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara (Rutan), karena akan berpengaruh banyak seperti biaya yang dikeluarkan negara dan tenaga penjaga (sipir) di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rutan.

Selain itu, Jaksa Agung juga telah menerbitkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Tujuan dari pedoman tersebut adalah agar terciptanya pemulihan, baik itu pemulihan keadilan, pemulihan mental, dan pemulihan kesehatan penyalahguna, sehingga diharapkan mampu menghadirkan kemanfaatan hukum. (Poy)

Related posts

1 Comment

  1. Pingback: Tutup Rapat Kerja Nasional, Ini Arahan Jaksa Agung untuk Jajarannya – Obsession News – Lucky Number

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.