Obsessionnews.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Abdul Kharis Almasyhari mengutuk keras penyerangan Rumah Sakit (RS) Indonesia di Gaza oleh teroris zionis Israel yang telah menewaskan petugas medis, pasien, anak-anak , perempuan dan para pengungsi yang berlindung di dalam RS tersebut.     Baca juga: Palestina Tolak Seruan Israel Bangun Kamp Pengungsi Sementara di Gaza Selatan     “Sudah 13.000 nyawa gugur sebagian besar bayi dan anak-anak di Gaza, Palestina, 45 hari terakhir ini. Saya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI mengutuk keras tindakan biadab zionis Israel dan semua pihak yang telah membumihanguskan Gaza, menghancurkan RS, gereja, masjid, semua fasilitas penyangga kehidupan di Gaza. Biadab!” tegas Kharis dalam keterangan pers tertulis kepada media, Senin (20/10/2023).   Seperti banyak fasilitas kesehatan lainnya di Gaza, RS Indonesia yang didirikan pada 2016 dengan pendanaan dari organisasi-organisasi Indonesia telah berhenti beroperasi. Juru Bicara Kementerian Kesehatan Gaza Ashraf Al-Qidra mengatakan, sekitar 700 orang, termasuk dari tim medis dan korban luka, berada di dalam RS tersebut.   “Saya meminta Pemerintah RI khususnya Ibu Menlu untuk bersama dengan Menlu Arab Saudi, Yordania, Mesir, Palestina dan Sekjen OKI, untuk menggalang dukungan terutama negara-negara anggota tetap DK PBB atau sering kita sebut P5 agar gencatan senjata dapat segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan dapat juga dilakukan tanpa hambatan,” ujar Kharis.   Saat ini kunjungan beberapa Menlu OKI tersebut adalah tindak lanjut Paragraf 11 dari Resolusi KTT Luar Biasa OKI-Liga Arab yang diselenggarakan di Riyadh 11 November lalu. Bulan ini China memegang Presidensi DK PBB. Para Menlu OKI mengharapkan agar China dapat mendukung upaya yang sedang dilakukan para Menlu OKI tersebut.   “Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB harus mendorong resolusi tegas PBB untuk menghentikan segala pelanggaran HAM yang sedang berlangsung terhadap Palestina. Jelas sekali serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional,” tutur Kharis yang merupakan anggota DPR asal Solo. (arh)