Sabtu, 4 Februari 23

Hari Bumi, Aktivis Sultra Minta Eks Wali Kota Diperiksa

Hari Bumi, Aktivis Sultra Minta Eks Wali Kota Diperiksa
* Earth Day atau Hari Bumi Sedunia 2016. (artikel.me)

Sultra, Obsessionnews – Melalui Peringatan Hari Bumi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Lembaga  Badan Hukum (LBH) Buton Raya mengharapkan pada Ditreskrimsus Polda Sultra menindak lanjuti laporan praktek tambang ilegal di kawasan konservasi Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.706 Ha Blok Bungi-Sorawolio yang dilakukan sejak tahun 2009.

Menurut Direktur Eksekutif  Daerah (ED) Walhi Sultra, Kisran Makati gara-gara adanya aktivitas tambang itu mengakibatkan sawah petani disekitaran PT Bumi Inti Sulawesi (BIS) seluas 250 hektar terendam banjir dan gagal panen pada 7 Maret 2016. “Kami duga peristiwa gagal panen ini meningkat setelah operasi tambang ilegal PT BIS dilakukan,” paparnya dalam keterangnya kepada Obsessionnewa.com, Jumat (22/4/2016).

Kisran menegaskan, sesuai  fakta lapangan  keberadaan tambang nikel itu telah melakukan praktek tambang ilegal di kawasan konservasi Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.706 Ha dan akibatnya menutup sejumlah sungai yang mengalir ke Kota Baubau.

“Terkait kasus ini tim Walhi Sultra dan LBH Butorn Raya telah melaporkan pada Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra, sejak 8 September 201 lalu. Tapi kurang lebih 6 tahun  (2016) laporan tersebut menguap dan tidak ada kejelasan,” tuturnya.

Mereka menduga eks Amirul Tamin (Wali Kota Bau-Bau) telah melakukan penyalahgunaan wewenang dimana menerbitkan Surat izin atau kuasa pertambangan (KP) eksplorasi PT.Bumi Inti Sulawesi nomor 545/62/ EUD/2007 tertanggal 23 mei 2007 dan Surat Keputusan Walikota Baubau No. 62/2007 malampauhi kewenangan Menteri Kehutanan.

“Keputusan Walikota Baubau itu sangat bertentangan dengan surat Menteri Kehutanan (Menhut), karena belum mengeluarkan izin pinjam pakai kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagai ketentuan. Begitu juga PT BIS tetap melakukan pembukaan hutan (jalan produksi) dan eksplorasi (grid 25) di kawasan Hutan Produksi Terbatas,” jelasnya.

Pada 30/11/2007, Gubernur telah mengeluarkan surat No 522/4288 tentang rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan yang ditujukan kepada Menhut RI. Surat ini didasarkan pada surat Walikota Baubau Nomor 522/1952 per 18 Oktober 2007 perihal rekomendasi untuk mendapatkan izin penggunaan kawasan hutan pada Menhut RI. Serta surat Kepala Dinas Kehutanan Prov sultra No. 127/650.B/KDST per 10 November 2007 perihal pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi.

Sedangkan menurut Direktur LBH Buton Raya Dedi Ferianto, Dalam hal permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survey, penyelidikan umum dan eksplorasi, untuk kegiatan di luar kehutanan itu telah disetujui menteri, Kepala Badan Planologi Kehutanan An. Menteri, dengan menerbitkan surat persetujuan izin kegiatan dalam kawasan hutan bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Jika didasarkan pada surat direktur utama PT Bumi Inti Sulawesi Nomor 18/BIS/XI/2008 tanggal 18 November 2008 perihal permohonan kuasa pertambangan eksploitasi bahan galian dan mineral pengikutnya terhitung untuk masa 20 (dua puluh) tahun hingga 23 Mei 2029. Namun kenyatannya 23 Mei 2009 Walkota Baubau, MZ. Amirul Tamim mengeluarkan keputusan Walikota Baubau Nomor 545/76.a/ASDA/2009 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi kepada PT Bumi Inti Sulawesi.

“Kami menduga kuat Amirul Tamim saat menjabat sebagai Walikota Baubau telah menerima suap dari pihak PT BIS untuk memuluskan izin eksplorasi hingga persetujuan peningkatan IUP operasi produksi,” cetusnya.

Sejak PT BI meperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi saat ini telah membangun fasilitas jalan tambang, basecamp, serta fasilitas kantor di kawasan HPT blok Sorawolio. Atas tindakan ini telah menuai protes dari warga setempat, dan aktivis lingkungan hidup. Namun kritikan mereka tidak dihiraukan oleh pihak perusahaan maupun  pemerintah Kota Baubau serta dinas terkait saat itu.

“Melalui mentum Hari Bumi kami dari Walhi Sultra dan LBH Buton Raya meminta pada KPK untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang & grativikasi terhadap penerbitan IUP PT Bumi Inti Sulawesi yang dilakukan oleh Amirul Tamim sebagai walikota dan Unsur Muspida Lainya saat itu,” tegasnya.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.