Selasa, 20 Agustus 19

Hidupkan Kembali GBHN, Cara Parpol Kendalikan Jokowi

Hidupkan Kembali GBHN, Cara Parpol Kendalikan Jokowi
* Presiden Jokowi. (Foto: medsos)

Jakarta, Obsessionnews.com – Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai usulan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai skenario busuk untuk mengendalikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh partai politik. Sebab, sosok Jokowi sebagai presiden terpilih 2019-2024 dinilai sulit diatur.

“Sehingga GBHN menjadi alat untuk mengendalikan Presiden, baik suatu saat nanti ataupun saat ini kalau perubahan itu terjadi dalam periode ini,” kata Feri dalam diskusi ‘Amandemen, Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuas’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Feri mengatakan, jika GBHN kembali diberlakukan, maka seluruh hal, mulai dari kebijakan, program kementerian, maupun pemerintahan, bakal diarahkan oleh MPR. Sementara itu, MPR terdiri dari orang-orang partai politik. Dengan kata lain, elite partai politik akan punya kendali penuh terhadap langkah-langkah Presiden.

“Pasti ada upaya lain agar kemudian GBHN bisa berdampak secara politis kepada MPR dan parpol yang menguasi anggota MPR itu,” ujar Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas itu.

Feri melanjutkan, dilihat dari sisi urgensi, tak nampak pentingnya penghidupan kembali GBHN. Sebab, hadirnya GBHN justru tidak akan lagi relevan dengan sistem tata negara Indonesia saat ini yang tidak lagi meletakan MPR sebagai lembaga negara tertinggi.

“Tidak masuk akal segala sesuatu yang tidak jelas itu dipaksakan, GBHN kan nggak jelas kegunaannya apa,” kata Feri.

Pendapat yang sama, juga dikemukakan Ketua Konstitusi dan Demokrasi atau Kode Inisiatif, Veri Junaidi. Ia mengungkapkan di balik usulan penghidupan kembali GBHN melalui amandemen terbatas UUD 1945, ada agenda politik terselubung parpol untuk menciptakan sistem pemilihan presiden menjadi tidak langsung.

“Kami menyayangkan soal kemudian gagasan-gagasan yang amandemen ini ending-nya justru pada pemilu dipilih tidak langsung,” ucapnya.

Ia mengatakan jika GBHN benar-benar dihidupkan kembali, maka presiden tidak akan lagi dipilih rakyat melainkan oleh MPR. Oleh karena itu, Veri menilai, upaya penghidupan kembali GBHN lahir dari kekhawatiran parpol yang merasa terancam dengan adanya ruang bagi tokoh-tokoh politik baru bermunculan.

“Mungkin secara normal parpol tidak pernah berpikir memunculkan orang-orang baru di lingkaran-lingkaran mereka,” kata dia.

PDI Perjuangan merupakan salah satu pihak yang mengusulkan supaya GBHN dihidupkan kembali. Dalam Kongres V di Bali, Sabtu (10/8/2019) lalu, PDI-P merekomendasikan amandemen terbatas 1945. Dengan begitu PDI-P berharap dapat menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.