Seiring meningkatnya penyebaran virus Corona (Covid-19) di seluruh dunia, Vietnam adalah satu negara yang tampaknya berhasil mengatasi penyakit tersebut.
Meski berbatasan dengan China – tempat pandemi bermula – dan memiliki populasi 97 juta orang, Vietnam sejauh ini mencatat hanya 268 kasus penyakit itu, dan tidak satu pun kematian akibat Covid-19 (hingga 23 April).
Seperti dilansir BBC News Indonesia, Jumat (24/4/2020), Vietnam kini mulai melonggarkan pembatasan dan mengizinkan sekolah untuk kembali dibuka, setelah menggerakkan masyarakatnya serta mendeklarasikan “perang dengan virus corona”.
Bagaimana mereka melakukannya, dan bisakah Vietnam menjadi panutan untuk diikuti negara-negara lain?
Menutup perbatasan
Vietnam bertindak cepat ketika kasus Covid-19 pertama dilaporkan pada akhir Januari. Mereka segera menutup perbatasan dengan China dan mengecek temperatur setiap penumpang yang datang ke bandara-bandara utama negara itu.
Menyadari bahwa hampir semua kasusnya berasal dari luar negeri, pemerintah Vietnam memerintahkan siapapun yang datang ke negara itu untuk dikarantina selama 14 hari. Pemerintah bahkan merekrut hotel untuk digunakan sebagai tempat karantina — dengan biaya.
Pada akhir Maret, pemerintah untuk sementara menerapkan larangan masuk bagi semua warga negara asing, termasuk orang-orang yang berasal dari Vietnam dan anggota keluarga yang bebas visa.
Penelusuran kontak
Mereka yang diketahui terinfeksi virus corona diisolasi dan siapapun yang telah kontak dengan mereka dilacak dan dites. Dan memang, Vietnam tampaknya mampu merancang perangkat tes yang murah dan memproduksinya di dalam negeri.
Namun, sebagai negara berkembang dengan sumber daya terbatas, mereka tidak mampu melakukan skema tes massal seperti Korea Utara dan Jerman.
Alih-alih, mereka mengandalkan “pendekatan rendah biaya” dengan fokus pada pelacakan virus secara agresif dan mengisolasi orang-orang yang terinfeksi.
Menggerakkan masyarakat
Pemerintah juga meluncurkan kampanye informasi di seluruh negeri, dengan pesan video yang menarik dan poster-poster yang mengingatkan pada gaya heroik di masa Perang Vietnam.
PM Nguyen Xuan Phuc meminta masyarakat untuk mendukung “serangan musim semi dalam perang panjang” — jelas merujuk pada serangan militer yang sukses terhadap pasukan AS pada awal 1975.
“Vietnam adalah masyarakat mobilisasi,” kata Carl Thayer, profesor emeritus di Universitas New South Wales Canberra, kepada surat kabar Financial Times.
“Mereka adalah negara satu partai; mereka memiliki pasukan keamanan publik yang besar, militer dan partai itu sendiri; dan merupakan pemerintahan otoriter yang baik dalam merespon bencana alam.”
Tapi dapatkah kebijakan ini menjadi model untuk diikuti negara-negara lain? Mesk sukses, ada kekurangan dari strategi ini, menurut editor BBC Vietnamese, Giang Nguyen.
Orang-orang didorong untuk mengawasi tetangga mereka, dan rasa takut dipaksa untuk karantina bisa jadi membuat sejumlah orang yang terinfeksi bersembunyi.
Kebijakan ini juga telah berdampak pada ekonomi Vietnam, menyebabkan banyak bisnis tutup. Vietnam Airlines, maskapai milik negara, melaporkan kerugian senilai ratusan juta dolar akibat pembatalan rute-rute premium ke AS, Uni Eropa, dan Asia Timur.
Memaksa karantina
Upaya pengendalian yang sukses juga harus mengorbankan kebebasan sipil di beberapa lokasi. Dengan pemerintahan lokal yang efisien dan aparat keamanan yang intrusif, Vietnam bisa memaksakan karantina bahkan pada seluruh distrik untuk menghentikan penyebaran virus.
Tapi mereka umumnya tidak melakukan karantina wilayah dengan gaya negara-negara Eropa. Pada 23 April, kebijakan lockdown di Hanoi dan selusin kota besar lainnya telah diangkat namun tiga distrik/kota masih dalam karantina — dihuni oleh hampir 450.000 orang.
Daerah-daerah itu dijaga oleh milisi lokal, dan siapapun tidak bisa keluar. “Dengan niat politik, pemerintahan yang terorganisasi dengan baik, dan masyarakat yang patuh telah cukup untuk membuat negara itu menghindari dampak terburuk dari virus corona,” kata Nguyen. (*/BBC)
