Kamis, 28 Januari 21

Ini 9 Temuan BPK Tentang Kinerja Kementerian Perdagangan

Ini 9 Temuan BPK Tentang Kinerja Kementerian Perdagangan
* Workshop IHPS-II 2017 BPK.

Jakarta, Obsessionnews.com – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah melakukan kajian dan monitoring terhadap Kementerian Perdagangan. Kajian itu menyangkut tentang penetapan alokasi impor, izin impor untuk komoditas pangan berupa gula, beras, sapi, daging sapi, kedelai serta garam.

Dari hasil pemeriksaan itu, terdapat sembilan temuan BPK, yakni:

Pertama, izin impor beras sebanyak 70.195 ton tidak memenuhi dokumen persyaratan, melampaui batas berlaku dan bernomor ganda.

Kedua, impor beras kukus sebanyak 200 ton tidak memiliki rekomendasi dari Kementerian Pertanian.

Ketiga, impor sapi tahun 2016 sebanyak 9.370 ekor dan daging sapi sebanyak 86.567,01 ton serta impor garam sebanyak 3,35 juta ton tidak memenuhi dokumen persyaratan.

Keempat, Kementerian Perdagangan tidak memiliki sistem untuk memantau realisasi impor dan kepatutan pelaporan oleh importir.

Kelima, alokasi impor untuk komoditas gula kristal putih, beras, sapi dan daging sapi tidak sesuai dengan kebutuhan produksi dalam negeri

Keenam, persetujuan impor gula sebanyak 1,69 juta ton tidak melalui rapat koordinasi.

Ketujuh, Persetujuan impor gula kristal merah kepada PT Adikarya Gemilang sebanyak 108.000 tidak didukung data analisis kebutuhan

Kedelapan, penerbitan persetujuan impor sapi kepada Perum Bulog tahun 2015 sebanyak 50.000 ekor tidak rapat koordinasi.

Kesembilan, persetujuan impor daging sapi sebanyak 97.100 ton dan realisasi sebanyak 18.012,91 ton senilai Rp737, 65 miliar tidak sesuai atau tanpa rapat koordinasi atau tanpa rekomendasi dari Kementerian Pertanian.

“Kesimpulan sistem intern Kemendag belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Sekjen BPK, Bahtiar Arif dalam Workshop Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017 di kantor BPK, Rabu (4/4/2018).

Pihaknya pun memberikan rekomendasi agar Kementerian Perdagangan mengembangkan Portal Inatrade dan mengintegrasikan dengan portal milik instansi atau entitas lain yang menyediakan data dokumentasi hasil koordinasi dan data rekomendasi. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.