Hasil polling TribunNews calon presiden (capres) yang akan berkompetisi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) RI 2024 Anies R Baswedan (ARB) sangat unggul fantastis 76 persen, jauh melampaui hasil polling capres Ganjar Pranowo (GP) hanya 12 persen dan Prabowo Subianto (PS) cuma 12 persen. Jadi berdasarkan polling, media grup Kompas ini menghasilkan angka seperti itu. Menurut para pakar, gejala sosial ini terjadi akibat adanya pergeseran dukungan ke ARB, setelah lolosnya Gibran Rakabuming Raka (GRK) anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi cawapres mendampingi PS.
Terkait hal ini Dr Ir H Apendi Arsyad MSi, dosen, konsultan, pegiat, pengamat sosial, pendiri dan Wasek Dewan Pakar ICMI Pusat berharap semoga hasil polling ini benar adanya, bukan berita hoaks untuk menjatuhkan pihak lawan kompetitor capres lainnya GP dan PS.
”Saya merasa agak terkaget juga membaca hasil postingan TribunNews grup Kompas ini, telah viral di beberapa.medsos, yang memberitakan capres ARB sangat unggul, boleh dikatakan fantastis,” tandasnya.
Padahal sebelumnya diketahui polling-polling yang dimuat di Harian Kompas selalu menempatkan PS dan atau GP lebih unggul dibandingkan ARB, yakni ARB selalu ditempatkan di urutan ketiga. Meski Apendi Arsyad Cs meragukan hasil polling yang dipublis Harian Kompas beberapa waktu lalu dan bahkan dia sempat melakukan kritiknya dimuat di medsos, bahwa hasil polling Harian Kompas tersebut, kental berbau rekayasa mendukung gerakan anti capres ARB. Sebab, tidak sesuai fakta di lapangan di mana saat ARB berkunjung ke daerah-daerah, rakyat sangat antusias menyambut kedatangannya. Sepanjang jalan raya yang ditempuh ARB dari bandara menuju ke lokasi pertemuan di lapangan terbuka yang begitu luas, dipadati dan dipenuhi para pendukungnya. Bahkan ada sebagian rakyat pendukungnya naik atau memanjat ke pohon, pertanda adanya kerinduan lahirnya kepemimpinan baru Indonesia (new leader of Indonesia), seraya mereka para pendukung fanatik itu mengelu-elukan ARB sebagai Presiden RI 2024.
Sementara untuk PS dan GP, terlihat dari hasil pemberitaan dan postingan di medsos, jika turun ke daerah-daerah, jika berada di lapangan terbuka (outdoor), agak sepi pendukun. Contoh kasus kunjungan GP berada di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), agak sepi. Padahal Sulut merupakan basis PDIP, parpol yang mengusung c GP. Apakah dukungan suara dukungan terhadap ARB yang dilansir media group Kompas ini sangat tinggi tetap seperti itu hingga menjelang hari “H” Pilpres 2024, harapanya adalah jika Pilpres terselenggara dengan baik dan bersih berdasarkan asas Luber dan Jurdil menurut UU Pemilu. Dan juga terhindar dari perbuatan kriminal penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dari Presiden RI yang dikenal gemar “cawe-cawe” dan ”sukses” menempatkan putra sulungnya, Gibran Rakabuminmg Raka (GRR), menjadi pasangan cawapres pada Pilpres 2024. Dan kita tahu bahwa masuknya GRR terjadi atas pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman, pamannya. Publik sangat paham bahwa dinamika perpolitikan nasional kita sarat dengan perbuatan nepotisme untuk membangun dinasti baru, seolah-olah Indonesia adalah negara kerajaan, berbudaya feodal, bukan Republik Indonesia yang demokratik.
Mengapa dukungan ARB sekitar 76 persen hasil polling TribunNews tersebut, berdasarkan analisis sosiologis, bahwa rakyat Indonesia tengah merindukan lahirnya kepemimpinan baru nasional, yang membawa perubahan ke arah perubahan. ARB dalam visi dan misi menggunakan jargon-jargon “perubahan”. Jargon ini masuk ke alam sadar sebagian besar penduduk Indonesia, karena mereka sudah merasa selama lebih kurang satu dasawarsa terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi, situasi kecenderungan semakin memburuk ditinjau dari dalam berbagai aspek ipoleksosbudhankam. Data indeks yang telah terpublish tentang indikator kinerja pemerintahan dan hasil pembangunan memburuk, seperti carut marut praktik hukum, di mana supremasi hukum melemah, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) musuh gerakan reformasi semakin menjadi-jadi, direduksi sekecil mungkin, pelanggaran HAM dalam mendewakan investasi semakin tampak seperti kasus Rempang, angka stunting masih tinggi 27 persen akan berakibat kehilangan generasi, politik luar negeri tidak bebas aktif, lebih condong/pro China dengan poros Jakarta-Peking. Kita sebagai WNI agak ketir-ketir masuknya kembali paham dan ideologi komunis seperti tahun 1965-an, angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, penyenggaraan negara dengan kebijakan publik diwarnai cengkeraman oligarki dan terlalu pragmatisme melemah pro kesejahteraan sosial.
Kekayaan negara berupa aset sumber daya alam (SDA) dan jasa-jasa lingkungan dikuasai koorporasi swasta seperti tanah, air dan hutan/perkebunan dan lain-lain akibat regulasi yang pro oligarki, SDA bukan lagi dikelola negara (BUMN) untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya sesuai pesan amanat UUD 1945 pasal 33. Sistem kelembagaan tata negara berupa UUD 1945 hasil amandemen 4 kali semakin menjauh dari kedaulatan rakyat, yang muncul kedaulatan parpol, sehingga kekuasaan Presiden RI sangat kuat dengan kekuasaan tanpa batas akibat MPR RI tidak berfungsi lagi sebagai lembaga negara tertinggi penjelmaan kedaulatan rakyat.
Kemudian pelaksanaan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara oleh para elite politik kita semakin tidak beretika dan tak bermoral, bahkan ada yang memusuhi agama seperti Islamophobia, atau tidak tidak percaya hari-hari akhirat, munculnya ide ngawur Eka Sila, ejekan azan subuh seperti anjing menggongong di birokrasi, juga the ruling party tampak memusuhi ulama dengan memunculkan framing radikal dan ektrimis bagi warga negara yang kritis dan menegakkan moral dan etika beragama. Selain itu, daya saing dan kualitas SDM dalam bisnis masih sangat rendah jika dibanding negara-negara lain, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan kemampuan daya beli rakyat secara ekonomi, tingkat pendidikan dan kesehatan masih sangat rendah. Dan banyak lagi indikator aspek ipoleksosbudhankam yang merisaukan atau mengkhawatirkan banyak pihak (main stakeholders) yang waras, peduli dan mau berpikir ke arah perubahan, perbaikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Bangsa dan rakyat Indonesia harus keluar dari berbagai krisis dan kritis akan nasib Indonesia Raya. Padahal kekayaan alam Indonesia berupa SDA dan jasa-jasa lingkungan pada ekosistem tropika melimpah-ruah dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar (mega biodiversity) sebagai sumber kemakmuran bersama rakyat. Akan tetapi negara ini dikelola dengan buruk (bad governance) akibat rendahnya kualitas dan kapasitas kepemimpinan nasional, sehinggg akibatnya nasib rakyat atau penduduk Indonesia sebagian besar masih miskin, antre sembako BLT, berbagai bantuan sosial dan subsidi lainnya, dan lain-lain. Untuk keluar dari krisis dan kritis akan nasib rakyat dan bangsa tersebut, mau tidak mau, suka tidak suka, kita WNI harus berjuang untuk mendapatkan perubahan perbaikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berkemajuan dan bermartabat.
Sebaliknya barang tentu, kita WNI yang berpikir rasional (waras), peduli akan nasib rakyat dan bangsa yang berkeinginan untuk maju dan beradab, tidaklah masuk akal (irasional) mempertahankan dan membela kepemimpinan nasional Presiden yang “gagal”, yakni capres RI yang konservatif dan pro status quo. Kedua capres PS dan GP berdasarkan publikasi seperti spanduk di pasangan di jalan raya, termasuk visi dan misi kedua Capres RI tersebut kontennya masih pro Presiden Jokowi, dengan istilah dan jargon”melanjutkan” kepemimpinan Jokowi. Jika bertolak dari angka indeks dari sejumlah variabel dan indikator tersebut, dapat kita simpulkan paradoks, dan capres ARB berpeluang besar menang satu putaran di Pilpres 2024 jika pemilunya tanpa kecurangan.
Kerinduan untuk perubahan perbaikan kehidupan dalam sejumlah aspek ipoleksusbudhamkam semakin kuat dan deras. Indikator hasil polling TribunNews terpublikasi baru-baru ini, menjawab hipotesa itu bahwa ARB akan memenangkan kompetisi Pilpres 2024. Karena semuanya itu menghendaki dan menuntut kualifikasi persyaratan seorang presiden yang terdidik, terpelajar dan berpengalaman dalam good governance. Capres ARB memenuhi persyaratan dan unggul dalam segi pendidikan, pengalaman membangun DKI Jakarta selaku gubernur dengan banyak mendapat penghargaan bertaraf nasional dan internasional atas.berbagai prestasinya. Capres ARB adalah pemimpin muda yang energik, cerdas dan bersih dari perikaku jahat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang merusak sendi-sendi bernegara. ARB belum pernah terdengar dan terpublikasi dia tersangkut perbuatan korupsi. Berbeda dengan kedua capres yang lainnya ada isu “miring dan kurang sedap” kasus korupsi KTP elektronik dan film porno, serta kasus proyek Food Estate, kasus penculikan aktivis 1998 sebagai pelanggaran HAM dan noda-noda lainnya semoga bukan hoaks.
Kita dituntut harus memilih yang terbaik dari ketiga capres yang ada. ARB diharapkan bisa memenangkan pertarungan nanti untuk perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik, dan berani serta mampu mengoreksi atas kelemahan rejim berkuasa saat ini agar negara ini tidak terjerembab dalam berbagai krisis dan kritis.
“Saya menyimak presentasi visi dan misi capres RI ARB, jika beliau terpilih akan mengusung agenda perubahan dengan pergeseran paradigma (sifting paradigm) dari era, gaya dan pendekatan kepemimpinan Presiden RI yang tengah berkuasa saat ini, Presiden Jokowi, yang memang konsep ARB agak berbeda, bahkan akan mengorekasinya, ARB tidak konservatif atau jauh dari mempertahankan status quo,” kata Apendi Arsyad.
Untuk meraih kemajuan, kesejahteraan rakyat dan NKRI berdaulat, rejim yang berkuasa (the ruling party) nanti, jangan lagi membuat utang negara seperti sekarang ini yang semakin menumpuk dan membesar. Kasihan anak cucu kita yang mewariskannya. Rejim yang berkuasa nanti harapannya menghindarlah dari perbuatan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya seperti kasus PSN Eco Rempang yang memilukan hati, juga kasus konflik sosial ketenagakerjaan migran China vs pribumi dalam investasi pertambangan nikel yang pro asing based China, oknum pejabat negara dan pemerintahan berperilaku bebas dari perbuatan kriminal, dan KKN. Supremasi hukum jangan dipermainkan untuk melanggengkan kekuasaan seperti kasus penyalahgunaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, regulasi dan kebijakan publik dibuat berdasarkan konsep sains, tidak ngawur seperti bias pro oligarki dan lain sebagainya. Harapan kita yang waras hendaknya perilaku buruk itu sirna dari bumi.Indonesia, yang masyarakatnya religius, harus hidup bermoral.dan beretika. (Red)
