Rabu, 1 Februari 23

Internal PKPI Kembali Bergejolak Pasca Hendropriyono Mundur

Internal PKPI Kembali Bergejolak Pasca Hendropriyono Mundur
* Ketum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) versi Kongres Hotel Cempaka, Haris Sudarno meninggalkan tempat duduk usai menggelar jumpa pers di Kantor DPN PKPI, Jl Cut Meutia, Menteng, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Jakarta, Obsessionnews.com – Ketua Umum (Ketum) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) versi Kongres Hotel Cempaka, Haris Sudarno, menyebut hingga kini PKPI masih terjadi dualisme kepemimpinan, meski AM Hendropriyono sudah menyatakan mundur dari posisi ketua umum.

Hal itu dikatakan Haris dalam jumpa pers di Kantor DPN PKPI, Jl Cut Meutia, Menteng, Jakarta, Selasa (17/4/2018), sekaligus membantah pernyataan Hendropriyono sebelum mundur yang mengatakan telah berhasil menyatukan dua kubu yang berseberangan.

“Kita semua tahu, Pak Hendro kan mau mengundurkan diri. Menurut Pak Hendro PKPI sudah berstua, sudah selesai, sudah solid, padahal kenyataannya belum menyatu, belum solid. Masih ada dualisme,” kata Haris.

Haris menambahkan, pernyataan Hendropriyono yang mengatakan sudah menyatukan PKPI membuat para kader bertanya-tanya, terutama yang ada di daerah. Untuk itulah Haris menegaskan, dualisme di PKPI masih terjadi dan belum selesai sampai sekarang.

“Ini saja pengurus sekitar 80 orang masih di sini, berarti belum selesai. Karena PKPI ini ditanya oleh daerah, kata Pak hendro sudah tidak ada masalah, tapi kenyataannya masih ada,” katanya.

Dualisme di PKPI terjadi sejak selesaianya Kongres Luar Biasa di Jakarta pada Agustus 2016 lalu, dirinya terpilih secara aklamasi sebaga ketua umum menggantikan posisi Isran Nur. Di saat itu juga, Haris langsung melapor ke Kemenkumham untuk mendapat pengesahan.

“Karena dalam aturannya seminggu setelah kongres harus melaporkan. Tapi tak kunjung disahkan,” kata Haris.

Selanjutnya, Haris dan pengurus yang dia bentuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) pada Oktober 2016. Dengan harapan SK kepengurusan bisa segera disahkan oleh Menkum HAM.

“Oktober 2016, kami mengajukan gugatan ke PTUN karena tidak kunjung tiba surat pengesahan itu. Padahal sudah dua bulan. Dan alhamdulillah, kemudian 21 Juni 2017, PTUN memutuskan bahwa gugatan kita itu diterima,” katanya.

PTUN lalu memenangkan gugatan kubu Haris. Selanjutnya, PKPI pimpinan Hendrorpiyono mengajukan banding atas putusan PTUN terhadap kubu Haris. Atas putusan banding yang memenangkan kubu Hendropriyono, kubu Haris kemudian mengajukan kasasi. Dan hingga saat ini belum ada putusan tetap.

“Sehingga kesimpulannya kasasi ini masih belum selesai, belum ada putusan. Sebab itu, masih ada dualisme di PKPI,” papar Haris. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.