Krisis di Sri Lanka yang akhirnya memaksa presiden mundur diakibatkan tujuh faktor yang memicu tsunami politik di negara tersebut, mulai dari biaya hidup dan harga-harga melonjak hingga jebakan utang.
Sri Lanka adalah negara di tengah gejolak; Presiden Gotabaya Rajapaksa akhirnya mengundurkan diri pada Kamis (15/7/2022), setelah melarikan diri (kabur) dari Sri Lanka.
Penjabat presiden saat ini, Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe, mencoba menjalankan pemerintahan dari “lokasi yang aman” setelah kantornya diserbu dan kediaman pribadinya dibakar oleh pengunjuk rasa.
Perdana Menteri Wickremesinghe menerapkan jam malam dan memerintahkan militer untuk melakukan ‘apapun yang diperlukan untuk mengembalikan ketertiban’.
Pasokan bahan bakar, makanan, obat-obatan dan kebutuhan pokok lain di Sri Lanka terbatas, membuat harga-harga membumbung tinggi.
Para pengunjuk rasa menyalahkan elite politik atas krisis yang terjadi di negara itu.
Berikut ini adalah sejumlah faktor yang memicu krisis ekonomi dan politik di Sri Lanka:
Kondisi ekonomi di negara pulau yang terletak di Samudra Hindia dengan jumlah penduduk sebanyak 22 juta jiwa itu dalam kondisi buruk selama beberapa waktu.
Menurut bank sentral Sri Lanka, angka inflasi tahunan di negara itu lebih dari 50%. Bahkan, inflasi pangan mencapai 80%.
Nilai tukar mata uang Sri Lanka, rupee, terjun bebas terhadap dolar AS. Ketika Gotabhaya Rajapaksa menjabat sebagai presiden pada November 2019, nilai tukar rupee Sri Lanka terhadap dolar AS hanya 179 rupee. Kini nilai tukarnya mencapai 360 rupee.
Biaya transportasi juga naik dua kali lipat. Bahkan warga yang memiliki uang kesulitan membeli makanan dan bahan bakar karena minimnya pasokan di mana-mana.
Program Pangan Dunia menyebut lebih dari enam juta orang di Sri Lanka terancam tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari. (Red)
Sumber: BBC News
