Pontianak, Obsessionnews – Rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 di tujuh Kabupaten di Kalimantan Barat (Kalbar), Direktur Lembaga Independen Pemantau Demokrasi (LIPD) Kalbar, Glorio Sanen, menilai banyak faktor yang membuat masyarakat tidak menggunakan hak konstitusionalnya.
Diantaranya adalah membuktikan bahwa penyelenggara pemilu yang gagal selama ini. “Masyarakat masih beranggapan antipati terhadap proses pergantian kekuasaan di tingkat daerah, menyebabkan tingginya angkat golput,” jelasnya kepada Obsessionnews, Jumat (11/12).
Selain itu, menurut Sanen, metode kampanye pada Pilkada serentak 2015 ini terkesan membatasi ruang bagi publik untuk mengenali calon kepala daerah yang akan bertarung. “Dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2015 yang mengatur tentang kampanye terdapat sebuah pemaksaan kehendak dengan pembantasan pemasangan alat peraga,” bebernya.
“Alat peraga yang dimaksud seperti atribut, spanduk informasi, media kandidat, bendera sehingga berdampak pada kurangnya informasi yang diterima oleh pemilih,” ungkapnya pula.
Ia mencontohkan, misalnya pembatasan pemasangan spanduk informasi calon beserta nomor urut nya setiap desa hanya satu baliho atau spanduk informasi calon. “Padahal, letak antara desa dengan desa lainnya di Kalbar sangat jauh dengan kondisi infrastuktur yang buruk,” kritiknya.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Panca Bakti (UPB) Pontianak ini menuturkan, Pemerintah terutama KPU harus merefleksikan diri terhadap jalannya proses Pilkada serentak dam harus ada perbaikan secara sistem maupun kualitas pemilih dari waktu ke waktu.
“Terlebih partai politik yang selama ini diindikasikan gagal dalam melakukan perannya, sehingga tidak maksimal melakukan pendidikan politik di masyarakat,” kesalnya.
Ia pun meminta lembaga pendidikan, non goverment organization (NGO), penggiat pemilu harus mendorong kesadaran partisipasi politik di masyarakat, agar tercipta pemilih yang sadar dan cerdas disertai integritas tinggi dalam memilih pemimpin. (Saufie)
